Mari bersolidaritas untuk Papua !

Oleh : Sirton (HI 2012)
E-mail: Sir_ton@yahoo.com

[1]PAPUA bagi mayoritas rakyat Indonesia, adalah tanah yang dicintai sekaligus dilupakan. Tidak banyak yang mau tahu dan peduli bahwa di Papua segala klaim tentang Indonesia sebagai bangsa yang peramah, harmonis, dan cinta damai adalah bohong belaka. Bagi rakyat Papua, kehadiran Negara Indonesa lengkap dengan aparatusnya hanya berarti sebagai perampasan tanah, pencaplokan dan eksploitasi besar-besaran kekayaan alamnya, pembunuhan tanpa perikemanisaan, penangkapan, pemukulan, pemenjaraan, kemiskinan, kesenjangan sosial, penyebaran penyakit, genosida kultural, rasisme, diskriminasi, dan segala bentuk keburukan yang tak pernah bisa dibayangkan oleh pendiri Republik Indonesia.

Saya teringat sewaktu bersama teman-teman Sekolahi, tahun lalu membuat sebuah diskusi yang berjudul “Menyoal Hak Asasi Manusia di Papua. Dan sekarang saya berniat untuk menuliskannya lagi dengan bekal pengetahuan saya yang masih minim mengenai Papua. Nah, pada saat itu pemantik diskusi mengatakan bahwa “ coba teman-teman cari di google mengenai tragedi HAM di papua, ketik nama tempat di papua dan tambahkan kata “berdarah”. Beberapa hari setelah itu saya langsung mencobanya dan betul memang, hampir di setiap tempat yang saya ketahui di papua mewartakan berbagai kekerasan yang dilakukan oleh aparatus represif Negara (TNI dan Polisi). Timika berdarah, Biak berdarah, Jayapura berdarah, Uncen berdarah, Wasior berdarah, Wamena berdarah, Sorong berdarah. Berangkat dari situ saya mencoba memberikan gagasan saya melalui tulisan ini mengenai apa sebenarnya yang terjadi di Papua dan bagaimana seharusnya kita menyikapi permasalahan sistemik yang dialami oleh saudara-saudara kita disana yakni orang asli Papua. Juga tulisan ini mencoba meminimalisir makin banyaknya lagi Nara Masista (diplomat utusan RI) yang mungkin di masyarakat disebut sebagai “Pahlawan” bangsa dalam menyembunyikan fakta-fakta kejahatan kemanusiaan yang ada di Papua. Nara mencoba menjaga eksistensi dirinya dan juga citra Negara tercinta ini ketika enam kepala Negara Pasifik, yaitu kepulauan Solomon, Vanuatu, Nauru, Kepulauan Marshall, Kerajaan Tonga, dan Tuvalu mencoba mempertanyakan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang terus terjadi di Papua. Nara dengan tegas mengatakan kepada enam kepala Negara tersebut untuk tidak mengganggu kedaulatan Negara RI. Sungguh ironi, Nara adalah cerminan generasi kita saat ini dalam melihat permasalahan sosial di Indonesia, terkhusus Papua.

Secara historis, masuknya Papua sebagai bagian dari Indonesia dimulai dari New York Agreement pada Agustus 1962 dan Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) pada 1969 yang merupakan wujud dari New York Agreement. Selanjutnya Pepera diterjemahkan oleh pemerintah Indonesia dalam mengumpulkan suara orang Papua untuk menentukan status mereka, apakah akan menjadi bagian dari Indonesia atau memisahkan diri. Dari pelaksanaan PEPERA ini  ditemui banyak pelanggaran, seperti tidak dilibatkannya masyarakat Papua dalam sengketa status kepemilikan Papua, intimidasi terhadap masyarakat Papua, serta kekerasan. Dari sinilah akar penyebab munculnya banyak rakyat Papua yang ingin memerdekakan diri, termasuk OPM (Organisasi Papua Merdeka). [2]PEPERA adalah tonggak dimulainya penghancuran ekonomi dan sosial budaya masyarakat asli Papua. Tak kurang dari 100.000 manusia Papua asli tewas dibunuh dalam berbagai operasi pembersihan gerakan Papua Merdeka di berbagai wilayah Papua sejak Orde Baru berkuasa. Di antara operasi militer terbesar yang pernah dilakukan adalah Operasi Sadar (1965-1967), Operasi Brathayudha (1967-1969), Operasi Wibawa (1969), Operasi Jayawijaya (1977), Operasi Sapu Bersih I dan II (1982), Operasi Galang I dan II (1982), Operasi Tumpas (1983-1984), Operasi Sapu Bersih (1985), Daerah Operasi Militer (1989-1998), dan pembatasan kunjungan internasional sejak 2003. Meminjam istilah Althusser “Aparat Negara Represif” yakni militer, kepolisian, penjara, yang digunakan untuk melanggengkan sistem ekonomi yang dominan. Aparatus Represif mempunyai fungsi untuk mengamankan reproduksi berbagai relasi produksi. Yah, kapitalisme dan seperti itulah yang terjadi di Papua sampai sekarang ini.

Di sisi lain, rejim orde baru di tahun 1967 melakukan kesepakatan dengan PT Freeport Mc MoRan melalui UU Penanaman Modal Asing. Ini menandakan babak baru dalam eksploitasi sumber daya alam di tanah Papua. Bukannya memberikan kesejahteraan di Papua, PT Freeport Indonesia (PTFI) justru malah memperburuk keadaan ekonomi, sosial, dan  budaya orang Papua. Kalau dipikir-pikir, harusnya orang-orang disana sudah bisa hidup sejahtera dengan adanya pembukaan lapangan pekerjaan di penambangan emas yang bertempat di Timika. Tapi kenapa Papua sampai saat ini masih menjadi provinsi yang terbelakang di antara provinsi lainnya di Indonesia? Keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh Freeport tidak memberikan sumbangsih apa-apa terhadap masyarakat disana. Yang terjadi malah sebaliknya, kerusakan lingkungan dan memburuknya kondisi masyarakat di sekitar lokasi penambangan. Di tahun 2011 lalu, seorang pekerja tambang Freeport ditembak mati hanya karena ingin menuntut peningkatan upah dan keselamatan kerja. Dan sampai sekarang belum diketahui siapa pelaku dibalik penembakan tersebut. Belum lagi limbah industri yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut yang akan berdampak pada ekosistem di lokasi penambangan. Freeport hanya memberikan dampak kemanusiaan yang sangat besar di tanah Papua.

Menjadi orang Papua memang sangat dilematis. Apalagi stigma yang melekat di masyarakat tentang Papua sangat sulit untuk dihilangkan. Melawan “stigma” itu memang sangat diperlukan di Negara ini. Apalagi pasca 1965 dan kebodohan yang dipelihara oleh Negara tentang komunisme itu merajalela di masyarakat. Melalui produk budaya, televisi, buku-buku, karya sastra dan lainnya. Kebodohan itu dipelihara sehingga melahirkan stigma ideologi komunisme itu bertentangan dengan Indonesia, dan tidak cocok diterapkan di Negara ini. Sehingga kebodohan itu melegitimasi pembantaian jutaan umat manusia karena di tuduh komunis. Bayangkan, atas dasar stigma orang dapat membunuh satu sama lain. Dan  itu berlaku sama di tanah Papua saat ini. Yah, Papua. Orang yang suka mabuk-mabukan, hitam, rambut keriting, terbelakang, sering melakukan tindak kriminal bahkan mahasiswa papua yang ada di Yogyakarta diteriaki monyet (baca: http://suarapapua.com/2016/07/16/mahasiswa-papua-yogyakarta-diteriaki-monyet/). Orang Indonesia memang tidak melihat Papua sebagai bagian dari Indonesia dan paling menyedihkan adalah masyarakat kita paling suka “merawat” rasisme dan diskriminasi.

Banyak sekali kejahatan kemanusiaan yang terjadi disana (Papua). Dan itu dilakukan oleh Negara dalam hal ini pemerintah. Benar adanya yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, bahwa perjuangan mu akan lebih sulit karena engkau akan melawan penjajah, yaitu bangsa mu sendiri! Inilah yang terjadi sekarang. Rezim jokowi, sebagai jelmaan orba melalui “Nawacita” nya tidak serius dalam mewujudkan hal itu. Merauke Integrated Food and Energy estate (MIFEE) yang dilakukan di Merauke tak lebih sebagai bentuk penjajahan baru terhadap masyarakat Papua. Menjadikan merauke sebagai lumbung beras, tanpa memperhatikan kebutuhan mendasar orang Papua. Orang-orang disana pada dasarnya memakan umbi-umbian, bukan nasi. Lalu mereka mau dipaksa untuk bertani, memakan nasi diluar dari kebiasaan mereka. Tak sadarkah mereka (pemerintah) telah melakukan kekerasan secara tak langsung kepada masyarakat disana melalui program tersebut? Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya, penggundulan hutan, serta  kerusakan alam yang akan terjadi nanti.

Orang papua tidak merasa senasib sepenanggungan dengan Indonesia. Begitu pun juga dengan rakyat Indonesia, mereka tidak melihat Papua sebagai sebuah entitas dalam kerangka Indonesia. Apakah pembangunan di Papua sama dengan pembangunan di Jawa? Apakah dengan 5 kali kunjungan Jokowi ke Papua dan menurunkan harga BBM di Papua adalah jawabannya? Saya pikir Papua membutuhkan ruang yang demokratis untuk membicarakan ini. Ruang yang lebih membebaskan. Bebas dari kecaman, perlakuan diskriminatif, dan penindasan atas nama apapun. Mari menghargai martabat orang Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Apa yang lebih puitis selain bicara tentang kebenaran dan fakta-fakta kejahatan kemanusiaan di Papua? Dan apa yang lebih Indonesianis selain bersolidaritas untuk Papua. Merasakan apa yang mereka rasakan, memberikan dukungan moril sembari membangun gagasan-gagasan alternatif melalui diskusi dan menghilangkan stigma “Anti Papua”. Hentikan sekarang juga genosida secara perlahan terhadap orang Papua, atas nama apa pun!!!

[1] http://indoprogress.com/2016/09/octovianus-mote-pemerintah-indonesia-itu-penjajah-bagi-orang-papua/ (diakses pada  18 oktober 2016) pukul  00:05 WITA

[2] http://indoprogress.com/2013/05/longsor-freeport-dan-persekongkolan-jahat-pemodal-militer-pemerintah-atas-papua/ (diakses pada 19 oktober 2016) pukul 00:30 WITA

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar