Hari Penanggulanan Kemiskinan Internasional dan Refleksi Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Dunia

Oleh: Zulmi Zuliansyah (HI 2014)

Email: zulmizuliansyah@gmail.com

Tepat pada hari ini, 17 Oktober 2016 kembali lagi dunia memperingati hari penanggulangan kemiskinan sedunia. Peringatan hari penanggulangan kemiskinan sedunia diinisiasi tepatnya pada tanggal 22 Desember tahun 1992, ketika Majelis Umum PBB Ke-47 menetapkan setiap tanggal 17 Oktober sebagai hari penanggulangan kemiskinan internasional, dengan tujuan mengundang perhatian masyarakat internasional terhadap masalah kemiskinan, mempromosi pekerjaan penghapusan kemiskinan sedunia, memobilisasi berbagai negara untuk mengatasi kemiskinan.

Kemiskinan secara umum merupakankeadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Secara kualitatif, definisi kemiskinan adalah suatu kondisi yang didalamnya hidup manusia tidak layak sebagai manusia, dan Secara kuantitatif, kemiskinan adalah suatu keadaan dimana hidup manusia serba kekurangan, atau dengan bahasa yang tidak lazim “tidak berharta benda” (Mardimin, 1996, p. 20). Secara statistik berdasarkan data dari World Bank, tercatat sebanyak lebih dari 1,3 miliar penduduk dunia berada pada tingkat kemiskinan akut dan lebih dari 3 miliar penduduk dunia hidup tidak kurang $2,50 per hari. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, angka kemiskinan di Indonesia sebanyak 28,01% atau sekitar 10% dari total penduduk di Indonesia.

Tentu saja berbagai macam program pengentasan kemiskinan global coba di realisasikan untuk menyelesaikan permasalahan ini, salah satunya dan yang paling terkenal tentu sajamillenium development goals (MDGS). Sedikit mengenang kembali, pada September tahun 2000, perwakilan dari 189 negara di dunia berkumpul di New York dalam acara KTT Millenium yang digagas PBB. Hasilnya adalah ditandatanganinya sebuah deklarasi (Millenium Declaration) yang berisi 8 poin proyek bersama sasaran pembangunan yang harus dicapai negara-negara peserta sebelum tahun 2015. Delapan proyek itu meliputi penghapusan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrim (dengan standar penghasilan di bawah 1,25 USD/hari), pemerataan pendidikan dasar, persamaan gender dan pemberdayaan perempuan, perlawanan terhadap penyakit khususnya HIV AIDS dan malaria, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, penjaminan daya dukung lingkungan dan membangun kemitraan global untuk pembangunan. Kedelapan target yang ingin dicapai tersebut memiliki satu akar permasalahan yaitu kemiskinan.

Sejak pertama kali program MDGS ini berjalan sampai berakhirnya program ini 2015 lalu, banyak pihak yang mengklaim keberhasilan dari program ini, khususnya pada poin satu yaitu penghapusan kemiskinan dan kelaparan yang ekstrem. Klaim dari keberhasilan ini berasal dari Millenium development goals report summary 2015 yang memaparkan keberhasilan program ini. Jumlah penduduk dunia sebanyak 1,9 juta yang hidup dibawah $1,25/hari berhasil ditekan sampai pada titik 836 juta jiwa tahun 2015 kemarin.Namun sayangnya perhitungan tersebut hanyalah hitungan dalam kalkulasi matematis dan statistik belaka tanpa penjelasan kualitatif yang betul-betul memadai. Hasilnya tentu saja, perumusan kebijakannya pun sekaku dan sedingin kalkulasi dan statistik yang digunakan dalam pengentasan kemiskinan. Belum lagi realita yang terjadi di lapangan tidaklah seindah itu, klaim keberhasilan tersebut tidak sebanding dengan fakta di lapangan yang memperlihatkan makin meningkatnya harga pangan dan harga bahan bakar yang membawa dampak besar bagi kesejahteraan penduduk, belum lagi meluasnya persoalan sosial yang tidak bisa dipalingkan dengan faktor kemiskinan semakin hari semakin meluas mulai dari permasalahan gizi buruk, kriminalitas, ancaman krisis pangan, buta huruf, dll. Sehingga klaim keberhasilan pencapaian target-target MDGS baik di tingkat dunia maupun di level Indonesia seakan jauh panggang dari api.

Permasalahan kemiskinan tidak sekedar bagaimana akses rakyat miskin terhadap pekerjaan ataupun bagaimana mereka bisa survive untuk esok harinya, tapi lebih daripada itu, kemiskinan menyangkut semua aspek. Pendidikan, kesehatan, dan aspek lainnya akan turut terpengaruhi oleh yang namanya kemiskinan.Jadi jangan heran jika meningkatnya kemiskinan berbanding lurus dengan tingkat buta huruf, gizi buruk, kriminalitas. Pemerintah yang diharap mampu menganalisis secara substantif permasalahan kemiskinan dan menciptakan solusi yang kongkrit bagi pengentasannya terlalu sibuk mengurusi permasalahan dan kepentingan politis partai dan diri sendiri. Sehingga bukan suatu hal yang aneh  jika sehari-hari kita melihat pak ogah berkeliaran di jalan-jalan menagih upah para pengendara mobil, tukang parkir siluman bagai hantu yang kapan saja bisa muncul dibelakang kita menagih jatah reman parkir motorataupun jangan terlalu terkejut dengan ugal-ugalnnya sopir angkot demi memperebutkan penumpang. David harvey dalamThe Rights to the city, menyebut ini sebagai fenomena ‘Privatized redribution’ atau retribusi kemakmuran secara privat dimana ketika tidak ada jaminan dari negara akan penghidupan warga, mereka mengembangkan privatisasi dengan cara masing-masing, yang dapat mereka jangkau. Pak ogah, tukang parkir siluman, dan para sopr angkot tersbut bertindak begitu sebagian karena tak ada yang menjamin mereka bisa pulang membawa nafkah buat keluarga.

Ya, Kemiskinan memang masih menjadi problematika dunia terutama bagi negara-negara berkembang. Komitmen penanggulangan kemiskinan harulsah mampu menyasar segala aspek yang menjadi permasalahan kemiskinan, sehingga program-program yang dicetuskan tidaklah menjadi barang yang sia-sia belaka. Selain itu perlu untuk menyusun kebijakan pemeberantasan kemiskinan yang disusun berdasarkan pada realitas kemiskinan di daerah-daerah.

Selamat hari penanggulangan kemiskinan internasional!!!

 

 

Daftar pustaka :

Mardimin, Yohanes. 1996.  Kritis Proses Pembangunan di Indonesia.  Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Harvey David. 2003. The Right To The City. On international journal of urban and regional research. Vol 27, issue 4.

The millennium development goals report. 2015. We can end poverty 2015.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar