Liberalisasi Sektor Pertanian di Indonesia

Oleh: Rahmadani ( HI 2014)

Email: ani.rahmadani49@yahoo.com

Indonesia merupakan salah satu negara agraris yang berada di Kawasan Asia Tenggara. Sebagai negara yang dikenal sebagai penghasil produk pertanian tentunya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Kebutuhan pangan merupakan salah satu kebutuhan primer bagi kehidupan suatu masyarakat. Akan tetapi, dewasa ini ketahanan pangan menjadi suatu masalah yang dapat dikatakan serius bagi Indonesia.

Sebelum melangkah lebih jauh dalam membahas hal terkait ketahanan pangan, hal yang perlu diketahui adalah sistem ketahanan pangan yang di terapkan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia dewasa ini mengadopsi sistem pangan berbasis WTO. Hal ini dilakukan mengingat pendapatan negara menurun akibat krisis minyak dunia yang terjadi pada tahun 1971-1974 dan 1978-1980. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan berbagai bentuk liberalisasi di berbagai bidang, salah satunya liberalisasi pada sektor pertanian di Indonesia.

Indonesia meratifikasi perjanjian dengan WTO melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 yang berisi tentang persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia.. Hal tersebut menjadi pertanda bahwa Indonesia telah ikut dalam lingkaran liberalisasi perdagangan Internasional. Dengan demikian WTO akan menerapkan aturan-aturan perdagangan internasional terhadap anggota-anggotanya. Jadi negara yang terlibat dalam perjanjian dengan WTO tentu saja dipaksa untuk mematuhi aturan-aturan perdagangan internasional.

Sejatinya WTO sendiri dibentuk dengan tujuan agar dapat menciptakan suatu sistem perdagangan yang bebas dan juga adil dalam sistem internasional. Termasuk didalamnya terdapat liberalisasi perdagangan di sektor pertanian yang seyogyanya menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan.  Beberapa diantaranya seperti produk pangan lokal kalah bersaing dengan produk impor, disinyalir dapat menciptakan ketergantungan impor yang justru menjauhkan Indonesia dalam memenuhi ketahanan pangannya.

Indonesia melakukan perjanjian dengan WTO pada tahun 1995 yang menandai awal mula liberalisasi di sektor pertanian. Liberalisasi sektor pertanian disinyalir memengaruhi komoditi utama Indonesia yaitu beras, jagung, gula dan kedelai. Hal ini tentu semakin memperkokoh impor pangan dari luar dan semakin menyengsarakan petani dalam negeri. Hal tersebut dikarenakan liberalisasi memberikan kebebasan kepada pasar dalam menjalankan mekanisme yang ada.

Adapun bentuk-bentuk kebijakan yang ditempuh Indonesia setelah masuk dalam sistem perdagangan internasioanl tersebut adalah mengurangi monopoli impor BULOG atas gandum, tepung gandum, gula, kedelai, bawang putih, serta beras. Kemudian menghapuskan tingkat tarif untuk semua makanan maksimal 5 % dan menghapus peraturan tentang muatan lokal. Selanjutnya menghapuskan tata perdagangan dan pemasaran restriktif untuk sejumlah komoditi termasuk persyaratan muatan lokal. Serta mengatur perdagangan produk pertanian antar wilayah termasuk cengkeh, jeruk dan ternak.

Liberalisasi sektor pertanian tersebut memberikan peranan terhadap WTO dalam mengatur serta mengendalikan sistem pangan pada negara-negara anggotanya seperti Indonesia. Indonesia yang kemudian terjebak dalam lingkaran tersebut harus menanggung konsekuensi yang ada. Pemerintah yang melakukan pengurangan subsidi maupun menghapus subsidi tentunya dapat merugikan petani dalam negeri. Hal tersebut membuat petani Indonesia kalah bersaing dengan produk pangan yang dihasilkan dari luar negeri yang kemudian di impor di Indonesia.

Liberalisasi sektor pertanian tersebut mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di dalam negeri. Indonesia melakukan swasembada pangan seperti beras, pemerintah dalam negeri melakukan intervensi terhadap pasar, investasi untuk irigasi, serta mendorong segala bentuk aktivitas pasar beras. Selain itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah mengurangi serta menghapus subsidi, seperti pada tahun 1989 subsidi pestisida dihapuskan serta subsidi pupuk yang sempat dihilangkan. Bahkan pemerintah mengakhiri monopoli BULOG untuk perdagangan komoditas pertanian kemudian menggantinya dengan stabilisasi harga beras melalui intervensi pasar dengan program distribusi beras untuk keluarga yang kurang mampu.

Liberalisasi sektor pertanian tersebut tentunya dapat memberikan implikasi-implikasi terhadap Indonesia. Seperti halnya semakin meningkatnya impor produk pertanian di Indonesia. Biasa kita temui di tempat-tempat perbelanjaan banyak buah-buahan maupun sayur-sayuran yang di impor dari luar negeri, padahal Indonesia sendiri juga memproduksi buah-buahan maupun sayur-sayuran. Indonesia sendiri sempat mengalami krisis pangan pada tahun 1990-an. Hal tersebut tentunya memengaruhi ketahanan pangan di Indonesia.

Hal yang cukup berdampak sebagai akibat dari liberalisasi sektor pertanian adalah menurunnya pendapatan petani. Hal ini diperparah dengan dikuranginya subsidi terhadap pestisida serta sempat dihilangkan subsidi pupuk. Ketika subsidi pupuk dan pestisida dikurangi bahkan sampai dengan dihilangkan tentu hal tersebut berimbas pada petani. Petani akan kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap produk-produk yang diperlukan dalam pertanian. Dengan demikian, penghasilan petani kian menurun sebagai akibat dari peraturan yang diterapkan tersebut.

Liberalisasi sektor pertanian sejatinya bertujuan untuk mengatasi kekurangan produk pangan yang ada di dalam negeri. Akan tetapi hal tersebut menyebabkan biaya produksi pertanian dalam negeri menjadi meningkat. Hal ini diperparah dengan dikuranginya serta dihilangkannya subsidi sesuai dengan peraturan WTO. Kemudian produk pertanian impor lebih murah dibandingkan dengan produk pertanian dalam negeri. Produk dari luar dipaksa bersaing dengan produk dalam negeri tentunya petani dalam negeri akan kesulitan dalam hal tersebut.

Liberalisasi sektor pertanian yang dilakukan pemerintah Indonesia pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki sistem pertanian yang ada. Akan tetapi, hal tersebut justru memberikan masalah yang cukup serius pada sistem yang ada di Indonesia. Karena mekanisme yang diterapkan oleh WTO tersebut justru memberikan dampak seperti ketergantungan pada produk pangan impor, kesejahteraan petani dalam negeri menurun, produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk pertanian dari luar negeri. Indonesia yang menerapkan sistem ketahanan pangan justru kurang berhasil dalam menerapkan program yang ditawarkan dari WTO tersebut.

Sumber Pustaka :

Hasibuan, A. I. (2015). Kebijakan Pangan Pasca Ratifikasi Agreement on Agriculture (AoA) – WTO. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan.

Yuniarti. (2015). Liberalisasi Sektor Pertanian di Indonesia Dalam Kerangka World Trade Organization Agreement on Argiculture (WTO-AoA). Jurnal Transnasional.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar