Kedaulatan Pangan dan Gerakan Petani Global

Oleh: Sirton (HI 2012)
E-mail: Sir_ton@yahoo.com

Prolog :

Coba bayangkan anda berada di suatu Negara. Negara yang dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa beraneka ragam kekayaan di dalamnya tetapi hanya segelintir orang saja yang menikmatinya. Coba bayangkan ketika di tempat anda tinggal, tiba-tiba ada segelintir orang yang dengan keegoisan dan kekuasaan yang dimilikinya mengusir anda dari tempat tinggal yang anda tempati. Merampas tanah dan kehidupan anda sebagai manusia. Dan lebih menyedihkan lagi ketika anda mengetahui bahwa yang mengusir anda itu adalah orang-orang yang anda berikan separuh hak politik, ekonomi, di setiap pesta demokrasi yang dilakukan di Negara anda. Coba anda pikirkan, atas pembenaran apa orang-orang dapat menindas satu sama lainnya? Coba bayangkan ketika anda menjadi petani. Negara anda adalah sang pengagum pasar bebas. Menerapkan berbagai macam tetek bengek regulasi untuk mensejahterakan kehidupan anda. Tetapi, ketika anda ingin menanam benih (padi, jagung) terlebih dahulu harus meminta izin kepada perusahaan-perusahaan yang tidak anda kenali kenapa harus mereka yang mengatur produksi pertanian anda. Tidak masuk akal bukan?! Tahukah mereka (perusahaan) bahwa padi dan tanah adalah sesuatu yang sakral di Negara anda. Yang tiap memulai menanam ataupun memanen diadakan upacara terlebih dahulu sebagai bentuk syukur anda kepada Sang Pencipta atas keberlimpahan sumber daya alam yang di berinya kepada anda. Tuhan memberikan segalanya secara Cuma-Cuma, dan tugas anda adalah hanya menikmati dan menjaganya untuk generasi selanjutnya. Agar kehidupan di Negara anda ada keseimbangan. Tetapi itu hanya mitos di Negara anda. Bencana alam, kelaparan, kemiskinan, kekerasan atas perebutan sumber-sumber alam, toh nyatanya masih terjadi di Negara anda. Yah, Indonesia. Bayangkan anda berada di Negara tersebut! Coba imajinasikan bagaimana kehidupan orang-orang di dalamnya.  Menyedihkan bukan? Sayangnya, anda tidak sedang tertidur, berkhayal, berimajinasi berada di Negara yang saya maksud tadi. Buka mata anda, telinga, hati anda dan melawan musuh yang menjajah kita. Ini nyata, kita ada di Indonesia!!!

Hingga hari ini pemerintah masih belum menemukan titik terang dalam menyelesaikan permasalahan pertanian di Negara kita ini. Pelbagai persoalan mengenai hak untuk memperoleh pangan, mewujudkan reforma agraria sejati, perampasan lahan, penganiayaan terhadap petani, kelaparan serta gizi buruk yang melanda beberapa wilayah di Indonesia masih saja terjadi. Sejak masuknya Indonesia ke dalam rejim perdagangan global yakni World Trade Organization (WTO) tahun1995 dan tunduk terhadap Letter of Intent (LoI) tahun 1997 telah membawa dampak yang sangat serius terhadap sektor pertanian di negara ini. Perdagangan bebas ini telah membawa  petani ke dalam jurang kesengsaraan yang entah kapan berakhirnya. [1] Liberalisasi pertanian ini adalah menyerahkan sistem pertanian dan nasib petani Indonesia kepada mekanisme pasar bebas, yaitu “free-fight liberalism” (liberalisme pertarungan bebas). Siapa yang kuat, dia yang menang. Yang kuat adalah perusahaan-perusahaan importir, birokrat rente, MNC. Dan yang lemah adalah mayoritas petani Indonesia dan masyarakat pedesaan yang serba kecil/mikro usahanya, subsistens (pas-pasan) dan miskin, banyaknya petani tak bertanah, dan mereka yang selalu dikalahkan dalam banyak kasus agraria.

Kesepakatan mengenai perjanjian pertanian, yakni Agreement on Agriculture (AoA), adalah sebuah perjanjian pertanian di WTO yang berlaku sejak 1 januari 1995. Dengan pemberlakuan WTO ini, maka Negara-negara yang tergabung di dalamnya harus membuka pasar domestiknya bagi masuknya komoditas pertanian dari luar dan sebaliknya (perluasan pasar/Market Access), pengurangan subsidi terhadap petani(domestic support), serta mengurangi dukungan dan subsidi bagi petani untuk mengekspor (subsidi ekspor/export competition). Di dalam WTO, segala kesepakatan-kesepakatan di dalamnya bersifat mengikat ke seluruh anggota.  Sanksi akan diberikan jika kesepakatan itu tidak ditaati oleh Negara anggota.

Tahun 1984, pemerintah Indonesia menerima penghargaan dari FAO untuk keberhasilannya dalam produksi pangan. Padahal kenyataan yang sebenarnya adalah negara kita tidak mencapai swasembada pangan, tetapi hanya swasembada beras. Masih dalam rejim yang sama, sebelum menandatangani AoA Indonesia tercatat sebagai eksportir beras terbesar ke-9 di dunia. Akan tetapi capaian itu sangat cepat memudar setelah Indonesia menyepakati AoA. Sejak 1998 sampai saat ini Indonesia menjadi Negara pengimpor terbesar di dunia. Terkhusus di Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam menjadi pemasok beras terbesar ke Indonesia. Jadi, jangan heran melihat merk-merk beras impor bertebaran di pasar local atau beras-beras impor tetapi bermerk lokal. Ini adalah konsekuensi dari penerapan paham liberalisme yang dianut oleh negara kita. Jadi jangan berharap petani sejahtera dan kedaulatan pangan dapat terwujud kalau Negara ini masih berada dalam jeratan MNC-MNC serta hegemoni negara maju. Sejak itu pula, pemerintah tidak lagi memberikan subsidi terhadap petani dalam hal mengelola benih, pupuk, danhal-hal yang terkait dalam peningkatan produktivitas produksi pangan. Akibat dari subsidi domestik (Domestic support) petani mengalami penurunan dalam produktivitas pertanian. Tingginya biaya produksi menjadi tinggi akibat penghapusan subsidi, sehingga bertani menjadi hal yang mustahil karena membutuhkan modal yang besar.

Hal yang menurut saya juga tidak masuk akal dalam perjanjian pertanian adalah keseragaman  system, baik Negara maju maupun Negara berkembang. Padahal secara social, ekonomi, politik, dan budaya kondisi Negara-negara tersebut jelas berbeda. Akibat dari penyeragaman tersebut (aturan-aturan) di dalam WTO bakalan bermuara ke perdagangan yang tidak adil. Bayangkan, Negara sebesar Indonesia yang secara populasi dan geografis ingin diseragamkan kebutuhan ekonominya melalui kebijakan pangan. Sangat tidak rasional menurut saya. Mengapa demikian? Hasil-hasil pertanian sejak dahulu dia menjadi barang yang sakral. Bahkan juga dibuatkan sebuah upacara ketika musim panen tiba sebagai tanda ucapan syukur kepada sang pencipta. Misalnya saja : [2] upacara seren taun yang merupakan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas keberhasilannya bertani serta mengharapkan pada masa mendatang akan lebih berhasil lagi. Upacara seren taun dapat dijumpai di Kasepuhan Sirnarasa Cisolok-Sukabumi Selatan, Cigugur Kuningan dan Baduy-Lebak/Banten. Juga upacara tradisional Kawin Tebu yang dilaksanakan seperti upacara perkawinan manusia, yang mana satu batang tebu dikawinkan dengan tebu yang lainnya dengan suatu prosesi upacara. Upacara ini dilaksanakan setelah panen menjelang tebu dimasukan ke pabrik untuk diproses menjadi gula, atau awal musim tanam tebu. Kearifan lokal seperti itu tidak akan kita temukan persamaannya di negara maju. Bayangkan ketika budaya-budaya tersebut dihilangkan oleh perusahaan-perusahaan raksasa yang memonopoli benih-benih padi, gula, jagung dan lainnya. Padahal sumber daya alam tersebut adalah pemberian yang gratis dari sang pencipta.  Dan ketika ia dikuasai oleh MNC-MNC rakus pastinya itu tidak akan gratis. Karena penumpukan modal adalah suatu keniscayaan dari agenda global ini.

          Kesepakatan dalam WTO yang juga membuat petani lagi-lagi harus berjuang mewujudkan ketahanan pangan adalah adanya persetujuan mengenai hak kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan (TRIPS). Jadi sejak januari 2000, Negara-negara berkembang punya kewajiban dalam menyesuaikan kesepakatan yang ada di Trade Related Aspect on Intellectual Property Rights (TRIPS) dengan regulasi yang ada di Negara anggota WTO. Dengan pemberlakuan TRIPS, inovasi yang dilakukan oleh petani dalam mengembangkan benih menjadi terbatas. [3]Dan bisa saja petani dapat dituntut ke pengadilan jika mengembangkan benih tanpa seizin perusahaan yang mempunyai label terhadap benih seperti yang dilakukan oleh Tukirin.

Sampai sekarang Indonesia sebagai anggota WTO dan menandatangani AoA (Agreement on Agriculture) belum mampu mewujudkan kedaulatan pangan. [4] Menurut La Via Campesina yang merupakan Serikat Petani Internasional, Kedaulatan pangan adalah Hak dari rakyat, atau Negara dalam menetapkan kebijakan pertanian dan pangannya. Kedaulatan pangan mencakup :

  1. Memprioritaskan produksi pertanian local untuk memberi makan rakyat, akses petani dan tunakisma atas tanah, air, benih, dan kredit. Karena itu perlu menjalankan land reform, melawan GMO, akses gratis atas benih, dan melindungi air sebagai barang public untuk didistribusikan selanjutnya.
  2. Hak petani untuk memproduksi makanan dan hak konsumen untuk menentukan apa yang dikonsumsi, bagaimana diproduksi dan siapa yang memproduksi.
  3. Hak sebuah Negara untuk melindungi dirinya dari harga pangan dan pertanian import yang murah.
  4. Harga pertanian terkait dengan biaya produksi, misalnya dengan mengenakan pajak atas import berlebihan yang murah.
  5. Rakyat ikut serta dalam penentuan pemilihan kebijakan pertanian.
  6. Pengakuan atas hak-hak petani perempuan, yang memegang peran utama dalam produksi pertanian dan pangan.

Neoliberalisme sebagai paham ekonomi yang dominan saat ini telah banyak menyengsarakan rakyat. Sedari ide dan prinsip sangat kontradiktif dengan UUD 1945. Liberalisasi di semua sektor publik memberikan batasan warga Negara dalam mengakses fasilitas publik. Sehingga hanya segelintir orang saja yang mempunyai banyak modal dalam mengakses pelayanan public. Privatisasi terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memberikan monopoli terhadap perusahaan asing dalam memberikan pelayanan terhadap sektor-sektor yang krusial. Dan deregulasi, dimana Negara harus memastikan kebijakan yang dibuat harus diselaraskan dengan kepentingan pasar. Ini jelas sangat merugikan bagi Negara-negara kecil seperti Indonesia. Apalagi WTO, sebagai rezim yang sampai saat ini memberikan kesengsaraan terhadap rakyat Indonesia. Jika dilihat, permasalahan structural menjadi hal yang mendasar dari isu ini. Hilangnya peran Negara dalam mensejahterakan rakyatnya hanya tinggal harapan semu semata. Kedepannya semakin banyak petani-petani yang dirampas tanahnya, ketidakmampuan dalam memproduksi pangan karena tidak adanya subsidi, benih-benih dikuasai oleh Monsanto, Cargill, Novartis, Pionee,dll. Pemerintah seakan-akan lebih suka memberi tanggung jawab ke Negara lain dalam mengurusi segala aspek di negeri kiita ini. Negara ini sudah waktunya keluar dari WTO !!!

Jelas sudah WTO telah menjadi penyakit yang sukar untuk ditemukan obatnya. Tetapi bukan berarti tidak ada harapan dalam menyembuhkannya. Gagasan-gagasan alternatif sangat diperlukan dalam mewujudkan kedaulatan pangan yang dimana mengedepankan hak-hak dasar petani, mempertimbangkan lingkungan dalam eksplorasi sumber daya alam, dan menyuarakan semangat Anti terhadap Globalisasi Pertanian. Saatnya untuk menggalang kekuatan dan sesering mungkin melakukan pendiskusian, kampanye, aksi kreatif dalam menyamakan gagasan tentang Anti Globalisasi. Bahkan tidak sedikit petani yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk mewujudkan kesejahteraan petani di seluruh dunia. [5 ]Seorang petani di India yang rela membakar dirinya untuk memperoleh hak atas tanah. [6] Perlawanan yang sama juga terjadi di Jepang, Filipina, Bolivia, Jerman,dan Perancis. Yang paling signifikan dari gerakan ini adalah merebaknya gerakan internasonal “kaum tani tuna-tanah” (landleness peasants) di seluruh belahan dunia ketiga. Di Brasil misalnya, MST (Moviento Sem Terra), sebuah gerakan petani tuna-tanah, pada akhirnya memenangkan tuntutan mereka terhadap hak milik atas tanah pertanian seluas lebih dari 15 jua hektar yang mampu menghidupi 250.000 keluarga.

La Via Campesina sebagai sebuah gerakan alternatif yang dibentuk pada Mei 1993 di Mons, Belgia. [7] Tujuan La Via Campesina ialah untuk menciptakan perubahan di pedesaan—perubahan yang meningkatkan kesejahteraan hidup, meningkatkan produksi pangan untuk konsumsi lokal, dan membuka perubahan ruang demokratis yang membawa pemberdayaan masyarakat pedesaan menuju peran, posisi dan bagian yang besar dalam pembuatan kebijakan pada isu-isu tertentu yang memengaruhi kehidupan mereka. Pergerakan ini percaya bahwa perubahan semacam ini hanya dapat tercapai ketika masyarakat lokal mendapatkan akses dan kontrol yang lebih besar atas sumberdaya produksi serta kekuatan sosial-politik yang lebih besar. Semenjak penandatangan GATT via Putaran Uruguay pada tahun 1994, para perwakilan dari organisasi pedesaan dari Utara, Selatan, Timur dan Barat yang terorganisasi di dalam La Via Campesina telah berjalan bersama di jalanan-jalanan kota Jenewa, Paris, Seattle, Washington, Québec, Roma, Bangalore, Porto Alegre, Cancún dan Hong Kong. Kapanpun dan dimanapun institusi internasional seperti WTO, Bank Dunia, dan FAO mengadakan pertemuan untuk membahas isu-isu pangan dan pertanian, La Via Campesina selalu hadir. La Via Campesina juga hadir di tengah masyarakat lokal ketika para petani dan keluarga-keluarga petani yang tinggal di berbagai negara seperti Honduras, Mexico, Brazil, Guatemala, Indonesia, berbagai negara Eropa, dan Kanada melawan penyebaran benih yang direkayasa secara genetik atau diusir dari tanah mereka dalam rangka pemekaran desa, pembangunan lapangan golf, pembangunan tambak-tambak udang terkonsentrasi, peternakan babi skala besar ataupun perkebunan eukaliptus. Dalam konteks Indonesia kita mengenal FSPI (Federasi Serikat Petani Indonesia) yang juga berada di bawah koordinasi langsung oleh La Via Campesina dalam mengglobalkan semangat Anti Globalisasi pertanian. Dengan demikian, harapan kita terhadap polemik isu pertanian hari ini dan kedepannya dapat terjaga dengan sesering mungkin mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita. Gagasan-gagasan kritis harus selalu di selipkan dalam menjaga konsistensi gerakan kita hari ini. Petani, rakyat miskin kota, mahasiswa, dan seluruh umat yang mengalami kekerasan struktural oleh sistem ekonomi kapitalisme, bersatulah! Panjang umur, petani !

 

SUMBER PUSTAKA

Setiawan, Bonnie. 2003. Globalisasi Pertanian : Ancaman atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani. Institute for Global Justice. Jakarta

Khudori. 2004. Neoliberalisme Menumpas Petani : Menyingkap Kejahatan Industri Pangan. Resist Book. Yogyakarta

[1] Bonnie Setiawan, Globalisasi Pertanian : Ancaman atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani. Jakarta, Institute For Global Justice, 2003. Halaman 67

[2] http://anjjabar.go.id/upacara-adat-bertani

[3] http://www.agriculturesnetwork.org/magazines/indonesia/20-mengembalikan-kedaulatan-petani-atas-benih/imperialisme-benih-di-ladang-jagung (diakses pada 15 Oktober pukul 22.25 WITA)

[4] Bonnie Setiawan : Globalisasi Pertanian, Op.cit. Hal 123

[5[ http://www.tribunnews.com/internasional/2014/02/25/petani-india-tewas-bakar-diri-protes-kepemilikan-tanah diakses pada 15 oktober 2016 pukul 23.15 WITA

[6] Khudori, Neoliberalisme Menumpas Petani : Menyingkap Kejahatan Industri Pangan. Yogyakarta. Resist Book, Agustus 2004.  Hal 298

[7]https://www.spi.or.id/ringkasan-sejarah-la-via-campesina/ (diakses pada 16 Oktober 2016 pukul 00.25 WITA)

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar