Oleh: Ni Putu Tirza Mahardani (HI 2014)

E-mail: mahardani_tirza@yahoo.com

Indonesia berhasil duduk pada peringkat ketiga sebagai negara produsen beras terbesar di dunia, setelah China dan India.[1] Namun dengan jumlah penduduk pengkonsumsi beras sebagai makanan pokok cukup tinggi, produksi beras 70.600.000 tondalam negeri masih saja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan pokok ini. Dengan dalih pemenuhan kebutuhan pangan warga negara, pemerintah kemudian melakukan pemasokan beras dari luar negeri, salah satu solusi yang cukup lumrah terdengar di telinga masyarakat Indonesia; mudah; dan menguntungkan. Selain beras, kebutuhan pangan pokok yang lain juga dipasok dan dicadangkan untuk pemenuhan kebutuhan perut masyarakat Indonesia.[2]

BULOG (Badan Urusan Logistik) merupakan lembaga negara di Indonesia yang bergerak dalam bidang tersebut. Di awal pembentukkannya, BULOG menjadi satu-satunya lembaga yang bertugas untuk mengamankan penyediaan pangan Indonesia. Tahun 2003, BULOG secara resmi berganti status menjadi Perusahaan Umum (Perum) BULOG. Namun sebelum perubahan status tersebut, perubahan tugas pokok BULOG yang mengarah pada status tersebut terlebih dahulu dijalankan. Perubahan tersebut didasari oleh ratifikasi Indonesia terhadap Letter of Intent (LoI) IMF menjadi Keppres No. 45 tahun 1997.

Hasil dari ratifikasi tersebut berdampak pada semakin sempitnya tugas yang ditangani oleh BULOG, dimana BULOG hanya diizinkan untuk mengelolah, mendistribusikan, dan mengendalikan harga beras saja.[3] Sembako lainnya tetap disediakan, namun kuantitasnya dibatasi serta harganya diserahkan pada mekanisme pasar. Cara kerjanya adalah, ketika harga beras di pasar-pasar mulai meningkat, BULOG kemudian melakukan operasi pasar dengan mengeluarkan stock beras dari gudang BULOG ke pasar. Jumlah barang beredar berbanding terbalik dengan harga jual.[4] Sedangkan untuk kasus pangan lain sebut saja kasus kenaikan harga sapi pada hari raya Idul Fitri 2015. Kementrian Perdagangan, Kementrian Pertanian, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, dll yang grasak-grusuk dan kebut-kebutan berupaya menurunkan harga daging sapi menjadi Rp 80.000, walaupun tetap tidak mencapai target. Peran BULOG hanyalah sebatas koordinasi dengan kementerian terkait dan mendistributor daging dari pusat ke daerah-daerah -bulog difasilitasi dengan kantor cabang, gudang, dan perangkat mobilisasi di semua daerah-.

Pelepasan kontrol BULOG terhadap pangan yang lainnya mengakibatkan kontrol harga pangan yang tidak dapat dijangkau masyarakat. Penanganan harga pangan yang mulai naik diatasi secara terbatas oleh BULOG, karena peran monopoli pasarnya sudah dihapus. BULOG hanya bisa memasok pangan ke pasar dengan jumlah yang terbatas dan tidak dapat mematok harga jual karena diserahkan kepada mekanisme pasar selanjutnya. Walaupun disatu sisi harga beras tetap stabil, tetapi manusia tidak hanya tersusun dari gumpalan karbohidrat berjalan dan berfikir kan?

Dampak lain dari ratifikasi adalah sumber dana BULOG untuk memasok pangan tersebut saat ini tidak hanya dibatasi dari APBN saja, melainkan juga dapat berasal dari bank-bank komersil dengan surat jaminan dari pemerintah. Selain itu, pajak import 0% juga semakin memperkecil biaya untuk menghadirkan pangan import dibanding pangan dari petani yang belum tentu kualitasnya.Saat panen gagal misalnya karena iklim buruk melanda, langkah terbesar yang dilakukan BULOG adalah membuka keran impor dari negara-negara lain untuk menstabilkan harga pangan. Bukannya membantu petani-petani mandiri daerah  dalam hal subsidi produksi beras kedepannya ataupun melaksanakan program pemberdayaan atau pelatihan bagi petani mengadapi iklim buruk. Tentunya hal ini semakin mendukung petani untuk gulung tikar dan memilih beralih pada profesi lainnya, yang juga berdampak kurangnya pasokan beras dari dalam negeri karena tidak ada yang mengerjakan, atau semakin besarnya cengkraman perusahaan besar berlahan mengontrol pasokan pangan di Indonesia. Selain itu, perubahan status BULOG menjadi Perum BULOG tentunya mewajibkan bulog mendatangkan keuntungan bagi pihak-pihak yang memiliki sahamnya. Cara yang paling mudah dalam mendatangkan keuntungan adalah lagi-lagi membuka keran impor pangan. Harga beli pangan import murah, dijual di Indonesia dengan “sedikit” menaikkan harganya.

Melihat dampak dari ratifikasi dan perubahan status diatas, penulis melihat bahwa BULOG tak ubahnya pedagang biasa yang bersaing dengan pedangan lainnya (swasta) untuk menjual barang dagangannya dan bersaing untuk menentukan harga. Pengaruhnya sangat kecil mengontrol harga tersebut, tapi yang pasti adalah keuntungan yang didapatkan dari proses menjual dipasaran tentunya mendatangkan keuntungan bagi beberapa pihak pemodal tentunya. Bukan masyarakat bawah maupun petani lokal mandiri yang bahkan menjangkau harga pangan yang di klaim BULOG “murah” pun tidak sampai.

Intinya, menurut penulis, ratifikasi tersebut semakin menjerat Indonesia dalam belenggu kemiskinan dunia. Indonesia sebagai negara penghasil beras terbesar ketiga di dunia dan negara terbesar yang memproduksi berbagai macam jenis pangan, tidak cukup mengatasi kemiskinan, kelaparan dan kekurangan gizi masyarakat. Diciptakan berbagai macam aturan untuk status membanggakan tersebut, yang ujung-ujugnya tetap hanya digunakan dan dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk memperbesar pemasukkan pribadinya.

[1] Dikutip dari artikel bertajuk “Beras”. Indonesia Investments. I Juli 2016. Diakses pada laman http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/beras/item183, tanggal 14 Oktober 2016.

[2] Kebutuhan pokok di Indonesia dibagi menjadi 9 bahan pokok (sembako) yaitu: pertama beras, jagung, dan sagu; kedua gula pasir; ketiga sayur-sayuran dan buah-buahan; keempat daging sapi, ayam dan ikan; kelima minyak goreng dan margarin; keenam susu; ketujuh telur; kedelapan gas ELPIGI; kesembilan garam beryodium dan bernatrium.

[3] Diakses pada laman www.bulog.co.id

[4] Hukum Permintaan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *