Oleh: Andi Anna Varelly (HI 2014)
E-mail: dyowifu@gmail.com

Masalah pembangunan sedang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini. Mengapa? Sustainable Development Goals atau SDGs yang telah disahkan di markas besar PBB di New York pada tahun 2015 dan dihadiri oleh 193 negara memiliki tiga tujuan di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai ketiganya, dibuatlah 17 goals dan pada goals ke 11 membahas mengenai Keberlanjutan Kota dan Komunitas dengan tujuan membangun kota-kota serta pemukiman yang inklusif, berkualitas, aman, berketahanan dan bekelanjutan. PBB memang cukup serius dalam membahas pembangunan di perkotaan, selain di SDGs, salah satu tujuan MDGs (Millenium Development Goals)yang mendahului SGDs pun ialah mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Selain itu PBB juga memiliki agenda yang dilaksanakan setiap 20 tahun dengan tujuan memastikan komitmen bersama menuju pembangunan perkotaan yang berkelanjutan yang dikenal dengan Habitat.Habitat I diselenggarakan di Vancouver, Kanada, (31 Mei-11 Juni 1976) membahas permukiman yang layak untuk semua. Habitat II di Istanbul, Turki (3-14 Juni 1996) membahas peningkatan kualitas hidup di perkotaan dan membangun kesadaran pentingnya pembangunan permukiman berkelanjutan untuk masa depan perkotaan.

Rezim internasional memandang kota sebagai tempat yang strategis untuk permukiman. Ruang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan perkotaan ataupun permukiman dan menurut teori Henry Lefebvre tidak ada ruang yang berdiri sendiri. Dapat diartikan, ruang tersebut haruslah diciptakan. Namun ruang disini harus diperjuangkan hak-haknya dengan prinsip demokrasi dengan kita semua yang menjadi objeknya.  Pembangunan ruang atau perkotaan pun semestinya memiliki fungsi kepada semua elemen atau masyarakat, bukan hanya milik golongan menengah keatas.

Pada zaman sekarang terdapat dua hal penting yang diperebutkan untuk menjalankan gerak-gerak ekonomi yaitu ruang dan modal. Indonesia tidak memiliki banyak modal sehingga Indonesia menjual ruangnya. Sementara beberapa rezim internasional sepertiWTO, IMF dan World Bank yang memiliki modal kemudian meminjamkan modalnya ke Indonesia sehingga memaksa Indonesia terjebak dalam permasalahan utang yang tidak bisa dilunasi.

Selain rezim internasional, Indonesia juga menggantungkan modalnya ke investor asing atau Multinational Coorperation (MNC). Pada zaman sekarang MNC menguasai sumber daya alam negara berkembang atau bisa dikatakan MNC adalah alat bagi negara-negara maju untuk menjajah dan mengeksploitasi negara-negara berkembang seperti Indonesia. Data dari World Bank menyatakan bahwa 0,20% manusia menguasai 74% SDA di Indonesia.

Menurut David Harvey masalah pembangunan tidak akan pernah selesai jika masalah agrarianya juga tidak selesai karena pada dasarnya pembangunan menyangkut tanah. Pembangunan ekonomi dewasa ini dianggap tidak mensejahterakan rakyat. Pasalnya 80% APBN berasal dari desa. Pembangunan yang dilakukan meyebabkan jumlah petani yang awalnya 31 juta jiwa pada 2003 menurun pada 2010 sehingga menjadi 26 juta. Ini disebabkan karena mereka kehilangan tanah untuk bertani. Ruang dan tanah petani dirampas oleh para pemilik modal (perusahaan pertanian besar) menjadikan mereka untuk merubah profesi dan melakukan urbanisasi ke kota.

Reklamasi adalah pembangunan kota dimana ruang harus diperluas karena masalah kepadatan penduduk. Reklamasi di Makassar sendiri atau dikenal dengan reklamasi CPI di Pantai Losari 100 hektar tanahnya dikelola oleh pihak swasta yakni PT Yasmin dan Ciputra untuk membangun apartemen dan sunset golf. Sedangkan pemerintah akan mengelola 57 hektar untuk membangun wisma negara yang sebenarnyapun tidak disetujui oleh pemerintah pusat, namun tetap dipaksakan untuk dibangun.Indonesia sebagai negara berdaulat memiliki UUD 1945 menjadi dasar negara untuk memajukan kesejahteraan umum, melalui pengaturan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengaturan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 kemudian mendasari lahirnya UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Maka dari itu pantai yang merupakan ruang publik tidak sepantasnya dikomersialisasi dan diprivatisasi.

Apakah nelayan yang tinggal di daerah sekitar memerlukan apartemen mewah, wisma negara, dan lapangan golf? Tentu tidak. Mereka lebih membutuhkan alat produksi demi menunjang hasil kerjanya. Sebanyak 44 KK di daerah pesisir pantai tergusur oleh Satpol PP, polisi dan tentara yang diketahui bersama mereka adalah oknum-oknum negara. Rumah, kapal, bahkan celengan  dibakar dan sampai saat ini mereka belum mendapatkan ganti rugi maupun relokasi.

Reklamasi CPI ini juga tidak memiliki mengantongi rekomendasi dari kementrian kelautan. Dengan kata lain reklamasi ini tidak memiliki izin lingkungan yang berarti ini adalah tindak kejahatan lingkungan. Laut sebagai sumber pencahariaan para nelayan akan rusak dan tercemar. Jika seperti itu, nelayan akan mengalami nasib yang sama dengan para petani yaitu melakukan perubahan profesi. Berkurangnya nelayan berdampak pada naiknya harga tangkapan laut di pasar dan tentu hal ini akan berdampak pada hal-hal lainnya di masyarakat.

Reklamasi CPI di Makassar ini sebenarnya melanggar aturan prosedur hukum. Terbukti dari adanya kejahatan administrasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah itu sendiri. Pembangunan kota tidak harus berorientasi pada pendekatan ekonomi. Pembangunan kota seharusnya menggunakan pendekatan hak dan kesejahteraan rakyatnya. Lantas patut jika kita pertanyakan untuk siapa reklamasi ini dibuat jika hanya beberapa golongan yang dapat menikmatinya?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *