Sejarah yang digelapkan: Tragedi G30S

Oleh: A. Aulia Hardina Hakim (HI 2014)
Email: Andiauliahardinahakim@yahoo.co.id

“..babak sinthesis sedang di ambang pintu. Yang jelas, semua yang telah terjadi akan abadi dalam ingatan bangsa ini dan umat manusia sepanjang abad, tak peduli orang suka atau tidak. Para pengarang akan menghidupkannya lebih jelas dalam karya-karyanya. Para pembunuh dan terbunuh akan menjadi abadi di dalamnya daripada sebagai pelaku sejarah saja. Topeng dan jubah suci akan berserakan.”

― Pramoedya Ananta Toer

Mengingat kembali, peristiwa tepat 51 silam, serangkaian aksi penculikan dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di berbagai titik di ibukota Jakarta. Gerakan tersebut kemudian dinamakan sebagai Gerakan Tiga Puluh September atau G 30 S, Kelompok ABRI ini kemudian menjemput 6 perwira untuk dibawa kepada Presiden Soekarno, namun selang beberapa waktu ke 6 perwira tersebut ditemukan tewas di sebuah sumur tua di Kawasan Lubang Buaya, tak lama setelah kejadian hilangnya 6 perwira yang dimaksud timbul suatu respon terhadap gerakan 30 S ini, kemudian terjadilah pembantaian umat manusia yang dianggap memiliki keterkaitan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia).  Pembantaian tersebut dilakukan di berbagai daerah, dengan korban berkisar ratusan hingga jutaan jiwa, korban pembantaian menurut catatan sejarah dibunuh, disembelih dan bahkan dihanyutkan di sungai.  Namun, tragisnya mengingat jumlah yang cukup besar dari tindakan pembantaian komunis ini, Negara seakan tidak peduli akan sejarah kelam dan kejahatan atas kemanusiaan ini, peristiwa pembantaian yang terjadi pula tidak membuat rakyat Indonesia bersimpati pada mereka-yang-dituduh-komunis-kemudian-dibunuh ini, melainkan masyarakat menjadi phobia terhadap komunis dan berbagai hal yang berkaitan dengan komunis.

Dogmatisme sejarah membawa peristiwa 30 September 1965 silam digaungkan sebagai peristiwa hasil karya komunis yang kebanyakan disodorkan dengan beragam versi berdasar sajian rezim orde baru. Beragam metode propaganda yang di sajikan oleh rezim orde baru kemudian membentuk ketakutan masyarakat, istilah komunis senantiasa diidentikkan dengan kalimat pembunuh, atheis, tidak bermoral, pemberontakan, partai kiri, dan pengkhianat pancasila. Propaganda kemudian tidak henti sampai disitu, media turut digunakan sebagai alat menyebarluaskan “kebiadaban” komunis misalnya pemutaran film mengenai “Pengkhianatan G30S” yang diputar selama 4 jam berturut-turut setiap tanggal 30 September, hingga tahun 1998 silam.

Sajian sejarah tentang komunis yang diracik oleh rezim orde baru mengenai G 30 S juga dipaksakan menjadi sejarah resmi yang tidak boleh dibantah, walaupun fakta sejarah lainnya menunjukkan bahwa sajian sejarah tentang komunis yang diberikan oleh rezim orde baru mengandung tafsir yang mencampur adukkan fakta sejarah, masyarakat kemudian dilarang untuk bersifat skeptis terhadap sejarah yang dihadirkan, masyarakat tidak diperbolehkan membantah sejarah hasil karya rezim orde baru sebab ketika masyarakat mengkritik, seketika dituduh subversif. Sejarah mengenai G 30 S kemudian menjadi mutlak dan bahkan hingga era reformasi saat ini hal tersebut tetap dipercayai oleh beberapa pihak yang tetap tunduk terhadap Negara.

Takut? Ya!. Ketakutan untuk mengkritik menjadikan banyak pihak lebih memilih bungkam jika pembahasan mengenai komunis sedang marak diperbincangkan, misalnya beberapa contoh sikap berlebihan dari Negara ataupun pihak sipil ketika menghadapi segala sesuatu dengan nuansa komunisme. Di Pemekasan, Madura, Jawa Timur, Kodim 0862 bahkan menggandeng berbagai organisasi sipil untuk menumpas pengaruh komunisme (CNN Indonesia, 12/5/2016). Di Bandung, terjadi peristiwa yang lebih agresif. Ormas Front Pembela Islam (FPI) berusaha membubarkan aktivitas ilmiah Sekolah Marx karena dianggap berbahaya dan subversive, padahal yang dilakukan oleh sekolah tersebut merupakan suatu pendidikan rasional (Viva.co.id, 11/5/2016). Di Yogyakarta hal serupa juga terjadi bahkan dengan melibatkan aparatur negara. Acara peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia yang diadakan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang akan diisi dengan pemutaran film dokumenter “Pulau Buru Tanah Air Beta” dibubarkan oleh ormas sipil dan aparat keamanan lantaran dianggap menyebarkan benih-benih komunis (Tempo.com, 3/5/2016). Belum lagi munculnya razia buku-buku kiri seperti yang dilakukan oleh pihak kepolisian di Sukoharjo, Jawa Tengah. Polisi menyita buku-buku yang terindikasi menyebarkan komunisme (Liputan6.com, 13/5/2016). Yang cukup mengejutkan, toko buku sekelas Gramedia akhirnya menghentikan penjualan buku-buku kiri sampai akhir bulan sebagai konsekuensi inspeksi pihak kepolisian beberapa waktu lalu (CNN Indonesia, 14/5/2016). (Watu, 2016)

Maka, tidak heran jika bahkan hingga saat ini komunis-phobia akibat narasi sejarah oleh rezim orde baru masih menggaung keras ditataran masyarakat luas. Bahkan hingga beberapa bulan terakhir, aparatur Negara masih secara brutal melakukan tindak penangkapan dengan tidak adanya dasar hukum untuk menindak orang yang mengenakan kaus dengan simbol palu arit atau yang mengenakan kaus Pecinta Kopi Indonesia (PKI). Negara dengan lantang menegaskan bahwa tiap warga negaranya memiliki kebebasan mengemukakan pendapat dan berekspresi, namun pada penerapannya kritik sedikit, malah dituduh subversif. Dogmatisme sejarah terkhusus pada hal-hal berkaitan dengan komunis begitu sensitif untuk diperbincangkan, walaupun  racikan mengenai sensitifnya komunis ini adalah sekali lagi, hanya sajian yang ditawarkan rezim orde baru semata. “Para pembunuh dan terbunuh akan menjadi abadi di dalamnya daripada sebagai pelaku sejarah saja. Topeng dan jubah suci akan berserakan.”

Bibliography

Watu, W. B. (2016, May 23). Indoprogress, Media Pemikiran Progresif . Retrieved September 30, 2016, from Indoprogress.com: http://indoprogress.com/2016/05/anti-komunisme-yang-salah-arah/

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar