Review Diskusi Publik: Agreement on Agriculture dan Kedaulatan Pangan

Fasilitator: Sirton (HIMAHI FISIP UNHAS) dan Rizki Anggriana Arimbi (Presidium KPA Wilayah SulSel)
Oleh : Rezki Ameliyah Arief
E-mail: ameliyaharief@gmail.com

24 September merupakan tanggal dimana setiap tahunnya Indonesia memperingatinya sebagai Hari Tani Nasional, yang merupakan tonggak bersejarah pengakuan kedaulatan petani di Indonesia. Pada tanggal tersebut di tahun 1960 Presiden Ir. Soekarno menentapkan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) sebagai landasan hukum dan politik bagi diaturnya hubungan yang adil antara kaum petani dengan alat produksinya. Sejak lahirnya UUPA 1960 ini terlihat jelas bahwa yang cita-cita yang melandasi ditetapkannya undang-undang ini adalah untuk menciptakan pemerataan bagi struktur penguasaan tanah yang diyakini akan memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bersama bagi kaum petani di Indonesia.

Kebijakan pertanian yag diterapkan di Indonesia juga tidak dapat terlepas dari keterlibatan World Trade Organization (WTO) dalam perjanjiannya “Agreement on Agriculture” yang berlaku sejak 1995. Tujuan dari AoA ini adalah mereformasi kebijakan perdangangan di bidang pertanian dalam rangka menciptakan suatu sistem perdagangan pertanian yang adil dan berorientasi pasar. Program ini berisi komitmen-komitmen spesifik untuk mengurangi subsidi domestik, subsidi ekspor, dan meningkatkan akses pasar melalui penciptaan peraturan dan disiplin yang kuat dan efektif (Departemen Pertanian 2004, hlm. 7). Dalam pengimplementasian kebijakan AoA dalam mengliberalisasikan sektor pertanian maka terdapat tiga elemen pokok dalam perjanjian tersebut. Pertama adalah market access yang merupakan kebijakan dimana akses pasar mengacu kepada pengurangan tarif atau non-tarif sebagai hambatan perdagangan. Market access ini diimplementasikan dengan deregulasi dan debirokratisasi sektor pedagangan antarnegara yang dinilai akan menghambat sirkulasi ekonomi, misalnya hambatan pajak. Namun akibat adanya kebijakan ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang mengimpor beras paling banyak (1997 – 1998) padahal sebelumnya merupakan negara yang paling banyak mengekspor beras di kawasan Asia Tenggara. Kedua, domestic support (Subsidy), merupakan penurunan dan pengelompokkan subsidi dengan sistem kebutuhan. Subsidi – subsidi diklasifikasikan menjadi subsidi yang berpengaruh dan tidak berpengaruh dalam sistem perdangangan antarnegara yang tergabung dalam WTO. Ketiga adalah export support (export subsidy), yang mengklasifikasikan produk-produk apa yang diekspor dan berpengaruh dalam sistem ekonomi negara.

Di Indonesia terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan sektor agraria dari mulai hak kepemilikan atas tanah sampai kepada hak guna usaha. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah Undang – Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA merupakan undang-undang yang disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Kolonial Agraria yang sifatnya perkebunan dan sumber daya alam dikuasai oleh Belanda dan juga merupakan hasil konsolidasi dari masalah-masalah pertanian yang dialami Indonesia pada masa itu. UUPA merupakan satu-satunya peraturan yang peling ideal untuk menjelaskan mengenai struktur yang menyangkut tanah, air, dan udara di Indonesia.

Dalam perkembangan pelaksanaan dari UUPA terutama pasca orde baru, UUPA dinilai menjadi ancaman bagi rezim tersebut. Sebenarnya ini adalah masalah ideologi pemimpin saat itu yang menghendaki agar terjalinnya kerjasama basis ekonomi dengan perusahaan – perusahaan asing agar mampu membantu perekonomian, hal tersebut tidak sesuai dengan ideologi pemimpin sebelumnya yang sangat menutup diri dari keterlibatan kerjasama dengan asing (swasta). Kebijakan yang diambil pada masa orde baru yang melihat UUPA adalah ancaman, dengan memberlakukan sistem setifikasi. Sistem sertifikasi adalah pengakuan kepemilikan atas tanah atau lahan berdasar pada dokumen-dokumen yang diakui negara. Jadi sebuah lahan dianggap sah menjadi milik seseorang jika terdapat dokumen yang dibuat dan disahkan negara sebagai suprastruktur yang memegang kuasa penuh atas wilayah negaranya.

Permasalahan – permasalahan yang muncul atas sistem agraria yang diatur dalam UUPA ini menciptakan subuah gerakan yang bernama Reforma Agraria, yang nafasnya adalah untuk memperbaiki tatanan bidang agraria agar terciptanya keadilan khususnya bagi petani. Reforma Agraria banyak menekankan pada perbaikan pasal-pasal yang tercantum dalam  UUPA misalnya pasal 6,7,9,11,13,14,15 dan 17 yang implementasinya tidak sesuai dengan hakikat sebagai UUPA, misalnya saja pasal yang mengatur mengenai pengelolaan atas negara, namun tanah kolektif yang dianggap tak berpenghuni (tanah terlantar) diambil langsung oleh negara. Padalah petani-petani tidak selamanya mengelolah lahan yang dimaksud, terlebih petani di Indonesia masih bergantung pada musim (hujan) baru mereka memulai penggarapan. Hal ini merupakan kontradiksi atas sertifikasi tanah, seakan – akan sertifikasi tanah hanya merupakan titipan atas lahan yang kapan saja bisa diambil oleh pemiliknya (negara). Masalah lainnya adalah terdapatnya peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan UUPA. Seperti dalam UU No.2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, UU ini menjadikan pemerintah bisa saja mengubah fungsi lahan pertanian menjadi wahana publik yang sekarang sangat banyak berorientasi pada sistem pro-pasar melalui jalan investasi dari swasta. Hal ini menyebabkan banyak petani yang di reclearing maupun dirampas tanahnya hanya dengan dalih untuk membangun wahana publik yang akan menghapus sedikit demi sedikit lahan pertanian. Ini mengindikasikan bahwa lahan pertanian akan semakin berkurang dan petani dirugikan akan hal itu. Perebutan lahan secara paksa juga terjadi di banyak daerah di Indonesia terutama Sulawesi Selatan misalnya Takalar, Luwu, Enrekang, dan Bone, yang dilakukan atas dasar mendirikan proyek atau perusahaan.

Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga semakin mengancam sektor pertanian di Indonesia. Revolusi hijau yang merupakan pembunuhan massive  bagi para petani dengan sistem produksi besar-besarannya atas dasar pemenuhan pangan yang diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Dalam Repelita akan dilaksanakan pembukaan lahan besar-besaran dengan cara monokultur dan sawit sebagai pilihannya. Konfensi lahan pertanian menjadi perkebunan kelapa sawit mengakibatkan lahan pertanian menjadi sangat berkurang dan petani kehilangan mata pencahariannya. Terlebih masuknya bibit-bibit impor yang semakin mudah akan mematikan produksi benih-benih lokal. Institusi yang mewadahi penyaluran hasil pertanian pun dinilai menjadi mafia kapitalisme dengan mematok harga yang tidak sesuai dengan kualitas beras dan kerja petani. Misalnya saja untuk perliternya hanya dihargai 2000-an untuk kualitas standar, dan 4000-an untuk di atas standar. Ini merupakan ketimpangan dalam penyaluran hasil produksi petani dan tidak sesuai dengan usaha yang dikeluarkan misalnya di bagian pupuk, benih, dan penyewaan alat penggarap.

Pertanian (agraria) tidak bisa dilepaskan dengan pangan, karena hasil di pertanian menentukan bagaimana bahan-bahan pokok (konsumsi) suatu negara. Namun melihat permasalah – permaslahan yang terjadi di sektor pertanian, cita-cita untuk mencapai kedaulatan pangan sangatlah sulit diwujudkan. Bagaimana bisa mencapai kedaulatan pangan, jika lahan untuk pertanian bagi petani terus dirampas? Liberalisasi ekonomi yang diterapkan dalam sektor pertanian juga menambah pelik permasalahan, dengan dalih mendapat pinjaman dari rezim internasional namun menempatkan petani sebagai pihak yang selalu disalahkan. Padahal Indonesia terkenal sebagai sebutan negara agraria yang produk terbesar yang dihasilkan oleh bidang pertanian. Seharusnya pemerintah segera melakukan reforma agraria sejati, dan segera menghentikan serta menindak segala bentuk kriminalitas yang dilakukan terhadap kaum petani. Penegakan hak asasi petani juga hal yang sangat penting diwujudkan, jangan ada lagi perampasan lahan, penangkapan, dan militerisasi dalam pertanian. “Petani merupakan kaum terbesar yang menyediakan pangan, namun kaum petani adalah orang pertama yang kelaparan”.

Selamatkan Indonesia, Selamatkan Petani.

56 Tahun Hari Tani Nasional.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar