Makassar Kota Dunia : Post-Strukturalisme dan Peningkatan Budaya Konsumerisme

Oleh : Rezki Ameliyah Arief (HI 2015)
E-mail : Ameliyaharief@gmail.com

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang sangat popular di Indonesia karena merupakan pusat perdagangan di Indonesia Timur. Sebagai kota metropolitan yang mempunyai banyak infrastruktur yang bisa dikatakan mewah ataupun megah dibanding kota-kota lainnya di Indonesia Timur, Makassar berusaha untuk lebih meningkatkan pembangunannya melalui program Kota Dunia (World City) yang merupakan wacana yang berkembang sejak awal tahun 2016 di kalangan elitis dan masyarakat umum Kota Makassar hingga sekarang.

Sebelum terlalu jauh membahas, penulis akan memberikan pengantar mengenai post-strukturalisme dan istilah kota dunia. Jadi, post-strukturalisme merupakan salah satu pemikiran dari Michel Foucault yang memandang bahwa terdapat suatu sistem gagasan yang berkaitan satu sama lain yang memberikan manusia pengetahuan mengenai dunia.[1] Post-strukturalisme yang biasa dikenal sebagai teori wacana salah satunya menjelaskan bagaimana wacana mempengaruhi kekuasan seseorang. Wacana yang dinilai secara umum dapat memberikan efek yang baik berdasarkan suara dominan akan cenderung digunakan ataupun mempengaruhi pemilik kekuasaan untuk menjalankan otoritasnya. Beralih ke wacana kota dunia (Wold City), atau kota Global (Global City), biasa juga disebut sebagai Kota Alfa (Alpha City) pertama kali diperkenalkan oleh Patrick Geddes seorang Pioneering Town Planner yang sezaman dengan Herbert Spencer, dia menciptakan konsep “world city” yang berstandar pada gagasan bahwa globalisasi dapat diciptakan, difasilitasi, dan diundang ke tempat yang strategis. Maksudnya adalah daerah diharuskan untuk membagun sarana dan prasarana publik yang mampu dijangkau oleh masyarakat dengan jarak yang strategis. Keterkatitan antara teori wacana (post-strukturalis) dengan Makassar Kota Dunia ini adalah melihat bagaimana wacana world city yang dianut oleh negara-negara maju mempengaruhi pemerintah Makassar untuk ikut menggunakan otoritasnya dalam mewujudkan atau mengimplementasikan wacana tersebut di daerah cakupannya.

Dalam implementasinya, syarat sebuah kota untuk menuju kota dunia terlebih dahulu harus didukung oleh beberapa aspek diantaranya aspek ekonomi, politik, infrastruktur, dan sosial budaya. [2] Mengenai penjabaran selanjutnya, maka Kota Makassar telah melakukan perumusan Peraturan Daerah (Perda) mengenai Kota Dunia sejak tahun 2015. Dalam syaratnya, ketercapaian aspek ekonomi dapat dilihat dari adanya perusahaan multinasional, lembaga keuangan. Aspek politik berupa keterlibatan daerah dalam kerjasama internasional. Aspek infrastruktur berupa sistem transportasi cepat dan internasional, adanya gedung pencakar langit, dan percepatan pembangunan yang luar biasa. Dari aspek sosial budaya kota dunia harus menjadi pusat seni dan kebudayaan yang mempergunakan media lokal dalam menyabaran informasi skala internasional.

Dari aspek-aspek yang telah disebutkan, Kota Makassar bisa saja untuk segera mengesahkan Perda Kota Dunia. Namun menurut penulis, Makassar belum siap untuk segera menganugerahkan diri sebagai kota dunia. Bukan masalah kurang megahnya Bandara Internasional Sultan Hasanuddin atau program From Melbourne to Makassar yang seakan-akan sangat dipaksakan, tapi persoalannya adalah wacana kota dunia dalam rumusan Perda tersebut cenderung aneh. Di Indonesia, berdasarkan laporan Economic Intelligence pada tahun 2012 (Wasisto Raharjo Jati : 2013) tercatat tiga kota yang dinilai sebagai kota dunia, yaitu Jakarta diperingkat 81, Surabaya diperingkat 110, dan Bandung diperingkat 114. [3] Jakarta terpilih sebagai kota dunia karena memiliki kekuatan bisnis dan ekonomi yang kuat dengan megapolitan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Surabaya dilihat dari kompetisi di bidang ekonomi dengan kekuatan megapolitan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan). Sementara Bandung dipilih karena angka wisatawan dalam dan luar negeri yang meningkat tinggi setiap tahunya dan kekuatan ekonomi kreatifnya sebagai sumber penggerak ekonomi kota, apalagi sekarang telah dipimpin oleh Ridwan Kamil yang terkenal dengan pembangunan kota besar-besarannya. Namun ketiga kota tersebut tidak memiliki Perda Kota Dunia. Ini mengindikasikan bahwa ketiganya terpilih melalui survey, sedangkan Pemerintah Makassar cenderung menciptakan anugerah sendiri untuknya dengan menciptakan Perda tersebut. Ditambah rumusan kebijakan Perda tersebut tidak ada rujukan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Ini bisa jadi langkah amatir dengan dalih menciptakan turunan regulasi baru yang sekan-akan dipaksa untuk masuk-masuk dalam konkuren pilihan.

Penulis sekali lagi menekankan bahwa Kota Makassar belum saatnya dalam menganugerahkan dirinya sebagai Kota Dunia. Terdapat banyak masalah yang harus pikirkan sebelum tidur dan bermimpi tentang tahta kota dunia. Jika dilihat dari substansinya, konsep Kota Dunia merupakan suatu produk dunia modern. Kota dunia merupakan hasil dari wacana berupa gagasan bahwa globalisasi dapat diciptakan, difasilitasi, dan diundang ke tempat yang strategis. Efek dari peng-globalisasian ini adalah perilaku-perilaku konsumerisme. Masyarakat Makassar secara tidak langsung akan dibiasakan untuk menikmati fasilitas yang memudahkan/praktis dan hanya menguntungkan sebagian masyarakat saja, dan mungkin lebih banyak ke kapitalis pendukung para pemerkarsa Makassar Kota Dunia. Jika sudah jelas maka Makassar Kota Dunia hanyalah sebuah wacana moderinisme.

Kembali melihat syarat-syarat suatu kota dikatakan kota dunia baik aspek ekonomi, politik, infrastruktur ataupun sosial budaya, penulis berpandangan bahwa segala bentuk pemodernisasian aspek-aspek itu tidak akan sampai dan tersalurkan ke semua golongan masyarakat. Wahana dan sarana publik akan cenderung akan lebih expensive dibanding sebelumnya dan akan mematikan sektor-sektor menengah ke bawah. Misalnya untuk memulai pembangunan menuju kota dunia Makassar, pemerintah telah melakukan reklamasi “Center Point of Indonesia” di pesisir Pantai Losari, yang pada rencananya akan dibuatkan gedung-gedung mewah berkelas internasional. Wacana internasional mengenai kota dunia akan meningkatkan pembangunan gedung-gedung mewah ataupun pusat perbelanjaan yang makin banyak tapi akan membuka tabir budaya konsumerisme. Masyarakat secara tidak langsung diharuskan untuk menikmati fasilitas mewah dibanding fasilitas murah meriah ala usaha pinggir jalan yang menurut pemerintah hanya mencari masalah dan membangkang ketika ditertibkan. Pemerintah sekan-akan mencari jalan aman melalui Perda Kota Dunia yang nantinya akan mewajibkan setiap rumah tangga (termasuk perusahaan) bertangung jawab atas apa yang ada di sekitar daerah rumah tangganya. Jadi ini membuka ruang bagi pemilik modal untuk kapan saja menyingkirkan usaha-usaha murah meriah misalnya pedagang kaki lima, ataupun parkir –parkir 2000-an misalnya di sekitaran Mall Panakukang.

Pertanyaan yang melekat dibenak penulis ketika Perda Kota Dunia ini dilegitimasi oleh DPRD adalah siapa yang akan bekerja di perusahaan multinasional? Siapa yang akan ke Bandara Sultan Hasanuddin untuk travelling setiap harinya? Siapa yang akan tiap hari menghabiskan uangnya di Trans Studio Mall? Dimana lagi nelayan di Lae-Lae menangkap ikan? Siapa yang akan bergabung di perjanjian internasional? Hak siapa yang akan dibawa? Kapitalis atau moralis? Ikhlas atau ikut trand? Setiap jawaban dari pertanyaan penulis mungkin terdapat di pemerintah, Namun sebagian besar jawaban dari pertanyaan “siapa” tersebut (dijawab sendiri) adalah hanya orang kaya dan kapitalis belaka. Dan mungkin pertanyaan yang lainnya mari menunggu agar pemerintah saja yang menjawab.  Melihat ini penulis teringat dengan perkataan Amir Mazali bahwa teori-teori pembangunan tidak akan terlepas dari teori-teori ekonomi. Teori ini menghubungkan mengenai pembangunan yang dilakukan misalnya kota dunia tidak akan terlepas dari kepentingan-kepentingan kearah komoditi dan aspek materiil. Hal yang selalu diutamakan adalah pendapatan daerah yang ujung-ujungnya hanya mengisi kantong “mereka”.

Sebagai penutup, kota dunia hanya merupakan wacana moderinitas yang menurut post-strukturalis akan mempengaruhi kebijakan penguasa. Wacana ini bagaikan cekokan untuk meningkatkan budaya konsumerisme dengan segala fasilitas yang dibuat lebih praktis. Penulis berpikir bahwa seharusnya yang dilakukan bukan dengan menganugerahkan tahta kota dunia di kepala Kota Makassar, mungkin boleh tapi tidak sekarang, yang perlu dibangun terlebih dahulu adalah pembangunan kesejahteraan masyarakat-masyarakat penggiran serta menengah ke bawah agar prosesnya dari bawah ke atas sesuai dengan hakikat yang semetinya. Mari untuk merangkul yang berada dibawah agar dapat menikmati hasil setelah di atas, dibanding memulai dari atas yang pada akhirnya akan semakin menindih yang di bawah.

***

[1] Pip Jones, Pengantar Teori-Teori Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta , 2009, hlm. 202.

[2] Peter Hall, World Cities, Mega Cities, and Global Mega-City-Region, Institute of Community Studies, London, 2004.

[3] Muannas, Perda Kota Dunia,Apa kata dunia?, 2006, hlm. 2. (diakses di Makassar.tribunnews.com/2016/02/23/perda-kota-dunia-apa-kata-dunia, pada tanggal 20 Agustus 2016, pukul 22:12 WITA)

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar