Review Diskusi : “Rethinking Regionalism”

Fasilitator : Aswin Baharuddin, S.IP., MA

Pada beberapa waktu belakangan ini dunia internasional dikagetkan dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa yang dikenal sebagai Britain Exit (Brexit). Sejatinya Inggris sedari awal  tidak berniat secara sungguh-sungguh bergabung dengan organisasi kerja sama yaitu Uni Eropa, dengan dibuktikan bahwa Inggris tidak menerima mata uang Euro sebagai mata uang bersama dan tetap menggunakan Poundsterling. Pada faktanya Inggris hanya menunggu momentum untuk keluar dari Uni Eropa. Krisis ekonomi sejak 2008 yang melanda Eropa yang masih berlangsung sampai sekarang menjadi alasan dan memberikan ruang bagi Inggris untuk mengukuhkan niatnya untuk keluar dari Uni Eropa.

Keluarnya Inggris dari Uni Eropa dinyatakan dalam referendum, yang membebaskan penduduk Inggris untuk menyuarakan suaranya antara tetap (remain) atau keluar (leave) dari Uni Eropa. Penduduk Inggris terpecah menjadi dua kubu yaitu kubu remain yang banyak berasal dari partai proresif seperti partai buruh yang peka terhadap isu-isu kontemporer atau kekinian yang melanda Inggris. Sedangkan kubu lainnya yaitu leave banyak berasal dari partai konservatif, yang menganggap bahwa kekayaan masa lalu merupakan hal yang patut dipertahankan, dan mengingat bahwa dahulu Inggris merupakan negara adidaya yang kekuatannya tidak boleh digugat oleh negara lain. Partai ini bersifat kolot dan kaku. Pada akhirnya hasil referendum memutuskan bahwa 51.9%  penduduk Inggris menyatakan untuk keluar dari Uni Eropa dan sisanya 48.1% penduduk menyatakan tetap bertahan.

Jika dilihat dalam sistem perdagangan internasional Uni Eropa merupakan organisasi regional basis Benua Eropa. Dalam implementasinya, regionalisme (paham) merupakan proyek politik yang dijalankan oleh negara-negara disuatu kawasan tertentu. Regionalisme itu sendiri, seperti Uni Eropa menganggap bahwa pasar bebas merupakan jati diri mereka, dimana negara-negara di kawasan Eropa melakukan deregulasi dan debirokratisasi untuk mempermudah praktek ekonomi antarnegara bersangkutan. Paham ini menjadi pengapit peta global untuk mengintegrasikan ekonomi atau bisa disebut dengan globalisasi dalam skala regional. Dalam perkembangannya organisasi regional sangat berperan penting dalam perdagangan, karena secara global misalnya di WTO terdapat hal yang tidak dibahas dan izin susah didapat. Untuk mengikat regionalisme suatu negara maka terdapat dua macam regionalisme yaitu regionalisme lama dan regionalisme baru (Fawcett, 2005). Regionalisme lama merupakan model regionalisme yang mendasarkan keterikatannya pada interaksi pasar atau bersifat pada aspek materil. Jadi motivasi untuk melanggeng kohesinya hanya pada mengumpulkan kekayaan materil. Sedangkan regionalisme baru merupakan model regionalisme yang digerakkan atas dasar ideasional atau gagasan. Misalnya saja di Amerika Latin yang negara-negaranya diikat oleh paham anti imprelisme-nya. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa keterlibatan Inggris di Uni Eropa hanya didukung oleh aspek materil atau hanya didasari oleh regionalisme lama. Melihat jauh kepada kebutuhan, aspek materil dianggap telah tidak ditemukan di Uni Eropa, ditambah dengan kriris ekonomi yang melanda sehingga jumlah pencari kerja di Inggris meningkat disertai pula dengan ledakan imigran dari negera-negara yang tergabung dalam Uni Eropa yang dikirim ke Inggris. Dalam menyikapinya Inggris dianggap kembali ke nasionalismenya. Bukan tanpa sebab, namun sekitar 20% orang miskin di Inggris memilih untuk Brexit, karena menganggap bahwa itu tidak menghasilkan apa-apa. Mereka memilih untuk berjuang di kesempatan yang baru dalam era nasionalis.

Di dunia internasional keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) telah memunculkan fakta bahwa terjadi kegagalan terhadap sistem Neo-Liberalisme. Negara-negara sekarang mulai berpikir dan kembali pada nasionalisme mereka masing-masing. Ini sangat berarti bahwa kepercayaan terhadap globalisasi dan internasionalisme yang digadang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan sistem pasar bebasnya ternyata hanya menjadi lingkaran dalam mengeruk kekayaan masing-masing negara yang terikat. Organisasi perdangan internasional dalam hal ini regional Eropa (Uni Eropa) dianggap menjadikan krisis semakin cepat dan hasil yang didapatkan juga sangat nihil dengan segala ironinya. Sudah sepatutnya negara-negara menjalankan perekonomiannya secara mandiri berdasar pada nasionalisme masing-masing tanpa terikat oleh aturan-aturan organisasi internasional yang tidak memberikan jawaban atas masalah ekonomi yang dihadapi. Kesejahteraan warga negara lebih penting diwujudkan dibanding egoisme atas dasar trand internasional.

Oleh Rezki Ameliyah Arief

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar