Diskusi Publik : “Mengawal Keadilan Menuju Putusan Gugatan Reklamasi”

Fasilitator : Andi Ahmad Fadhil (HIMAHI FISIP UNHAS) dan Muhammad Al Amin (WALHI)

(Oleh : Rezki Ameliyah Arief)

Di era global sekarang, telah diketahui bersama bahwa penduduk dunia akan terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk ini bisa diakibatkan karena angka kelahiran penduduk yang lebih besar dibanding angka kematian. Hal ini akan sangat bermasalah baik dalam tingkat negara maupun daerah, kerena keterbatasan ruang yang ada. Menurut David Ricardo terdapat dua variabel yang membuat yang mempengaruhi hal tersebut terjadi, yaitu variabel tetap (air, tanah, udara) dan variabel tidak tetap (berdasar pada kebutuhan manusia). Variabel tidak tetap yaitu kebutuhan manusia akan mematikan variabel tetap yaitu tanah, air ataupun udara sehingga akan menciptakan masalah yang besar jika tidak segera ditangani.

Pembukaan ruang untuk memenuhi kebutuhan manusia karena peningkatan jumlah penduduk sering tidak pada yang membutuhkan, kebanyakan hanyalah untuk masalah bisnis atau bagi kaum kapital. Semua pihak yang berkepentingan akan berusaha mencari cara untuk mendominasi pemakaian atau pemanfaatan ruang demi keuntungan dan tidak memperhatikan kesenjangan sosial yang ditimbulkan, baik dalam hal perubahan pola pikir maupun kebudayaan masyarakat. Jika pembukaan ruang merupakan area komoditi atau pemukiman yang sebelumnya bersifat komunal dan kemudian digantikan dengan ruang yang bersifat kapitalistik modern, maka akan mempengaruhi pola kebudayaan bahkan mengubahnya. Dalam mengukur perkembangan suatu daerah maka dapat dilihat dari pembangunan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan sekunder ataupun tersier. Jadi ruang mewujudkan kehendak untuk “memamerkan diri” karena baik ruang maupun komoditas harus digunakan sehingga memiliki nilai (Lefebvre 2000:26).

Dalam menjawab permasalahan akibat peningkatan penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan ruang maka biasanya negara ataupun daerah melakukan reklamasi. Reklamasi merupakan pengerukan kawasan air dengan tanah hingga menjadi daratan yang bisa digunakan sebagai lahan untuk berbagai keperluan, seperti kompleks perumahan, perkantoran, atau tempat wisata.

Namun reklamasi yang ditawarkan tidaklah seperti yang terjadi di lapangan, reklamasi yang digadang mampu menyelesaikan persoalan mengenai penyediaan ruang akibat ledakan penduduk dan permasalahan lainnya tidak terlepas dari berbagai ironi di dalamnya. Lautan yang sejatinya merupakan miik bersama dan pemanfaatannya untuk mencukupi kebutuhan masyarakat terutama bagi para nelayan di daerah pesisir telah menjadi private good  (Anton 2000:8) bagi  kaum kapital yang hanya terus – menerus mencari keuntungan bagi kantong mereka tanpa memikirkan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya kepada lautan.

Tidak perlu terlalu jauh melihat bagaimana reklamasi telah merugikan alam dan masyarakat jika hanya untuk kepentingan beberapa orang, lihat saja reklamasi di kawasan Center Point of Indonesia yang (CPI) Makassar yang rencananya akan menimbun 157 Ha kawasan laut sekitar Pantai Losari. Awalnya proyek reklamasi ini sempat diajukan ke pemerintah pusat untuk dianggarkan dalam APBN, namun ditolak dan kemudian dialihkan ke APBD Sul-Sel. Besarnya pembiayaan yang harus ditanggung oleh APBD membuat pemerintah berbalik menggandeng swasta, dalam hal ini adalah PT. Yasmin Bumi Asri dan Ciputra Tbk. Rencananya dari 157 Ha kawasan laut yang akan di reklamasi 100 Ha akan diperuntukkan oleh swasta untuk dijadikan kawasan bisnis, perhotelan, dan pemukiman mewah, sedangkan sisanya yaitu 57 Ha diperuntukkan bagi Pemprov yang dilangsir akan dibuat menjadi wahana publik.

Dari data riset yang dikemukakan oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) reklamasi CPI yang akan dilakukasn oleh PT. Yasmin Bumi Asri dan Ciputa Tbk. beserta Pemprov Sul-Sel tidak mempunyai izin pelaksanaan reklamasi, dilangsir bahwa reklamasi tersebut hanya memenuhi 1 dari 4 tahap pemberian izin. Selain itu hal yang menjadi kejanggalan reklamasi ini adalah izin pertama yaitu izin prinsip dikeluarkan oleh Pemkot Makassar namun izin lokasi dikeluarkan oleh Pemprov. Sulawesi Selatan, seharusnya jika dari awal izin tersebut dikeluarkan oleh Pemkot Makassar izin yang lainnya harus dikeluarkan oleh Pemkot juga.

Dalam mengawal masalah ini Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) terkhusus Walhi telah menggugat PT. Yasmin Bumi Asri dan Pemerintah Provinsi Sul-Sel ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) mengenai izin pelaksanaan reklamasi pada 29 Januari 2016 dengan perkara No.11/6/2016/PTUN.MKS. Walhi  ahli telah menyiapkan 4 saksi ahli dalam mengawal persidangan tersebut yaitu ahli lingkungan, ahli Oceanography, ahli kelautan, serta ahli administrasi negara.  Dari saksi ahli tersebut akan dikemukakan bahwa reklamasi CPI cacat prosedural dan menusak ekosistem laut. Untuk saksi fakta Walhi telah menyiapkan 3 saksi yang merupakan warga yang dirugikan atas reklamasi tersebut. Putusan persidangan akan dikeluarkan pada 28 Juli 2016, oleh karena itu ASP akan melakukan aksi-aksi untuk mengawal lebih intens terlebih karena peluang untuk menang di PTUN sangat besar. Rencana pengawalan tersebut akan melibatkan masyarakat pesisir yang ada di Mariso, Lae-Lae, Delta, dan kawasan lain yang telah digusur maupun akan digusur. Pada tanggal 24 Juli akan diadakan kampanye di Car free day untuk mempropagandakan isu, serta aksi besarnya akan diadakan pada tanggal 27 Juli 2016 yang rencananya masyarakat dan ASP maupun mahasiswa akan Long March dari Mariso sampai ke PTUN Sul-Sel dan adanya panggung rakyat dengan menampilkan musikalisasi puisi, testimoni warga, dan lain – lain. Di hari H pembacaan putusan hakim, massa ASP dan masyarakat akan melakukan aksi berupa demonstrasi dan panggung rakyat di depan PTUN Sul-Sel. Diharapkan bahwa pengawalan selama 6 bulan ini akan membuahkan hasil dengan ditolak dan diberhentikannya reklamasi CPI mengingat bahwa banyak yang telah dan akan dirugikan jika proyek tersebut tetap berjalan.

Reklamasi bukan untuk mengisi perut para oknum dan kapitalis, Nelayan Butuh Laut, Perairan Makassar milik Warga Makassar. Selamatkan alam, Selamatkan pribumi.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar