Bahaya Laten Dogmatisme Sejarah: Tragedi 1965

Oleh Mohammad Nur Fiqri HI 2015

Aliterasi isu hangat di Indonesia saat ini sedang berputar pada pembahasan isu-isu komunisme, umumnya memperbincangkan bahaya laten komunisme dan politik kiri. Hal demikian merupakan refleksi dari ketidakpastian arah rekonsiliasi terkait tragedi 65 yang saat ini menuntut jawaban. Masyarakat awam sedang diperhadapkan dengan kondisi amat membingungkan, sebuah kondisi kontradiktif. Mengapa tidak, baru saja pihak pemerintah Indonesia menggelar simposium 65 pada tanggal 18-19 April kemarin, dalam usaha berdamai dengan masa lalu[1], malah kembali dibenturkan dengan fenomena pelarangan buku-buku yang bermuara aliran politik kiri hingga pembubaran ruang-ruang diskusi yang dianggap subversif. Tentu hal ini merupakan pola yang kontradiktif, di satu sisi pemerintah memperlihatkan motif pembukaan ruang-ruang diskursus dengan mereka (atau keluarga mereka) yang dikorbankan agar sejarah dapat diluruskan, pada sisi yang lain terdapat usaha-usaha mematikan dialektika dari dua arah, dengan menolak kehadiran perspektif kiri.

Rehat sejenak dari pola kebijakan pemerintah yang ironis, mari mempersoalkan bahaya laten ketidakhadiran diskusi dua arah mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di masa lampau, seperti tragedi 65. Dalam pembahasan sejarah, masyarakat yang lahir pada periode pasca fenomena-fenomena di masa lampau akan mengalami kesulitan dalam proses pencarian kebenaran. Angkatan masyarakat ­post-tragedy tidak memiliki referensi ataupun pemikiran alternatif, melainkan sebuah ‘cerita’yang menjadi dogma dari satu pihak. Masalahnya, apakah pengetahuan-pengetahuan yang disodorkan merupakan kebenaran atau hanya tindak-tanduk afirmasi bagi kepentingan elit kelompok? Penting untuk mengidentifikasi akar dari jawaban pertanyaan ini.

Misalnya, dalam kasus tragedi 65, dimana masyarakat saat ini telah disuap dengan pengetahuan satu arah sedari umur muda, pengetahuan-pengetahuan, seperti “komunisme adalah atheis”, “komunisme adalah pembunuh bangsa” hingga “komunisme merupakan musuh dalam selimut NKRI”, dan sodoran-sodoran lainnya dari institusi pendidikan, telah mematikan inisiatif untuk mengkritisi fenomena ini. Hal ini terbukti dengan sempitnya pengetahuan masyarakat terkait penjagalan yang terjadi pada saat itu, dengan beralaskan alasan tidak diajarkan sewaktu di bangku pendidikan atau mungkin memang karena menolak untuk tahu, entahlah. Akan tetapi, hal ini menjadi penting mengingat bagaimana seharusnya keberpihakan timbul melalui proses diskursus dari dua sisi sumber (pro dan kontra). Rasionalitas dalam pengambilan sikap sudah seharusnya diperoleh melalui serangkaian pertimbangan yang sudah melihat perspektif keduanya, secara utuh.Entah bagaimana bisa masyarakat dapat berpikir kritis, membuat keberpihakan yang katanya objektif tanpa mengetahui testimoni dari pihak para korban, narapidana politik (yang dituduh PKI) hingga para akademisi yang menekuni hal ini, yang ada malah ketidakobjektifan benci dan rasa takut hingga sempitnya pengetahuan serta pola pikir.

Ketidakadilan pada tataran pemahaman ini juga dijustifikasi semenjak di bangku pendidikan. Melalui beberapa mata pelajaran, semacam Pendidikan Kewarnegaraan dan Sejarah, yang memotret sisi victimized hanya pada sanak famili para jenderal, sangat mendetail hingga pada kejadiandi Lubang Buaya. Namun, tidak terselipkan sedikitpun keterangan-keterangan mengenai pembantaian yang terjadi setelah itu, misalnya gerakan pembersihan terhadap mereka yang PKI (dan yang dituduh PKI) yang dilaksanakan secara komando di seluruh penjuru nusantara hingga keterangan mengenai korban-korban psikologis maupun materil yang ditanggung oleh mereka yang ditinggal mati oleh keluarga-keluarganya (ingat kembali film Jagal dan Senyap). Penjagalan yang dilakukan bahkan menitikberatkan pada pilihan politik seseorang, tidak peduli apakah seseorang tersebut seorang guru mengaji sekalipun, yang notabene jelas memiliki kepercayaan agama (bukan Atheis). Dogmatisme sejak bangku pendidikan tidak hanya mengkonstruk ketakutan remeh-temeh pada lapisan masyarakat, namun juga telah menutup kesempatan-kesempatan bagi para korban untuk menjelaskan sejarah melalui kacamata para korban. Alhasil, masyarakat makin radikal pada simbol-simbol politik kiri, paham-pahamnya hingga manusia-manusianya, dan takut akan sesuatu yang tidak dimengerti.

Ketidaktahuan serta keberpihakan tidak objektif juga merupakan salah satu output dari bentukan propaganda media yang kontra komunisme. Keberhasilan penyebaran isu-isu pemalsuan terkait identifikasi komunisme atas instruksi hirarkis milik rezim saat itu, telah membuat masyarakat juga ikut berbondong-bondong menjadi algojo dalam proses penjagalan, sebagai hasil terjadilah semacam pembantaian kolektif.

Mengenai kesadaran kolektif yang palsu tersebut, sebenarnya pada saat itu Indonesia yang pernah menjadi colonized state (negara terjajah), sedang menghadapi keganasan politik internasional yang bipolar, perang dingin. Pasca perang dunia kedua, dimana terjadi perseteruan antara dua kutub kekuatan, Amerika Serikat (liberalisme) dan Uni Soviet (komunisme) ikut terhimpit. Di tengah kompetisi alusista, teknologi aerospace, sampai perlombaan koalisi ideologi, Indonesia di bawah instruksi Ir. Soekarno memilih berdiri sebagai negara non-blok. Seiring dengan berpindahnya tongkat estafet komando ke Letnan Kolonel Soeharto, diklaim sebagai pahlawan Agresi Belanda jilid dua, mengalihkan kiblat pembangunan menuju wajah neoliberalisme barat.

Wajah baru neoliberalisme barat pada saat itu memuat begitu banyak perencanaan-perencanaan megaurban serta pembangunan ekonomi berbasis globalisasi yang mengharuskan dispensasi proteksi pasar terhadap asing. Mengingat kondisi ekonomi Indonesia yang melemah dikarenakan krisis ekonomi nasional yang diakibatkan menumpuknya defisit APBN dan laju pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi saat itu yang mencapai 2,2%, yang berimplikasi langsung terhadap melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok.[2]Dengan dalih kegagalan rezim sebelumnya pada sektor ekonomi, wajah baru kapitalis, seperti PT.Freeport pun masuk dengan motif awal membantu pembangunan kondisi ekonomi melalui transfer teknologi produksi tambang, yang lalu berubah menjadi parasit baru bagi sumber pendapatan nasional. Fenomena ini merupakan awal dari runtutan penyakit yang membatasi bangsa Indonesia dalam mengoptimalkan sumber daya alam sendiri.

Selain dikarenakan faktor dictatorship pada Orde Baru saat itu, lambat perlawanan terhadap masuknya imperialisme borjuis-borjuis asing juga disebabkan oleh konstruksi mental pribumi, yang diperdaya dengan kehadiran gemerlap megaurban dan arus modernitas (hingga saat ini?). Imperialisme yang masuk beriringan dengan proses pembukaan pasar, juga memerlukan peranan pemerintah sebagai pelanggeng hegemoni pemahaman serta pembangun kondisi agar perusahaan tetap untung. Asumsi ini sejalan dengan pendapat Louis Althusser mengenai peranan aparatus represif dan aparatus ideologi dalam sebuah struktur. Althusser, seorang filsuf beraliran Marxis, berpendapat bahwa dalam sebuah tatanan masyarakat kapitalis, negara seringkali memainkan kedua peran ini (Lenin and Philosophy and Other Essays:1971). Aparatus represif yang berfungsi untuk mempertahankan struktur, semisal perangkat hukum dan militer. Sedangkan, aparatus ideologi memiliki tugas pokok untuk memenangkan struktur tersebut melalui indoktrinasi pemahaman lewat basis seperti media dan pendidikan, seperti yang terjadi pasca tragedi 65. Dengan pendayagunaan kedua aparatus ini, maka hegemoni struktur kapitalisme dini terus dapat tumbuh sedangkan paham tandingan yang seharusnya dapat menjadi gerakan counterbalance seperti ideologi-ideologi kiri, ditumpas hingga ke manusia-manusianya.

Relevansi analisis-analisi di atas dengan persoalan hari ini, terletak pada pertanyaan, apakah neoliberalisme ikut melatarbelakangi pelarangan medium-medium pemahaman kiri? Mengikuti alur pemikiran sebelumnya, maka jawaban dari pertanyaan ini akan bermuara pada pernyataan bahwa  Indonesia pada saat ini sedang berada di tengah-tengah Perang Dingin. Argumentasi seperti ini tentu tidak lagi aktual, dimana pada tahun 1991, Perang Dingin berakhir yang ditandai dengan keruntuhan Uni Soviet. Analisis yang paling relevan ialah adanya dualisme paham antara pemerintah dan rakyat yang memunculkan kembali isu-isu bahaya laten komunisme.

Melihat dinamika kebijakan pemerintah Indonesia yang semakin bergantung kepada neoliberalisasi ekonomi, ditandai dengan gencarnya arus investasi korporasi yang masuk ke pelosok-pelosok daerah untuk memulai kegiatan industri. Selain itu, juga dapat ditandai dengan ikutnya Indonesia pada sebuah rezim ekonomi internasional, seperti AEC (Asean Economic Community) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang hanya memuat alur-alur investasi modal sedangkan pada tataran teknisnya, tidak memuat banyak kepentingan petani, buruh, dan pekerja upahan kecil lainnya, yang merupakan mayoritas dari roda penggerak ekonomi Indonesia. Semakin murah-meriahnya upah buruh dan semakin lemahnya produk hukum, terbukti dengan disahkannya UU No.6 tahun 2014 terkait pelimpahan otonomi istimewa kepada desa-desa untuk mengelolah eksploitasi sumber daya alamnya, sekali lagi telah memberikan kemudahan bagi para pelaku bisnis untuk melakukan tipu daya yang berujung pada penggusuran lahan-lahan rakyat kecil.

Hasil dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin timpang. Bank Dunia merilis artikel bertajuk Indonesia’s Rising Divide menunjukkan data yang memprihatinkan mengenai ketimpangan pendapatan di Indonesia. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, lebih dinikmati oleh 20% masyarakat terkaya.  Sekitar 80 persen penduduk – atau lebih dari 205 juta orang – rawan merasa tertinggal.[3] Selanjutnya, berturut-turut sejak 2010 hingga 2015 persentase angka kemiskinan adalah 13,3%, 12,5%, 11,7%, 11,5%, 11%, dan September 2015 sekitar 11,31%. Secara absolut jumlah penduduk miskin selama 2010-2015 dari 31 juta menurun hingga 28,51 juta pada September 2015. Sedangkan koefisien gini/rasio gini dalam lima tahun sejak 2010 sampai 2015 adalah 0,38; 0,41; 0,41; 0,41; 0,41; dan 0,40.[4] Data ini mengindikasikan bahwa terdapat penurunan tingkat kemiskinan, namun ironinya, koefisien gini (koefisien yang menghitung tingkat kesenjangan pendapatan) malah meningkat secara gradual. Jelas adanya, bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh segelintir masyarakat saja serta memperbesar jumlah kelas menengah, hingga jurang ketimpangan ekonomi antar masyarakat makin terbuka luas.

Dalam kondisi yang makin timpang layaknya saat ini, terbangunlah gerakan-gerakan resistensi dari rakyat kecil yang merasa kedaulatannya semakin minim kemerdekaan terhadap apa yang dimilikinya. Kiat-kiat perlawanan ini yang lalu merembes kepada lapisan-lapisan masyarakat lainnya, lalu kesadaran tumbuh secara kolektif, sehingga muncul sebuah dualisme.

Pemerintah dan kalangan pebisnis yang telah menanamkan saham, menuai banyak gangguan diakibatkan oleh gerakan-gerakan resistensi. Melihat rekap sejarah bangsa Indonesia yang hipersensitif terhadap isu-isu komunisme, salah satu langkah ‘praktis’ yang dapat dilakukan oleh para oknum yang tidak mau dirugikan adalah dengan memberikan label bahwa gerakan-gerakan resistensi yang telah ada merupakan antek-antek komunisme untuk memberhentikan gerakan-gerakan ini. Selain itu, argumentasi ini juga menjelaskan realitas terkait isu-isu komunisme yang kembali dihangatkan serta persoalan pelarangan buku-buku, diskusi-diskusi hingga festival-festival yang beraliran kiri. Hal ini tentu saja menjelaskan bagaimana dengan adanya pelarangan ruang-ruang kiri tadi, tidak hanya berdampak diskursus sejarah yang makin sulit diluruskan, namun juga mengafirmasi pertumbuhan praktik-praktik kapitalisme beserta akibat-akibatnya.

Kembali lagi pada urgensitas pemahaman secara utuh mengenai sebuah fenomena sejarah, yakni agar dapat memperoleh keberpihakan yang objektif serta pengetahuan yang adil.Bahwa penutupan ruang-ruang keilmuan kritis samasekali bukan sebuah upaya rekonsiliasi ataupun perbaikan sejarah, yang ada malah memperparah situasi karena tertutupnya jalan berpikir alternatif untuk melakukan fungsi counterbalance terhadap penindasan yang sudah-sudah. Sampai disini, penulis beranggapan bahwa pembaca sepakat bahwa apa yang telah terjadi di masa lampau, pada tragedi 1965, merupakan sebuah pelanggaran HAM berat, dipandang melalui ideologi, ras, agama, kelompok manapun. Apabila asumsi-asumsi di atas benar adanya, sudah sepantasnya kesadaran-kesadaran kritis tetap tumbuh di tengah asupan-asupan realitas sepihak, ataupun fenomena yang terjadi di sekitar kita.
Salam Kemanusiaan!***

[1]Firdaus, Febriana. Kemana Simposium Nasional ’65 akan bermuara?. 2016. Dapat ditemukan pada (http://www.rappler.com/indonesia/129348-simposium-nasional-tragedi-1965). Diakses pada tanggal 14 Februari 2016, pukul 06.00.

[2]Hanif Mohammad. (2015). Perekonomian Indonesia: Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi Serta Prospek Ke Depan. Dapat dilihat di (https://id.scribd.com/doc/102335761/Perekonomian-Indonesia-Sebelum-dan-sesudah-krisis-ekonomi-serta-prospek-kedepan). Diakses pada tanggal 15 Juni 2016, pada pukul 07:44.

[3]The World Bank. “Meluasnya Ketimpangan Indonesia.”Dapat diakses melalui (http://www.worldbank.org/in/news/feature/2015/12/08/indonesia-rising-divide). Diakses pada tanggal 15 Juni 2016, pada pukul 17:39

[4]Koran Sindo (edisi 02-03-2016). Kualitas Pertumbuhan dan Ketimpangan Ekonomi. Dapat ditemukan melalui (http://koran-sindo.com/news.php?r=1&n=1&date=2016-03-02). Diakses pada tanggal 15 Juni 2016, pukul 17:44.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar