Karena Rakyat Tak Berwajah

Oleh: Ignasius Priyono (2010)

Kalau Subcomandante Insurgente Marcos punya buku Bayang tak Berwajah, maka saya punya judul tulisan Rakyat tak Berwajah. Lantas apa maksud dengan rakyat tak berwajah itu? Siapa bilang rakyat tidak punya wajah? Periksa saja di Facebook, 41 juta rakyat Indonesia punya akun facebook dan paling tidak pernah mengunggah gambar wajahnya. Itu sudah mewakili 265 juta rakyat Indonesia. Lagian mana ada manusia yang tidak punya wajah?

Rakyat, rakyat, rakyat. Siapakah rakyat sebenarnya? Buku pelajaran IPS kelas tiga SMP sudah meberikan definisi rakyat. Rakyat adalah salah satu elemen pelengkap negara di samping pemerintah dan wilayah. Tanpa rakyat, suatu wilayah berpemerintahan tidak bisa disebut sebagai negara. Iyalah, siapa lagi yang mau diperintah, ditindas, dan diperas selain rakyat?

Nah, karena salah satu syarat sebuah negara adalah harus punya pemerintah, maka terbentuklah banyak macam negara dengan banyak macam sistem pemerintahan. Pemerintah dibutuhkan karena ratusan juta manusia yang disebut rakyat ini harus diatur makannya, minumnya, tidurnya, BABnya, kesehatannya, keamanannya, hiburannya, tempat tinggalnya, pendidikannya, dan segala tetek bengeknya. Wah, repot ya pemerintah.

Indonesia, tempat saya hidup, juga bisa digolongkan sebagai sebuah negara. Punya rakyat (banyak sekali), sistem pemerintahan, dan wilayah kedaulatan. Negara saya banyak dipuji karena katanya merupakan salah satu negara dengan sistem demokrasi langsung terbesar di dunia. Ketika tiba masa pemilihan pemerintah (entah eksekutif atau yudikatif), ada sebagian dari rakyat yang merasa percaya diri untuk menjadi “wakil”nya rakyat di dalam struktur pemerintahan (entah presiden, gubernur, bupati/walikota, atau anggota DPR). Kalau presiden/gubernur/bupati/walikota semboyannya pasti “pilih saya, si pembela kepentingan rakyat!”. Kalau anggota DPR slogannya paling tidak “pilih nomer sekian, aspirasi rakyat nomer 1!”

Muncul lagi terma rakyat. Saya masih bingung dengan rakyat. Andapun ikut-ikutan bingung karena baca tulisan ini. Yang mana yang disebut rakyat? Apakah dia mahluk empiris? Rakyat punya wajah? Bagaimanakah rupanya? Tidak ada yang tahu kan? Rakyat bukan mahluk empiris. Karena bukan mahluk empiris, dia ada di antara kondisi ada dan tiada. Bingung kan?

Tidak seperti wakil rakyat semacam Bapak Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden Joko Widodo wajahnya jelas, suaranya ada, tiap hari ada di TV, sering muncul di forum diskusi internasional. Bapak Setya Novanto juga misalnya, dia punya muka (?), punya foto dan vidio dengan Donald Trump yang mana mahluk empiris juga, eksistensinya ada dan selalu mengada-ada. Fadli Zon sama juga, ada dan mengada-ada.

Kembali lagi ke rakyat. Rakyat tidak empiris selama dia adalah simbol dan konsep saja. Setiap individu manusia Indonesia terhimpun dalam sebuah konsep yang namanya rakyat. Nah, individu ini kan mahluk empiris, dia ada. Misalnya, pak Joko, Budi, bu Tuti, Mas Cambang penjual bakso di kompleks, Ani yang berkuliah di Unhas, dan lain-lain. Kemudian  mereka ini dan ke 260 juta manusia lainnya disatukan dalam konsep rakyat Indonesia.

  Nah, mahluk empiris tadi semacam Pak Presiden Joko Widodo jika menaikkan harga BBM atau membuka keran impor beras dan garam tidak akan mempedulikan dampaknya terhadap rakyat. Siapa yang berani mengklaim kenaikan BBM, impor beras dan garam berdampak pada rakyat? Rakyat tenang-tenang aja kok. Lagian kalau ada yang protes dan demo itu hanya subjektivitas saja. Terlalu sensitif, terlalu baper istilah anak muda sekarang. Ani yang kuliah di Unhas bersama petani beras dan garam demonstrasi tutup jalan dan bikin macet? Itu subjektivitas mereka saja kok. Tidak bisa mewakili 260 juta manusia Indonesia. Alih-alih sadar menjadi korban kebijakan pasar kapitalis, rakyat yang dibela malah yang menyumpahi.

Misalnya pak Jero Wacik yang korupsi dana Kementrian Pariwisata dan Kementrian ESDM. Itu bukan uang rakyat. Siapa yang berani mengklaim itu uang rakyat? Kalaupun ICW bilang itu uang rakyat, rakyat yang mana? Mas Cambang penjual bakso di kompleks tidak bisa mengaku-ngaku itu uangnya. Itu subjektivitas Mas Cambang saja kalau mau main klaim-klaim.

Pak Setya Novanto dan Pengusaha R minta saham Freeport Mc Moran di Papua dibilang korupsi. Siapa yang berani klaim kalau tembaga dan emas di Papua itu punya rakyat? Adapun kalau rakyat Papua itu ngaku-ngaku punya mereka, itu subjektivitas mereka saja. Toh, rakyat Papua hanya sekian persen dari seluruh rakyat Indonesia.

Beda kasus dengan Nenek yang mencuri singkong karena lapar. Korban pencurian singkong itu jelas wajahnya. Jadi dia bisa mengklaim bahwa singkong yang dicuri nenek itu punyanya. Nenek itu bisa dituntut di pengadilan. Atau si Budi yang mencuri sendal salah satu anggota Polisi. Anggota polisi ini adalah mahluk empiris, bisa dirasakan oleh indera. Korbannya jelas, pak Polisi. Jadi Budi bisa dituntut oleh pak Polisi ini.

Supaya rakyat itu menjadi mahluk yang empiris, maka harus nyatalah juga geraknya. Rakyat yang sudah terlanjur tidur ini harus dibangunkan. Sebab, empirisisme sudah menguasai alam pikir kita. Penindasan dianggap tidak ada sebelum dia mewujud pada aksi represif aparat, PHK sepihak, pemotongan gaji sepihak, penggusuran. Padahal jauh sebelum itu terjadi, penindasan sudah ada dan menjadi ciri struktur kapitalisme.

Hati-hati dalam membela kepentingan “rakyat”. Para kapitalis rente, borjuasi nasional pun juga adalah rakyat. Praktek penindasan dan korupsi langgeng karena korbannya tidak punya wajah, tidak bisa diindera. Jika ada yang berani menuntut, itu hanya subjektifnya saja. Penindasan itu harus empiris dan dirasakan oleh paling tidak 50%+1% rakyat supaya bisa dikatakan sebagai penindasan terhadap rakyat. Kasihan, rakyat memang tak berwajah.

Makassar, 4 Desember 2015

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar