KTM-10 WTO di Nairobi Kenya: Ancaman atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani

Oleh : Sirton (HI 2012)
Globalisasi kini telah membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan kita sebagai manusia. Ini tidak terlepas juga dari perkembangan ilmu pengetahuan, apalagi pasca revolusi industri dan penemuan berbagai macam teknologi untuk memudahkan pekerjaan manusia. Yah, kini kita berada pada massyarakat industrial yang ditempa berbagai macam hasil produksi kapitalis. Tapi anehnya, dibalik kemudahan dalam memperoleh hasil produksi tersebut masih banyak polemik-polemik yang hadir menghiasi hiruk pikuk masyarakat industri hari ini.

Salah satunya ialah pertanian. Yang merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia. Lebih tepatnya lagi adalah ketersediaan pangan, yang dimana akses kita terhadapnya sangat sulit. Bagi sebagian orang hari ini melihat polemik akan dinamika ketersediaan pangan nampak baik-baik saja, bahkan tidak ada masalah. Apalagi untuk orang-orang yang ekonominya diatas rata-rata, hampir tidak merasakan kondisi pangan kita hari ini sedang tidak baik-baik saja. Jika kita lebih kritis lagi melihat permasalahan ini sebenarnya banyak gagasan-gagasan yang akan terbangun melalui kritikan terhadap pemangku kebijakan di negeri ini. Mewujudkan kedaulatan pangan harus benar-benar di realisasikan sehingga petani-petani kita sejahtera dan akses terhadap pangan oleh rakyat semakin mudah diperoleh.
Hari ini kita memang tidak begitu sulit untuk mengakses komoditas pangan seperti beras, kedelai, susu dan lain-lain. Karena di provinsi Sulawesi-Selatan sendiri, kita masih mengandalkan produk lokal yang berasal dari daerah-daerah penghasil beras seperti Pinrang, Soppeng, Luwu, Wajo, Sidrap, Bulukumba, Bantaeng, Enrekang, Sinjai, Maros. Berbeda ketika kita berada di kota-kota besar semisal di Pulau Jawa yang penduduknya sangat padat dan maraknya beras-beras impor daripada beras lokal. Melihat kondisi ini, tentunya kita kembali berpikir bahwa pengelolaan akan sumber daya alam di negeri kita ini tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat Indonesia. Kita tidak benar-benar berdaulat atas pangan kita sendiri.
Kedaulatan Pangan adalah Hak dari rakyat, atau negara dalam menetapkan kebijakan pertanian dan pangannya. Sampai hari ini, petani-petani kita tidak berdaulat atas tanah (lahan) mereka sendiri. Perampasan hak atas tanah, mendapatkan intimidasi sampai pada berujung kematian masih sering terjadi di negeri yang sungguh malang ini. Di berbagai provinsi selalu terjadi. Misalnya saja di Padang, Sumatra Barat berdasarkan catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang sepanjang tahun 2013-2015 (Agustus), banyak petani yang melapor ke LBH Padang bahwa perampasan hak atas tanah berdimensi vertikal di Sumbar makin merajalela. “Buktinya, ada sebanyak 3.374 petani yang menjadi korban perampasan dengan luas lahan mencapai 3110,2 haktare (Ha),” ujar Kordinator Divisi Penangan Kasus LBH Padang, Wendra Rona Putra, Selasa (22/9), saat mendampingi masyarakat petani Sumbar berunjuk rasa ke DPRD Sumbar. Petani Polongbangkeng yang ada di Takalar, Sulsel adalah contoh lain dari kekerasan sistematis yang dilakukan pemerintah dalam melayani kepentingan korporasi atau kelompok tertentu. Kini petani hidup dalam kesengsaraan dengan pelbagai permasalahannya. Pemerintah kita, kini telah menjadi ‘kerabat’ dari sistem yang dominan saat ini. Sistem kapitalisme yang telah menggerogoti sendi-sendi pemerintahan saat ini dan muncullah kapitalis birokrat sebagai si pelanggeng sistem kapitalisme tersebut.
​Lalu, dengan melihat berbagai masalah tersebut bagaimana peranan Indonesia di dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam memperjuangkan kepentingannya menghadapi perundingan di Nairobi? Apa saja dampak yang akan ditanggung oleh bangsa ini ketika terjadi kesepakatan? Siapkah kita? Petani, rakyat miskin kota, buruh, mahasiswa dalam menginterupsi setiap kebijakan yang telah disepakati? Apakah langkah awal kesuksesan perundingan WTO di Bali akan terulang kembali di Kenya?
Tidak lama lagi, pertemuan negara-negara anggota WTO yang akan dihelat di Nairobi,Kenya pada tanggal 13-15 Desember 2015 akan menentukan nasib negara dunia ketiga kedepannya. Isi konferensi tersebut akan membicarakan kembali kesepakatan pertemuan di WTO di Bali tahun 2013 kemarin. Tentunya negara-negara raksasa seperti AS dan Uni Eropa akan berinisiatif lebih untuk melanggengkan kepentingannya. Tentunya, kepentingan negara-negara berkembang kembali lagi akan disudutkan di pertemuan WTO yang ke-10 ini. Adalah hal yang sudah kita pahami bersama bahwa perencanaan ini merupakan langkah yang sistematis dan terencana dari negara-negara maju untuk menyudutkan kepentingan negara berkembang.
Organisasi antar pemerintah seperti WTO memang sejatinya adalah menciptakan perdagangan bebas di antara negara-negara anggotanya semenjak terbentuk pada januari 1995. Perdagangan multilateral tersebut harus terus dilakukan untuk mencapai kesejahteraan suatu negara. Dan kurang lebih 20 tahun, selama perjalanannya negara berkembang dan miskin seperti Indonesia tidak betul-betul berada pada perdagangan yang adil. Negara-negaramaju melalui TNCs nya seperti Monsanto, Syentega, Astra Seneca, dan Novartis menguasai hampir 2/3 pasar global pestisida, ¼ penjualan global bibit (termasuk patennya), dan menguasai 100% pasar global bibit transgenik. Di luar itu, 80% perdagangan gandum di dunia didistribusikan oleh hanya dua TNC : Cargill dan Archer Daniels Midland. Sementara 5 TNC menguasai 75% perdagangan pisang : Chiquita, Dole Food, Del Monte, Fyffes, dan Noboa; 3 TNC menguasai 83% perdagangan kakao (coklat); 3 TNC menguasai 85% perdagangan teh; dan 5 TNC menguasai sekitar 70% produksi tembakau: Philip Morris, RJR Nabisco Rothmans (sekarang merger dengan BAT), dan Japan Tobacco. Bayangkan, betapa tragisnya perusahaan raksasa tersebut memonopoli dan mengendalikan perdagangan pertanian dunia dimana kita tahu bahwa 46% angkatan kerja Indonesia bergerak di bidang ini yang artinya hampir 100 juta jiwa. Ini adalah perdagangan yang tidak adil dan petani kecil semakin menderita akibat dari banyaknya regulasi-regulasi yang disetujui oleh pemerintah untuk memajukan ketahanan pangan negeri ini.
Pasca KTM WTO ke-9 di Bali tahun 2013 kemarin, dianggap bahwa kesepakatan Bali merupakan tahap awal dalam penyelesaian putaran Doha terhadap kesepakatan Doha Development Agenda (DDA). Ada 3 isu yang telah disepakati yakni : Perjanjian Trade Facilitation, Perjanjian Pertanian, dan paket untuk negara kurang berkembang LDCs (Least Developed Countries). Perlu diketahui disini bahwa isu yang disepakati di bali belum mengikat (Legally-Binding) negara-negara anggota WTO. Banyak yang mengatakan bahwa kesepakatan Bali merupakan kesuksesan terbesar dari negara berkembang selama 14 tahun berjuang di WTO, pasca putaran Doha 2001. Dan sebenarnya ini bukanlah sebuah keberhasilan negara berkembang melainkan adanya praktik trade-off antara Perjanjian Trade Facilitation yang di desain oleh negara maju dengan Perjanjian Pertanian, terkhusus Proposal tentang Public Stockholding , yang merupakan kepentingan negara berkembang. Karenanya, proposal Public Stockholding gagal mendapatkan kesepakatan.
Nah, melihat kondisi tersebut Deklarasi Bali telah memandatkan perundingan WTO kedepannya untuk menyusun sebuah program kerja (Post-Bali Work Programme). Ada dua tugas pokok yang akan dibahas WTO pasca Bali, yaitu implementasi Paket Bali, dan penyusunan program kerja untuk menyelesaikan Doha Development Agenda (DDA). Dalam proses penetapan program kerja ini, tarik-menarik kepentingan antara Perjanjian Trade Facilitation dengan Proposal Public Stockholding kembali mengemuka. Kekecewaan kelompok negara berkembang terhadap negara maju atas tidak tercapainya solusi permanen tentang Proposal Public Stockholding kembali menolak untuk menyepakati Perjanjian Trade Facilitation untuk diadopsi ke dalam Annex 1 Perjanjian Marakesh WTO.
Sebenarnya pertemuan di Nairobi nanti akan berakhir dengan tidak bertemunya gagasan antara negara maju dan negara berkembang. Sama seperti dinamika yang terjadi pada beberapa KTM WTO sebelumnya yang telah berlangsung mulai dari Perundingan Singapura, Jenewa, Seattle, Doha, Cancun, Hongkong dan seterusnya. Negara-negara maju seperti UE, AS, dan negara maju lainnya akan tetap melakukan berbagai macam cara untuk memuluskan kepentingannya di WTO. Baik itu melalui perundingan secara diam-diam tanpa melibatkan negara berkembang maupun keputusan sepihak yang biasanya dilakukan di Green Room. Karena pada dasarnya, WTO adalah sebuah sistem, forum, serta organisasi yang tidak melakukan perdagangan yang adil dan tidak mementingkan kesejahteraan negara lain. Yang kuat akan menang dan lemah akan semakin terpinggirkan.
Sejak tahun 1995, setelah Indonesia menandatangani AoA (Agreement of Agriculture) sampai sekarang negara kita belum sejahtera dalam hal pertanian dan pangannya. Terbukti dengan banyaknya sembilan bahan pokok (Sembako) dari luar negeri merajalela di negara kita ini. Petani kebanjiran produk pertanian dari luar yang lebih murah yang menghancurkan harga di dalam negeri dan membangkrutkan usaha-usaha petani. Jika petani bangkrut akan kemana lagi mereka mencari penghidupan. Jadi, Indonesia pada perundingan di Nairobi Kenya nanti harus memperjuangkan Proposal G-33 tersebut karena dapat memberi akses besar terhadap kedaulatan pangan. Jika dalam konferensi tersebut proposal G-33 tidak diterima sebaiknya WTO harus dibubarkan karena tidak memberikan faedah bagi anggotanya. Isi proposal G33 yang berkaitan dengan sektor pertanian menyangkut tiga hal yakni export competition,yaitu produk ekspor pertanian di bebaskan dari kandungan subsidi ekspor,kemudian tariff rate quota atau jenis fasilitas perdagangan yang digunakan untuk melindungi produk komoditi domestik atas produk impor. Sementara poin ketiga yakni stocholding for food security yakni pembelian stok pangan oleh pemerintah untuk ketahanan pangan yang dilakukan secara transparan dan sejalan dengan tujuan atau pedoman secara terbuka.
Akhirnya kita yang adalah korban dari keganasan sistem yang dominan ini harus melakukan perlawanan atas ketidaksepakatan dari adanya penindasan tersebut. Petani, rakyat miskin kota, mahasiswa, LSM, NGO, dan kelompok-kelompok lain yang punya gagasan tentang keadilan harus ditegakkan, berdaulat secara ekonomi, politik, sosial budaya mari terus melakukan “interupsi” sosial untk mengubah kebijakan negara dan mencermati kesepakatan negara dengan kesepakatan pasar bebas dan kebijakan neoliberal. Dan juga pekerjaan rumah tersulit yang mesti dihadapi setiap gerakan sosial hari ini adalah melakukan pengembangan kapasitas counter discourse and hegemony atas dominasi diskursus neoliberal terhadap demokratisasi , good governance, dan civil society.

Sumber bacaan :
Setiawan, Bonnie. 2003. Globalisasi Pertanian : Ancaman atas Kedaulatan Bangsa dan Kesejahteraan Petani. Institute for Global Justice. Jakarta
Khudori. 2004. Neoliberalisme Menumpas Petani : Menyingkap Kejahatan Industri Pangan. Resist Book. Yogyakarta
Kristeva, M.A. , Nur Sayyid Santoso. 2015. Kapitalisme, Negara, dan Maasyarakat. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar