Rapuhnya Kepemilikan Pangan di Negeri 1001 Pangan

oleh: Umiyati Haris (HI 2012)

Latar Belakang

Pangan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang harus dipenuhi sehari-hari. Pangan merupakan sesuatu yang dapat dikonsumsi oleh manusia, baik berupa makanan, minuman yang berasal dari tumbuhan, hasil laut, hasil pertanian, hingga hasil perkebunan. Pangan sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia yang digunakan dalam bermacam-macam aktivitas, seperti bekerja; berpikir; asupan gizi; tumbuh dan berkembang. Hal itu membuat pangan menajdi urutan kedua setelah sandang (pakaian) yang berusaha untuk terus-menerus dipenuhi oleh manusia untuk bertahan hidup di muka bumi.

Upaya dalam pemenuhan pangan bagi penduduk di dunia ditentukan oleh kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah masing-masing negara. Ada negara yang menerapkan sistem industri subtiusi impor, yaitu dengan memproduksi sendiri bahan makanan yang diperoleh dari tanaman unggulan yang tumbuh di daerah atau wilayah tersebut. Sistem ini menekan kegiatan impor pangan dari luar negeri dan berusaha untuk meningkatkan kualitas ekspor dan pemenuhan pangan bagi seluruh penduduknya. Sistem ini diterapkan oleh negara-negara Amerika Latin di tahun 1960-an. Selain itu, sistem pemenuhan pangan lainnya adalah sistem ekonomi liberal di mana pangan dapat diperoleh tidak hanya dari dalam negeri, namun juga dari luar negeri.

Sistem ini menerapkan kebijakan impor pangan dan membuka kerjasama investasi asing dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Sistem ini diterapkan di Indonesia pada era Orde Baru yang ditandai oleh penyeragaman tanaman padi di seluruh daerah di Nusantara. Hal itu dilaksanakan setelah pemerintah menandatangani SAP (Structural Adjustment Program), sebuah perjanjian dengan pihak asing untuk berinvestasi di bidang pertanian.

Upaya peningkatan kuantitas pangan tentu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan diikuti oleh pertumbuhan penduduk yang juga pesat. Menurut Thomas Robert Malthus, penambahan jumlah penduduk dunia mengikuti deret ukur yang menuntut peningkatan sumber daya alam yang sesuai dengan deret ukur pula. Namun, kenyataannya peningkatan sumber daya alam tidak mengikuti deret ukur, akan tetapi mengikuti deret hitung.[1] Hal itu menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pangan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk dunia. Deret ukur yang dimaksud merupakan pertambahan angka berkali lipat atau secara cepat (2,4,6,8…), sedangkan deret hitung menunjukkan pertambahan angka yang lambat dan sesuai urutan (1,2,3,4…). Artinya, laju pertumbuhan penduduk dunia setiap tahun mengalami peningkatan pesat yang tidak diiringi dengan peningkatan jumlah pangan. Oleh karena itu, pangan menjadi salah satu masalah utama di dunia, khususnya di sebuah negara.

Masalah pangan menjadi pembahasan penting, khususnya dalam lingkup internasional karena menyangkut human security dalam hal food security. Istilah food security tentunya menyangkut hajat hidup orang banyak yang dapat menimbulkan masalah jika beberapa orang tidak dapat mengakses makanan atau kekurangan bahan makanan. Sehingga, berbagai masalah muncul seperti kelaparan massal, obesitas, dan kekurangan gizi. Masalah ini muncul sebagai akibat tidak meratanya persebaran pangan di dunia. Ada sebagian kawasan yang dapat memproduksi pangan secara berlebih, namun ada juga kawasan lain yang kekurangan bahan makanan hingga menimbulkan gizi buruk sebagai bentuk ketidaksanggupan dalam mengakses pangan.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) bentuk paling umum dari gizi buruk adalah:

  • Anemia, kekurangan zat besi yang menyerang sekitar 1,5 miliar orang. Sebagian besar perempuan dan anak-anak.
  • Gangguan kekurangan vitamin A yang menyerang sekitar 2,8 juta anak dibawah usia 5 tahun.
  • Defisiensi kalsium pada wanita hamil dan menyusui yang dapat membahayakan perkembangan anak-anak mereka, dan berkembang menjadi osteoporosis di kemudian hari.
  • Kekurangan vitamin C-kudis-yang tersebar luas di kalangan orang miskin dan populasi pengungsi.[2]

Data yang diperoleh dari FAO tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan pangan harus diikuti dengan nilai gizi yang terkandung dalam bahan makanan. Peningkatan jumlah produksi pangan menjadi fokus utama pemerintah negara-negara dengan kurang mempertimbangkan kadar gizi yang terkandung dalam tanaman. Seperti halnya di Indonesia sejak penyeragaman bahan makanan pokok, beberapa daerah harus mengganti tanaman mereka dengan padi. Padahal, setuap daerah memiliki tanaman unggulan yang berbeda dan tergantung pada jenis tanah dan kondisi iklimnya. Penanaman jenis tanaman yang berbeda yang harus dilakukan setiap tahun akan membuat tanah menjadi kehilangan mineral dan tidak dapat ditanami tanaman lainnya. Lahan yang tidak dapat ditanami tentu akan mengurangi jumlah pasokan pangan di daerah tertentu yang diikuti dengan sulitnya mengakses pangan. Sehingga, terjadi kelaparan massal dan kekurangan gizi di sebagian besar penduduk Indonesia.

Konsep

Kedaulatan Pangan adalah konsep pemenuhan pangan melalui produksi lokal. Kedaulatan pangan merupakan konsep pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik dan sesuai secara budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.[3] Kedaulatan pangan dapat dicapai ketika pangan diproduksi sendiri oleh masyarakat tanah air dengan petani memiliki hak untuk memilih bibit hingga mengelola tanah yang akan ditanami oleh tanaman. Kedaulatan pangan yang dimaksud merupakan kebebasan petani dalam menentukan jenis tanaman lokal yang akan ditanam dan sesuai dengan makanan pokok penduduk di suatu wilayah. Hal itu tentu akan membuat proses penanaman dapat dijalankan ke arah produksi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Terdapat perbedaan dalam konsep swasembada pangan, kedaulatan pangan dan ketahanan pangan. Swasembada pangan merupakan usaha pemerintah nasional dalam meningkatkan ketersediaan pangan dalam negeri (nasional). Swasembada pangan menitikberatkan pada kegiatan tidak mengimpor pangan dari luar negeri yang ditandai oleh peningkatan produksi pangan nasional dengan beberapa komoditas sasaran, seperti beras; jagung; ubi kayu; dan kacang tanah.

Kedaulatan pangan merupakan kebebasan masyarakat dalam menentukan dan mengelola sendiri pangan di wilayahnya. Kedaulatan pangan tidak menyetujui adanya intervensi pihak asing dalam mengelola pangan, yang dimulai dari pemilihan bibit; pupuk hingga distribusi yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan asing. Hal tersebut membuat masyarakat tidak berdaulat atas pangannya sendiri. Oleh karena itu, kedaulatan pangan ditunjukkan dengan berbagai penolakan terhadap kebijakan pemerintah pusat maupun lokal dalam menyetujui perjanjian investasi asing dalam bidang pertanian, peternakan, dan perkebunan yang nantinya akan mengontrol pangan masyarakat.

Ruang lingkup kedaulatan pangan adalah petani, sebagai penggerak produksi dan pengelola lahan. Kedaulatan pangan lebih menekankan pada perlindungan hak-hak petani dalam mengelola lahan serta menentukan jenis bibit tanaman lokal yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian diharapkan kesejahteraan bersama (welfare nation) dapat terwujud dengan pengelolaan lahan yang tidak lagi mendapat intervensi asing, melainkan dikelola oleh masyarakat.

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi di mana individu atau rumah tangga dapat mengakses pangan, baik secara fisik maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan dan akses pangan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Ketersediaan pangan ditandai oleh meningkatnya produksi pangan disuatu negara atau wilayah tertentu yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seluruh masyarakat. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa melimpahnya jumlah pangan tidak diikuti oleh peningkatan gizi dan pengurangan angka kelaparan penduduk. Hal ini berkaitan dengan akses pangan, yaitu seluruh individu atau rumah tangga dapat memperoleh pangan, baik secara finansial maupun lokasi tempat tinggal. Ketahanan pangan menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan ketersediaan dan mudahnya pangan untuk diakses, baik secara fisik (lokasi) maupun ekonomi (pendapatan).

Pangan di Indonesia

Penandatanganan SAP sebagai bentuk disahkannya perjanjian di bidang pertanian pada era Orde Baru menandakan awal dari terkikisnya kedaulatan pangan di Indonesia. Penyeragaman jenis tanaman padi untuk bahan makanan pokok memunculkan berbagai masalah pangan hingga kesejahteraan penduduk. Meskipun intervensi asing membuat prestasi yang bagus dalam hal peningkatan produksi padi yang membuat Indonesia sempat dijuluki sebagai lumbung padi di Asia Tenggara, namun hal itu tidak berlangsung lama karena lahan yang telah ditanami akan menjadi kering dan tidak dapat ditanami tanaman yang lain. Melainkan harus ditanami tanaman dari jenis padi dan dengan bibit yang sama dan diperoleh dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Hal itu menyebabkan petani harus membeli bibit dan pupuk untuk kembali menanam padi yang hasilnya kurang begitu maksimal dari tahun-tahun sebelumnya. Penurunan kualitas lahan menyebabkan kurangnya jumlah produksi pangan dalam negeri yang tidak sebanding dengan lonjakan permintaan beras. Sehingga kran impor terhadap bahan pangan pokok, yaitu beras dibuka seluas-luasnya. Sungguh ironis di mana negara agraris seperti Indonesia harus mengimpor makanan pokoknya sendiri.

Masalah pertama yang muncul dalam upaya pemenuhan pangan adalah terdegradasinya lahan karena dua faktor, yaitu lahan tidak dapat ditanami kembali dan meningkatnya permintaan industri properti. Keterkaitan faktor pertama dengan menyustnya jumlah luas lahan telah dibahas pada paragraf sebelumnya, yaitu diakibatkan oleh penggunaan bibit, pupuk serta pestisida yang penggunaannya tidak ramah lingkungan. Faktor kedua yaitu tingginya permintaan rumah bagi masyarakat. Hal ini ditandai dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat hingga saat ini mencapai 200 juta jiwa, dengan jumlah penduduk terbanyak keempat setelah China, India dan Amerika Serikat. Pertambahan jumlah penduduk tentu membutuhkan lahan tempat tinggal yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penggunaan lahan untuk industri properti menjadi salah satu penyebab kelangkaan pangan yang ditunjukkan dengan berkurangnya lahan hijau.

Kondisi ketahanan pangan Indonesia pada saat ini semakin memburuk, dikarenakan beralih fungsinya lahan pertanian di indonesia.[4] Lokasi lahan pertanian diubah menjadi lokasi perumahan dan bangunan industri yang menandakan berkurangnya lahan hijau dan kerusakan lingkungan hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah kelangkaan pangan erat kaitannya dengan masalah lingkungan hidup. Kebutuhan terhadap makanan, sandang dan perumahan bergantung pada sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Penggunaan sumber daya alam secara terus-menerus tanpa memperhatikan konsep pembangunan berkelanjutan akan menimbulkan permasalahan ketahanan pangan di kemudian hari.

Suplai makanan dunia tumbuh lebih cepat dibanding populasi global lebih dari lima puluh tahun terkahir. Tetapi suplai itu didistribusikan dengan tidak seimbang, di mana negara maju mendapatkan surplus makanan namun sebaliknya di negara miskin.[5] Bahan makanan yang sulit diperoleh menyebabkan pengeksploitasian tanah secara berlebihan. Hal tersebut akan menimbulkan masalah lingkungan hidup, krisis air, perubahan iklim dan penggundulan hutan. Begitu pula halnya yang terjadi di Indonesia, sebagai negara berkembang agraris namun mengimpor pangan dan terjadi kelaparan di beberapa daerah.

Sustainable growth menuju pemenuhan pangan

Pemenuhan pangan dengan menggunaan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable growth) merupakan salah satu solusi yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang terjadi akibat krisis pangan. Eksploitasi sumber daya alam secara efisien merupakan salah satu pembangunan berkelanjutan. Dalam upaya peningkatan pangan, terdapat beberapa cara untuk meghasilkan pangan dengan bibit yang unggul dan dalam jumlah yang banyak. Revolusi hijau dan revolusi biru merupakan dua diantara banyak cara dalam pemenuhan bahan pangan.

  1. Revolusi hijau, merupakan istilah yang menunjukkan usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan, terutama golongan biji-bijian : padi; gandum; jagung; dan syuran.[6] Konsep revolusi hijau menggunakan teknologi dalam proses pemenuhan pangan. Hal ini sesuai dengan kondisi saat ini di mana jumlah penduduk yang banyak dan memerlukan pasokan bahan makanan yang banyak pula. Oleh karena itu, pengembangan revolusi hijau dengan berbasis pada teknologi dan pemilihan bibit unggul dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Meskipun menggunakan teknologi yang tentunya terdapat pestisida dan pupuk dalam mengelola tanaman, namun juga perlu memperhatikan aspek-aspek yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan.
  2. Revolusi biru, yaitu upaya eksploitasi sistem perairan baik air tawa maupun air laut untuk memenuhi pangan manusia.[7] Pemanfaatan sumber daya alam laut juga perlu diperhatikan selain upaya pemenuhan pangan dari lahan pertanian. Revolusi biru berupaya untuk menggali potensi sumber daya alam laut yang berupa tumbuhan dan hewan. Revolusi biru sangat sesuai diterapkan di Indonesia melihat kondisi geografisnya yang berupa kepulauan, otomatis, dua pertiga wilayah Indonesia merupakan laut dan penting untuk memanfaatkan sumber daya alam laut demi kesejahteraan bersama.

Kedua upaya tersebut dapat memberi gambaran bahwa Indonesia akan berada pada titik aman dalam level ketersediaan pangan. Masa depan pangan Indonesia bergantung pada kebijakan pemerintah saat ini terhadap pemanfaatan sumber daya alam darat maupun laut. Kepercayaan pengelolaan sumber daya alam terhadap korporasi asing tidak akan memberi predikat ‘berdaulat terhadap pangan sendiri’ kepada Indonesia. Pengelolaan yang diberikan hak kepada perusahaan asing membuat penggerak produksi pangan dalam negeri (petani, nelayan) mendapat upah yang sedikit hingga kehilangan pekerjaan mereka. Di mana semestinya kelompok penggerak produksi pangan lebih mendapat keuntungan dan kesejahteraan di banding kelompok lainnya karena mereka (penggerak produksi) berinteraksi secara langsung dengan lahan produksi pangan.

Lain halnya dengan kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengakses pangan yang dibedakan dari lokasi tempat tinggal. Hal ini berkaitan denagan distribusi pangan yang baik dan telah terukur jumlahnya untuk disebar di setiap daerah di Indonesia. Produksi pangan yang berlimpah belum dapat disebut sesuai dengan konsep ketahanan pangan jika masyarakat di suatu daerah tidak dapat mengakses pangan, baik dalam hal jangkauan maupun finansial. Artinya, ketahanan pangan dapat trwujud di Indonesia jika seluruh penduduk dapat mengakses pangan di mana pun mereka berada dan dalam profesi apa pun mereka. Karena pangan adalah untuk semua orang dan setiap negara perlu mengupayakan ketersediaannya demi kesejahteraan bersama.

Penutup

Pangan merupakan hal pokok yang harus dipenuhi oleh setiap orang untuk bertahan hidup dan membantu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pangan merupakan hal yang sangat urgent baik dalam hal ketersediaan, kemampuan untuk memperoleh hingga persentasi nilai gizi dalam bahan pangan tersebut. Bertambahnya jumlah penduduk Indonesia membuat jumlah pangan yang dibutuhkan juga meningkat. Pengembangan industri pangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dapat meminimalisir kerusakan yang terjadi akibat menyusutnya jumlah lahan. Selain itu untuk menjaga jumlah pasokan bahan pangan di kemudian hari, perlu bagi tiap individu maupun rumah tangga memperhatikan jumlah atau porsi bahan makanan yang akan dimasak untuk setiap orang agar tidak ada makanan yang tersisa dan akhirnya dibuang. Hal ini akan membantu meminimalisir permintaan bahan makanan, terdistribusinya dengan baik bahan makanan ke setiap daerah di Indonesia hingga mampu memenuhi kebutuhan pangan setiap penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

 Buku

Akhyar, Moh. Salman. 2001. Biologi untuk SMU Kelas III. Edisi Kedua. Bandung: Grafindo

Media Pratama.

Jackson, Robert dan Georg Sorensen. 2009. Pengantar Studi Hubungan Internasional. (terj.)

Cet.ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mansbach, Richard W. dan Kristen L. Rafferty. 2012. Pengantar Politik Global, Introduction to

Global Politics. (terj.) Cetakan Pertama. Bandung: Nusamedia.

Artikel from website

Anonim. “Kedaulatan Pangan Konsepsi Serikat Petani Indonesia (SPI) tentang Kedaulatan

Pangan”. Serikat Petani Indonesia. (http://www.spi.or.id/isu-utama/kedaulatan-pangan/), diakses pada Rabu, 07 Oktober 2015.

Anwari, Akbar. 2014. “Kondisi Ketahanan Pangan Indonesia Saat Ini”. Kompasiana. (Mei).

(http://www.kompasiana.com/akbaranwari/kondisi-ketahanan-pangan-indonesia-saat-ini_54f74afda33311e32b8b4567), diakses pada Rabu, 07 Oktober 2015.

[1] Moh. Salman Akhyar, Biologi untuk SMU Kelas III (Bandung: 2001), hlm. 173.

[2] Richard W. Mansbach & Kristen L. Rafferty, Pengantar Politik Global (Bandung, 2012), hlm. 799.

[3] Anonim, “Kedaulatan Pangan Konsepsi Serikat Petani Indonesia (SPI) tentang Kedaulatan Pangan”, Serikat Petani Indonesia, (http://www.spi.or.id/isu-utama/kedaulatan-pangan/), diakses pada Rabu, 07 Oktober 2015.

[4] Akbar Anwari, “Kondisi Ketahanan Pangan Indonesia Saat Ini”, Kompasiana, 19 Mei 2014,

(http://www.kompasiana.com/akbaranwari/kondisi-ketahanan-pangan-indonesia-saat-ini_54f74afda33311e32b8b4567), diakses pada Rabu, 07 Oktober 2015.

[5] Robert Jackson dan Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional (Yogyakarta: 2009), hlm. 323.

[6] Moh. Salman Akhyar, Op.cit. hlm. 175.

[7] Ibid.

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar