Pandangan Realisme terhadap Hak Asasi Manusia dalam  Konflik di Suriah

syria14n-3-web

Oleh: Umiyati Haris (HI 2012)

Latar Belakang Konflik di Suriah

Suriah merupakan negeri yang lebih stabil terutama bila dibandingkan dengan Tunisia, Mesir, Yaman, Libya dan Bahrain. Negara-negara tersebut adalah penganut system otoriter. Pemerintahan seperti inilah yang telah memunculkan revolusi di Afrika Utara dan Timur Tengah. Seperti halnya Tunisia dan Mesir, Suriah diperintah oleh rezim satu partai dengan tangan besi selama bertahun-tahun, yaitu dari zaman Hafez al-Assad melalui gerakan Koreksionis pada tahun 1970. Pada waktu itu ia melancarkan serangan tak berdarah dan pada tanggal 12 Maret 1971, ia dinyatakan sebagai Presiden Republik Arab Suriah hingga pada- tahun 2000 lalu digantikan oleh anaknya, Bashar al-Assad yang didukung oleh partai Baath.[10]

Berkuasanya Partai Baath di Suriah ini juga menuai dukungan dari kalangan komunis yang tergabung dalam Partai Komunis Suriah. Namun, pada tahun 1972, sebagian kecil kader dari partai tersebut yang dipimpin Riyad Turk melancarkan kampanye untuk menentang aliansi partai komunis dengan  rezim  Baath. Meski begitu, mainstream Partai Komunis Suriah tetap mendukung pemerintahan Partai Baath sampai sekarang.

Setelah rezim Baath berkuasa di Suriah, konflik politik  di internal pemerintahan tidak berhenti. Konflik itu berujung pada terjadinya kembali kudeta militer pada 1970, ketika  Menteri Pertahanan Suriah saat itu , Hafez al-Assad,  naik ke tampuk kekuasaan sebagai Perdana Menteri. Di tahun berikutnya, perwira Angkatan Udara Suriah  ini diangkat menjadi Presiden Suriah.[11]

Konflik yang pada awalnya hanya gerakan demokrasi yang berlangsung selama 22 bulan dengan korban lebih dari 60.000 jiwa lalu meluas antara rezim yang ingin mempertahankan kekuasaannya dan rakyat yang menuntut kebebasan dan penggulingan rezim. Akhirnya, gerakan perlawanan meletus sejak Maret 2011 di Suriah. Gerakan tersebut diijawab oleh pemerintah dengan kekuatan militer yang menelan tidak sedikit korban jiwa, korban yang terluka dan pengungsi. Tercatat 21 korban yang paling banyak adalah anak-anak dan perempuan.[12]

Keterlibatan AS baik secara langsung maupun melalui PBB dalam mengawal agenda HAM terlihat dari upayanya agar HAM dijadikan sebagai perjanjian yang bersifat universal-yaitu tak hanya diadopsi oleh negara, tetapi juga oleh rakyat berbagai negara itu-setelah tahun 1993, atau dua tahun sesudah adanya dominasi tunggal AS secara internasional akibat jatuhnya Uni Soviet. Melalui Deklarasi Wina Bagi NGO Tentang HAM 1993, ditegaskan keuniversalan HAM dan keharusan penerapannya secara sama rata atas seluruh manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang budaya dan undang-undang.[13]

Amerika Serikat kemudian menjadikan HAM sebagai salah satu basis strategi politik luar negerinya. Sebenarnya ini sudah terjadi sejak akhir dasawarsa 70-an di masa kepemimpinan Presiden Jimmy Carter. Sejak saat itu, Departemen Luar Negeri AS selalu mengeluarkan evaluasi tahunan mengenai komitmen negara-negara di dunia dalam menerapkan HAM. Evaluasi tahunan itu juga menilai sejauh mana negara-negara itu memberikan toleransi kepada rakyatnya untuk menjalankan HAM. Penilaian ini kemudian menjadi landasan bagi sikap yang akan diambil AS terhadap negara-negara yang oleh Washington dianggap tidak terikat dengan prinsip-prinsip HAM.

Keikutsertaan Amerika Serikat dalam penyelesaian konflik di Suriah dengan mengatasnamakan pelanggaran HAM, merupakan salah satu bentuk intervensi kemanusiaan. Dimana intervensi kemanusiaan merupakan produk dari pandangan liberlaisme tentang hak asasi manusia yang bersifat universal. Akan tetapi, beberapa alasan [14] yang dikemukakan oleh realisme menentang pandangan liberlaisme dalam hal intervensi kemanusiaan, yaitu :

  1. Sulit untuk memastikan bahwa intervensi kemanusiaan adalah murni karena alasan kemanusiaan, sepenanggungan, yang bebas dari pertimbangan adanya kepentingan tertentu. Sebab, pada kenyataanyya setiap Negara selalu mementingkan kepentingan nasionalnya, dan segala tindakan Negara selalu didorong untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya.
  2. Suatu negara tidak mempunyai kewajiban moral untuk turut campur walaupun negara itu sebenarnya mampu untuk menghentikan pembunuhan yang terjadi di negara lain.
  3. Humanitarian intervention disalahgunakan oleh negara yang kuat sebagai senjata untuk memaksa negara yang lemah menyesuaikan kebijakannya dengan kepentingan nasional negara yang kuat itu.
  4. Alasan bahwa humanitarian intervention hanya dilakukan secara selektif akan menyebabkan terjadinya penerapan standar ganda dan inkonsistensi.

Salah satu pandangan realism dalam HAM adalah Negara menjadikan HAM sebagai alat kendaraan untuk mencapai tujuan politiknya. Melalui intervensi kemanusiaan dengan membawa sandi penegakan HAM secara universal, maka Negara-negara yang mendukung, khususnya Amerika Serikat dengan mudah masuk untuk intervensi serta turut serta dalam konflik dan penyelesaiannya dalam suatu Negara. Tidak hanya di Suriah pada saat ini, namun juga keikutsertaan AS dalam konfik di Libya, Mesir dan Negara Timur Tengah lainnya.

Hal tersebut lalu menimbulkan dua pandangan dalam konflik Suriah. Pertama, pelanggaran HAM terjadi karena al-Assad mempertahankan diri dan negaranya (survive) dan untuk menciptakan kembali perdamaian dan keamanan nasional. Untuk itu, dia harus siap siaga untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap siapapun yang hendak menggulingkan kekuasaannya (egoisme). Kedua, terlihat campur tangan Amerika Serikat dan Inggris dalam konflik ini dalam hal pembiayaan senjata dan sebagai inisiator dalam mobilisasi demonstran yang kontra terhadap pemerintahan Bashar al-Assad.

Analisis

Paradigma realisme mamandang Hak Asasi Manusia sebagai suatu kepentingan nasional yang hendak dicapai oleh suatu pihak. Prinsipnya adalah dengan melanggar HAM, maka HAM juga akan ditegakkan. Hal tersebut dapat dilihat di Suriah, dimana pemerintah Bashar al-Assad merasa terancam dengan pemberontak yang kontra terhadap kepemimpinannya serta dukungan dari pihak oposisi yang ingin menumbangkannya dari tampuk kekuasaannya sejak 2011 lalu. Suriah melihat gejala ancaman padanya sejak dituliskannya slogan revolusi pada dinding sekolah di Deraa pada Maret 2011. Hal itu lalu memicu demonstrasi karena anak-anak yang melakukan aksinya itu ditangkap dan disiksa. Suriah menganggap penegakan HAM telah dilakukannya dengan menyingkirkan ancaman terhadap rezimnya. Artinya, pemerintah Suriah telah melindungi hak-hak kepentingan golongannya, seperti keluarga dan kelompok pro rezim al-Assad dan partai pendukung Ba’ath.

Kepentingan nasional merupakan tujuan utama dibalik penegakan HAM di Suriah. Selain memiliki kepentingan dalam tampuk kekuasaan, rezim al-Assad juga ingin menciptakan perdamaian dalam Suriah itu sendiri. Dalam hal ini, tentu saja al-Assad tidak ingin ada kerusuhan, konflik, gerakan separatisme terjadi di dalam negerinya sendiri. Oleh karena itu, rezimnya melakukan tindakan otoriter seperti kekerasan pada kelompok yang ingin merusak perdamaian di Suriah untuk melindungi seluruh rakyat Suriah. Di satu sisi, tindakan tersebut melanggar HAM dengan memakan banyak korban pemberontak terhadap rezim al-Assad. Akan tetapi di sisi lain HAM juga ditegakkan dengan membendung konflik agar tidak meluas hingga ke seluruh wilayah Suriah yang dapat menelan korban yang lebih banyak.

Berbagai pelanggaran HAM yang terjadi sejak konflik berlangsung, seperti pembunuhan, hilangnya kebebasan berpendapat, tidak dijaminnya keamanan dan kelangsungan hidup bagi korban di Suriah. Akan tetapi, semua itu memiliki tujuan dari pemerintah al-Assad yang semata-mata untuk melindungi kedaulatan negaranya selain menyingkirkan ancaman terhadap dirinya. Jalan yang harus ditempuh untuk menegakkan HAM adalah dengan melanggar HAM itu sendiri karena dijadikan kepentingan untuk mencapai tujuan.

Situasi damai di Suriah belum akan tercipta jika tidak diawali dengan konflik yang membuat banyak pelanggaran HAM. Di dalam konflik terdapat ancaman yang dapat menghilangkan eksistensi rezim al-Assad. Dengan menyerang sumber konflik, dalam hal ini kelompok demonstran serta melakukan segala cara untuk mempertahankan diri (self-help) dari pasukan oposisi Negara lain yang ingin menumbangkan rezimnya, seperti Amerika Serikat.

Selain itu, keikutsertaan pihak asing dalam konflik di Suriah juga menambah penjelasan bahwa HAM merupakan alat politik bagi Negara tertentu untuk mencapai tujuannya. Keikutsertaan Amerika Serikat dan Negara yang kontra / oposisi dengan pemerintahan Bashar al-Assad tentunya ingin menumbangkan rezimnya. Pihak asing tersebut, khususnya Amerika Serikat memberikan hak pada dirinya sendiri untuk menyerang Negara lain atau pihak yang dianggap sebagai ancaman terhadapnya. Hal ini dikenal dengan istilah pre-entiv action

Amerika Serikat cenderung merasa takut terhadap kiprah Negara lain dan dia akan menghadapinya dengan tindakan agresi. Dengan kata lain, ketakutan itu dijadikan dasar untuk memerangi Negara lain. Amerika Serikat menggunakan HAM sebagai alat kendaraanya untuk mewujudkan tindakan agresinya di Negara Suriah. Berdasar pada pelanggaran HAM yang telah terjadi di Suriah sejak 2011, maka AS segera mengancam Suriah atas pelanggaran HAM itu.

Amerika Serikat bersama Negara barat lainnya memiliki kepentingan di Suriah yang tidak dapat mereka capai karena pemerintahan al-Assad kurang mengakomodir kepentingan mereka dan bertindak otoriter. Hal inilah yang merupakan ancaman bagi Amerika Serikat. Dengan menumbangkan rezim al-Assad yang dianggap otoriter, maka AS bersama dengan Negara yang memiliki kepentingan di Suriah akan dengan mudah menyusupkan atau menempatkan orang-orang pilihannya ke dalam pemerintahan Suriah. Hal itu bertujuan agar kepentingan mereka dengan mudah disetujui oleh pemerintah Suriah.

Kesimpulan

Realisme merupakan salah satu paradigm dalam Ilmu Hubungan Internasional dengan melihat Negara sebagai actor yang rasional dan utama. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, realisme memandang bahwa kepentingan nasional suatu Negara merupakan motif dibalik pelaksanaan HAM itu sendiri. Hak asasi manusia digunakan untuk memasuki wilayah kedaulatan Negara lain. Tujuannya adalah melakukan tindakan agresi dengan dasar akan ketakutan atau adanya ancaman dari pihak lain.

Pemerintah Bashar al-Assad di Suriah akan berusaha mempertahankan diri dan negaranya denagan cara apaun untuk terlepas dari bahaya yang mengancam. Termasuk melakukan pelanggaran HAM dengan mencabut hak hidup demonstran dan kelompok yang ingin menumbangkan rezimnya serta mencabut hak sosial penduduk sipil seperti bebas untuk berpendapat. Dengan menyingkirkan terlebih dahulu ancaman terhadapnya, maka rezim al-Assad akan merasa tenang dan keamanan nasional kembali tercipta. Hal itu berdasar pada pandangan bahwa kondisi damai akan tercipta jika terdapat perang terlebih dahulu.

Selain itu, realisme memandang HAM atas konflik yang terjadi di Suriah dengan adanya intervensi pihak asing, salah satunya adalah Amerika Serikat. Hal itu membuat pemerintah Suriah melakukan cara apa pun untuk bertahan dari serangan yang akan dilancarkan oleh Amerika Serikat. Suriah sangat tidak setuju dengan campur tangan Amerika Serikat dan bebebrapa Negara barat lainnya dengan dasar moral dan menindak tegas pelanggaran HAM di Suriah. Sebagai Negara otoriter, Suriah merasa mampu untuk mempertahankan negaranya dari ancaman pihak asing.

Daftar Pustaka

[10] Salma Laitupa, 2013, Suriah dan Kajian Potensi Perang Global (Suatu Kajian HAM

Internasional), dalam Jurnal Hukum Internasional, hal : 230, Universitas Hasanuddin: Bagian Hukum Internasional.

[11] Berdikari Online.com, Konflik Suriah dan Intervensi Imperialis Barat, 2013,

(http://www.berdikarionline.com/dunia-bergerak/20130713/konflik-suriah-dan-intervensi-imperialis-barat.html), diakses pada Senin, 13/Oktober/2014, pukul 11:01 WITA.

[12] Ibid.

[13] Ham Alat Propaganda dan Penjajahan Barat, 2010,

(http://hizbut-tahrir.or.id/2010/12/15/ham-alat-propaganda-dan-penjajahan-barat/),

diakses pada Senin, 13/Oktober/2014, pukul 11:13 WITA.

[14] Yanyan Mochamad Yani, Ph.D, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional, Hal. 6-7,

(http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/01/hak_asasi_manusia_dan_hubungan_internasional.pdf), diakses pada Senin, 13/Oktober/2014, pukul 12:02 WITA.

1 comment on “Pandangan Realisme terhadap Hak Asasi Manusia dalam  Konflik di Suriah”

  1. ACT Reply

    Konflik di Suriah ini sungguh tragis, sudah seperti pembantain warganya sendiri. Korban anak-anak dan warga sipil. Justru anehnya bantuan dari negara negara kuat seperti Iran dan Rusia menambah kekuatan untuk menyerang.
    Masyarakat dunia mengecam karena ini sudah di luar batas “kemanusiaan”

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar