Indonesia Merdeka (?)

Merah-putih-6-436x290

Oleh : Achmad Hidayat – HI 2013

Kata “merdeka”, sejauh mana telinga kita ini bergetar mendengar kata ini? Sebuah kata yang mampu membuat sanubari kita bergemuruh dengar aroma kebebasan yang menjadi makna kata “merdeka” ini. Kebebasan adalah sebuah kata yang diidam-idamkan oleh seluruh manusia yang berjalan di muka bumi ini, sebuah kata yang diidamkan untuk menjadi kenyataan. Tak ada yang ingin terbelenggu dalam terali, tak ada yang ingin berjalan dengan rantai yang meregang erat, tak ada yang ingin berbicara dengan todongan pistol siap menyalak.

Indonesia, tentu saja telah mencapai kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, mencapai kebebasan dari belenggu penjajah. Belenggu yang membuat rakyat Nusantara berkubang dalam situasi tak kondusif, dimana para penjajah merampas hasil bumi, merampas hak-hak politik, merampas kedaulatan bumi pertiwi. Namun itu telah lama berlalu, semua itu telah hilang berkat jasa-jasa para pahlawan yang rela bertaruh nyawa dan materi hanya untuk melihat bendera Merah Putih bebas berkibar, mengangkasa dengan gagah.

70 tahun berlalu sejak Proklamator Bangsa Indonesia, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta, memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, kita telah mencatat banyak sekali kemajuan. Entah itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan militer. Negara ini telah banyak sekali berubah, dan kita tentu saja telah merasakannya sejak kita lahir dan tercatat dalam buku pencatatatan sipil. Taraf hidup layak masyarakat sedikit demi sedikit meningkat, pembangunan infrastruktur sosial dari tahun ke tahun seolah tak ada habisnya, pembangunan keilmuan masyarakat yang semakin matang, dan lain-lain. Kata “merdeka” seolah-olah telah dirasakan tuahnya sejauh kaki kita melangkah.

Namun, ada kata yang seringkali didengungkan oleh orang sekitar ketika mendengar penjelasan yang terdengar sangat sempurna: “Realistis, lah!”. Hal-hal yang telah kita sebutkan diatas memang benar terjadi, pembangunan telah dirasakan dimana-mana. Tapi, masih ada pula yang dirasa masih jauh panggang daripada api, sehingga kata “merdeka” sulit diketahui dimana posisinya. Marilah kita sedikit menengok kembali isi dari beberapa pasal UUD 1945 yang merupakan landasan negeri ini untuk melakukan segala hal, sebab UUD 1945 adalah kumpulan cita-cita negeri ini yang harus direalisasikan untuk rakyat Indonesia.

Pasal 33, ayat 3: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Coba baca lagi baik-baik dan renungkan, sejauh mana pasal di atas dilakukan dengan maksimal? Dan setelah merenung, mari melihat realitas yang ada. Di Papua, Freeport terus menerus mengambil kandungan emas yang ada di perut bumi Tembagapura sebanyak yang mereka bisa dan hanya menyisakan sedikit bagian untuk negara ini pada umumnya, dan untuk penduduk Papua secara khususnya. Ada yang mengatakan bahwa Freeport berjasa besar dalam membangun tanah Papua, tapi bukankah itu harusnya menjadi tugas pemerintah? Namun, masalah ini kemudian bertambah pelik dengan perhatian pemerintah pusat terhadap provinsi paling timur ini dirasakan sangat kurang. Ada anekdot yang mengatakan, “Bendera boleh Merah-Putih, tapi di hati ada Bintang Kejora”. Itu adalah simbol rasa frustasi mereka, akumulasi dari tanah yang terjajah dan kemakmuran yang seolah hanya sebuah frase tanpa arti. Dan kata “merdeka” diartikan sebagai usaha memisahkan diri dari induk semang yang tak peduli.

Ada pula Blok Cepu, sebuah ladang minyak dan gas yang terletak di wilayah Bojonegoro dan Tuban. Ladang minyak, bukankah hal itu yang dibutuhkan kita yang memiliki kendaraan bermotor? Minyak telah menjadi sebuah komoditas paling dicari, dan Indonesia yang kaya-raya tentu saja memilikinya. Namun, Blok Cepu, sebuah daerah kaya minyak yang mengandung kandungan 1,4 miliar barel minyak mentah dan 8,1 miliar kaki kubik kandungan gas ternyata dikelola oleh korporasi ExxonMobil. Pemerintah dan Exxon telah terikat dalam perjanjian berdurasi 30 tahun, perjanjian yang sama saja merugikan negara. Apalagi dalam perumusan perjanjian, SBY mencopot Dirut Pertamina, Widya Purnama – orang yang ngotot Blok Cepu dikembalikan ke Pertamina – dan diganti dengan direksi ExxonMobil. Kabarnya pencopotan ini atas desakan Amerika Serikat. Bukankah ini malah menjadi ironi diatas kebutuhan masyarakat akan bahan bakar yang tinggi? Kata “merdeka” bagi pengguna kendaraan belum tercapai.

Pasal 31, ayat 1: “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”

Pendidikan, sebuah hal yang diinginkan oleh seluruh orang tua. Siapa yang tak mau melihat anaknya berhasil menjadi manusia-manusia sukses? Menjadi manusia-manusia Indonesia yang bisa diandalkan untuk membangun negeri. Tapi, lagi-lagi, biaya pendidikan yang cenderung tinggi membuat orang tua bimbang, apakah ingin melihat anaknya berhasil atau harus mengalah dengan keadaan yang ada? Pendidikan mungkin menjadi salah satu hak, tapi kewajiban untuk membayar fasilitas harus dibebankan di pundak mereka. Terus terang, Kartu Indonesia Pintar mungkin bisa menjadi angin segar, tapi mengawasi agar bantuan kemudahan fasilitas pendidikan yang pemerintah berikan itu tidak jatuh ke tangan-tangan yang salah  juga serakah menjadi hal yang harus dilakukan dan membutuhkan ketelitian.

Di atas adalah potret pendidikan dasar dan menengah, namun bagaimana dengan pendidikan tinggi? Beberapa bulan ini, UU-PT menjadi sebuah bahasan yang panas tanpa ada yang mampu memadamkan. Kebebasan yang diberikan pemerintah kepada perguruan tinggi untuk mengelola keuangannya sendiri bisa berarti akan ada tangan-tangan jahil yang bisa memainkan pembayaran ini-itu yang dibebankan kepada mahasiswa dan – pastinya – akan berujung di sakunya. Apalagi kebebasan untuk mencari sumber keuangan rentan dengan intervensi pihak luar ke lingkungan kampus yang harusnya steril dari hal seperti itu. Transparansi jelas dibutuhkan. Tak ada yang mau uang yang telah dicari dengan sekuat tenaga justru tak menjamin kelancaran para mahasiswa/i dalam mengenyam bangku perguruan tinggi. Kata “merdeka” dalam pendidikan yang berarti telah bebas mereguk ilmu tanpa harus dibebani ini-itu dan hilangnya rasa was-was orang tua masih belum tercapai.

Pasal 29, ayat 2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kedengaran sepele? Padahal sebenarnya tidak. Apakah Anda pernah menyaksikan atau mengalami rumah ibadah Anda dihancurkan oleh suatu kelompok? Sebuah kenyataan yang menyakitkan saat tahu bahwa hal-hal seperti ini masih terus menerus terjadi dan tak jarang menimbulkan korban jiwa dan materi. Jujur saja, selain menjadi tugas pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan, juga menjadi tugas kita untuk mencegah hal-hal seperti ini tidak terjadi. Menjaga masyarakat dari paham ekstrim yang menolak toleransi beragama sudah menjadi keharusan. Negara kita yang menjamin kemerdekaan penduduk untuk memilih agama dan melaksanakan ibadah, dan mengapa masih ada kelompok yang berbuat demikian – yang ironisnya – mengatasnamakan agama?

Para pejuang kita mengesampingkan identitas keagamaan demi satu tujuan: Indonesia merdeka. Bayangkan perasaan para pejuang saat melihat bahwa masyarakat kita gampang sekali dikotak-kotakkan hanya dengan sedikit hembusan isu sensitif tersebut. Padahal perbedaan yang ada bisa menjadi kekuatan besar untuk membangun negara ini, bukan untuk menjadikan kita membenci satu sama lain. Hargailah mereka, maka mereka juga akan menghargai kita. Selama masih ada kelompok berideologi kebebalan yang bertindak di luar batas (seperti merusak rumah ibadah) dan pemerintah seolah melakukan pembiaran, kata “merdeka” dalam memeluk agama dan beribadah belum tercapai.

Tulisan saya terasa pesimistik? Bisa jadi, namun itu semua adalah masalah yang kita hadapi dalam memelihara kemerdekaan negara ini. Bagaimana cara mengubahnya menjadi nada optimis? Semuanya ada di tangan kita, generasi penerus bangsa yang akan mengambil tongkat estafet dari generasi sebelumnya. Mengembalikan kekayaan alam kepada masyarakat Indonesia, mengratiskan/memudahkan akses pendidikan, dan kebebasan beragama hanyalah sebagian dari banyak hal yang harus diwujudkan. UUD 1945 telah menggariskan itu semua, dan harusnya rasa malu timbul jika ternyata hal-hal dalam UUD 1945 yang menjadi amanat pendiri negara tak mampu diwujudkan. Sekali lagi, menjadi tugas kita untuk mewujudkannya. Dan kalau pun tak bisa, berkaryalah dalam bentuk yang lain agar setiap potensi yang kita miliki – entah itu hal yang kecil atau besar – bisa berkontribusi dalam pembangunan mental bangsa. Dirgahayu negeriku, jagalah Merah Putih agar tetap gagah berkibar. Merdeka!

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar