Position Paper HIMAHI FISIP UNHAS terkait ASEAN Economic Community

TUJUAN

Sejak berakhirnya perang dingin yang menyisakan AS sebagai adidaya tunggal, orientasi kepentingan negara-negara di dunia telah berubah. Prefensi kepentingan politik telah bergeser menjadi kepentingan ekonomi. Dalam memenuhi kepentingan nasionalnya negara akan melakukan kerjasama dengan negara lain untuk memenuhi kepentingannya. Kerjasama ini yang kemudian diwujudkan dalam membentuk unit-unit orgnisasi. Hal ini didukung dengan adanya globalisasi yang menuntut suatu kerjasama sebagai konsekuensi dari pasar bebas.

Salah satu kerjasasama antarnegara yang terjalin adalah ASEAN Community yang dibentuk Setelah krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara, pada KTT ke-9 tahun 2003 yang menghasilkan 3 pilar (ASEAN Polical Security Community, ASEAN Economic Community, ASEAN Socio-Culture Community). (Sungkar, 2008)

ASEAN Economic Community didirikan dengan prinsip-prinsip Neoliberal yang bertujuan untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan Asia tenggara secara penuh sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang kemudian diterapkan melalui pembebeasan aliran barang dan jasa, investasi dan lalu lintas modal serta tenaga kerja terampil. Terdapat empat pilar dalam ASEAN Economic Community, yaitu: 1. Single market and production base 2. High competitivnss 3. Equitable growth 4. Economic integration to the global economy. Neoliberalisme sebagai metamorfosa paradigma liberal merupakan ruh yang mendasari gerak semangat dari terbentuknya komunitas ekonomi kawasan ini. Sebagai sebuah paradigma pembangunan ekonomi, neoliberalisme berasumsi bahwa entitas pasar merupakan aktor yang paling relevan dan efektif dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di dalam suatu negara. sebaliknya, mereka memandang bahwa intervensi negara dalam hal ini pemerintah terhadap perekonomian, melalui subsidi misalnya, merupakan hambatan yang mendistorsi berjalannya mekanisme pasar.

Nafas neoliberalisme terasa sangat kental sekali dalam proses integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara, di mana entitas pasar diagung-agungkan sebagai landasan gerak perekonomian. Beragam hambatan yang membatasi pergerakan pasar perlahan-lahan dihilangkan dalam upaya menuju terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kebebasan bergerak dari beragam faktor ekonomi menjadi inti dari integrasi ekonomi ASEAN. Peranan pemerintah dalam perekonomian melalui proteksi yang menjelma dalam berbagai bentuk hambatan perdagangan, subsidi dan intervensi secara bertahap dihilangkan dalam proses integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara ini. sehingga mau “tidak mau, sua tidak suka, siap tidak siap” terpaksa harus diterima dengan segala resiko yang menyertainya.

Sebagai salah satu organisasi kemahasiswaan, HIMAHI FISIP UNHAS dalam gerak-gerak organisasinya memilki harapan dan tujuan agar setiap individu mengetahui dan menyadari dampak serta pengaruh yang dibawa oleh sistem neoliberalisme dalam pembentukan Asean Economic Community 2015.

Materi Tulisan

Tulisan ini berjenis Position Paper yang dikeluarkan oleh departemen Advokastra HIMAHI FISIP UNHAS periode 2014-2015 bertujuan untuk memaparkan kajian lebih dalam dan komprehensif mengenai ASEAN Economic Community menggunakan perspektif Regonalisme. kritik Neoliberalisme dalam perspektif Strukturalis, dan Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme dalam pembentukan ASEAN Economic Community.

Dalam pembahasan BAB I akan membahas sekilas gambaran umum tentang ASEAN Community sebagai oranisasi regional. BAB II akan membahas mengenai sejarah panjang dari liberalisme ekonomi hingga penerapan praktek-praktek ekonomi neoliberal dalam ruang lingkup ASEAN yang disertai kritikan mengenai sistem yang diterapkan dalam ASEAN Economic Cimmunity menggunakan perspektif strukturalis. Bab III membahas tentang kesiapan indonesia dalam menghadapi AEC dan kaitannya dengan ilusi yang dibentuk oleh hegemoni dan praktek diskursus neoliberalisme. Dan pada akhir tulisan, memaparkan bagaimana stand position HIMAHI dalam melihat ASEAN Economic Community.

Ucapan terima kasih

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga tulisan ini dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan. kepada Ignasius Priyono, Aji Akbar Sulaiman, Radhitya Erlangga, Haedar MHB, Ayu Anastsya, Yumna Sani, dan Yuliyanti Sulaiman yang telah bergabung dalam tim, pengurus harian serta warga HIMAHI FISIP UNHAS telah terlibat aktif dalam merumuskan kajian ASEAN Economic Community ini.

 

BAB I

Regionalisme dalam ASEAN Economic Community

            Tahun 2015 merupakan tahun dimana ASEAN Economic Community (AEC), atau lebih familiar bagi kita orang Indonesia menyebutnya dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan diterapkan. Para pemikir dan pemangku kebijakan di negeri kita, dalam KTT ASEAN ke-9 di Bali tahun 2003, telah ikut menyetujui percepatan ASEAN Community dari tahun 2020 ke tahun 2015, yang salah satu pilarnya merupakan AEC itu sendiri. Pasti hal ini dilakukan dengan dasar dan dalil yang menurut mereka telah tepat. Analisis kebijakan luar negeri yang dilakukan seharusnya akan membawa kepada kesejahteraan bagi penduduk Indonesia. Dengan ikut sertanya Indonesia menyetujui Bali Concord III ini, kita kemudian bersama-sama mengharapkan kesejahteraan tersebut akan terbawa jika kesepakatan kerja sama tingakt regional ini telah diterapkan.

            Beberapa warna suara dan tanya juga tidak luput dari telinga kita seiring makin mendekatnya penerapan perjanjian ini. Mungkin yang paling sering kita dengar yaitu “siapkah Indonesia menghadapi AEC atau MEA ini?”. Jawaban dari pertanyaan diatas, secara tersurat mungkin kita tidak akan kita dapatkan jawabannya dari tulisan ini. Sebab beberapa paragraph yang akan disajikan dihadapan pembaca kedepannya, bukanlah untuk menjawab kesiapan Indonesia itu sendiri. Tetapi tulisan ini akan lebih membawa kita untuk menelusuri lebih dahulu secara mendalam dan radikal, mengenai apakah AEC itu sendiri? Serta mengapa kerjasama ini menjadi pilihan terakhir bagi pemerintahan kita untuk membawa rakyat Indonesia pada kesejahteraan? Dengan mejawab pertanyaan yang sangat mendasar tersebut lebih dahulu, mempermasalahkan kesiapan akan menjadi permasalahan nomor kesekian, bahkan dapat kita sisihkan terlebih dahulu. Akan tetapi, sebelum membahas AEC secara mendalam, marilah kita sedikit menelisik ide apakah yang membagun dan menjadi dasar terbentuknya, ASEAN hingga AEC.

            Association of South East Asia Nation, adalah sebuah organisasi supranational yang anggota-anggotanya merupakan negara-negara yang secara geografis terletak di kawasan atau region Asia Tenggara. Ide yang membangun organisasi kawasan ini yaitu regionalisme. Sebenarnya para pemikir dan akademisi belum menemukan sebuah definisi yang jelas mengenai regionalisme itu sendiri. Sebab regionalisme sangat bersentuhan dengan Studi Kawasan, dan bahkan istilah region dan kawasan, serta regionalisme seringkali digunakan secara tumpang tindih. Maka dari itu untuk lebih memahami dan dapat menemukan realita regionalisme ini, ada baiknya jika kita juga membahas kriteria-kriteria yang membangun sebuah kawasan atau region.

            Menurut Mansbaach[1], region atau kawasan adalah “Pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan, dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi seerta keikutsertaan dalam organisasi internasional”. Sementara itu, menurut Columbus dan Wolfe, dalam bukunya yang berjudul Introductions to International Relations, Power and Justice, terdapat empat cara atau kriteria yang bisa dipergunakan untuk menganalisis relita regionalisme, yaitu[2]:

  1. Kriteria geografis: mengelompokkan negara dalam berdasarkan lokasinya dalam benua, sub-benua, kepulauan dan lain sebagainya.
  2. Kriteria politik/militer: mengelompokkan negara-negara dengan berdasarkan pada keikut sertaannya dalam berbagai aliansi, atau berdasarkan pada orientasi ideologis dan orientasi politik.
  3. Kriteria ekonomi: menelompokkan negara-negara berdasarkan pada kriteria terpilih dalam perkembangan pembangunan ekonomi, seperti GNP, dan output industri.
  4. Kriteria transaksional: mengelompokkan negara-negara berdsarkan pada jumlah frekuensi mobilitas penduduk, barang, dan jasa, seperti imigran, turis, perdagangan dan berita.

            Dalam beberapa kasus, kita sering kali sedikit keliru dalam memahami defini dari region atau kawasan dengan regionalisme. Kawasan atau region lebih mengacu pada posisi teritori geografis, batas-batasnya berwujud serta dapat diterjemahkan secara nyata. Sedangkan regionalisme lebih bersifat abstrak, yang merupakan ruh ataupun ide yang membangun sebuah kawasan. Misalnya OPEC (Organization of Potreleum-Exporting Countries), negara-negara yang menjadi anggota OPEC secara geografis bukan berada pada satu kawasan atau region tertentu, akan tetapi kita bisa melihat proses regionalisme dalam organisasi ini melalui kesamaan ide untuk bekerjasama sebagai negara-negara pengekspor minyak dunia.

            Regionalisme sebenarnya bukan merupakan hal yang tiba-tiba ada dan menjadi trend, akan tetapi regionalisme itu sendiri lahir dengan sejarahnya. Ada beberapa fase yang pernah dialami regionalisme, hingga menjadi saat ini regionalisme memiliki orientasi kerja sama dibidang ekonomi. Secara historis, regionalisme mulai muncul sekitar tahun 1960-an, dan disebut dengan regionalisme klasik (Old Regionalism[3]). Beriringan dengan mulai munculnya pula organisasi-organisasi kerja sama region. Dan sifat regionalisme fase ini masih sangat high politics, yaitu aspek politik serta masih menjadi yang utama dalam kerja sama tersebut. Juga dimensi keamanan masih menjadi warna dominan dalam regionalisme ini, hal ini untuk meredam konflik agar tidak menyebar ke seluruh kawasan dan menghindari peperangan. Kesadaran menyatuan diri sebagai negara-negara dalam sebuah kawasan untuk menjalin kerja sama di bidang politik keamanan dalam satu region menjadi penting untuk mencegah konflik tersebut dan menghindari peperangan yang ditakutkan. Terlebih jika melihat kondisi percaturan internasional pada waktu itu yang memasuki era Perang Dingin, yang menjadi akibat dari ternjadinya bipolaritas politik internasional antara dua negara adikuasa pemenang Perang Dunia II.

            Pasca PD II, telah banyak negara-negara yang lahir dan mendeklarasikan diri sebagai negara yang berdaulat. Hal ini hampir serempak diberbagai belahan dunia, Afrika, Asia, dan beberapa di Amerika Latin. Lepas dari kolonisasi yang dilakukan oleh negara-negara Eropa. Munculnya negara-negara baru tidak lepas dari kondisi Eropa yang porak-poranda, baik dari infrastruktur maupun perekonomiannya akibat dari PDII dan bahkan membutuhkan bantuan sebagai proses recovery. Muncullah Amerika Serikat serta Uni Soviet sebagai pemenang perang, dengan bantuannya. Pun bantuan yang diberikan bukan hanya semata-mata untuk memulihkan kondisi negara tersebut, akan tetapi juga menjadi modal untuk melanggengkan pengaruh politiknya masing-masing. Karena lahirnya dua negara adidaya, akhirnya dunia pun secara ideologis terbelah menjadi dua. Blok barat berlaku bagi Amerika bersama dengan sekutu-sekutunya, juga beberapa negar ayang berada dibawah pengaruhnya, dan blok timur berlaku bagi Uni Soviet dengan sekutunya pula. Bukan hanya dalam bentuk pengaruh, regionalisme juga terinstitusikan, tentu saja dengan membawa ideologi masing-masing dan kerjasama politik keamanan, seperti NATO yang dibuat oleh aliansi blok barat dan Pakta Warsawa oleh aliansi blok lainnya.

            Momentum besar dalam regionalisme terjadi saat runtuhnya Uni soviet pada awal tahun 1990-an yang ditandai dengan dirobohkannya tembok Berlin. Runtuhnya Uni Soviet, otomatis ikut pula meruntuhkan pengaruh yang telah dibangun sebelumnya. Yang pada akhirnya mengakibatkan terjadinya perubahan perpolitikan internasional, yang sebelumnya bipolar, menjadi multi polar yaitu kekuasaan yang sama yang dimiliki setiap negara-negara di bawah payung PBB, atau uni polar yaitu Amerika Serikat yang masih menjadi negara super power. Dan membawa dunia memasuki era Regionalisme baru, yang dimana karasteristik sifat kerja sama antara aktor internasional lebih bersifat low politics, yaitu aspek ekonomi, budaya menjadi tujuan utama[4]. Perubahan ini terjadi seiring dengan perubahan sikap aktor internasional yang tidak lagi begitu tertarik dengan perang ataupun ekspansi-ekspansi wilayah dan lebih cenderung untuk menata kehidupan domestik yang lebih damai, aman, tenang dan sejahtera dengan meningkatkan kerjasama ekonomi dan kolektifitas identitas budaya. Pemenuhan dan peningkatan aspek ekonomi negara-negara kemudian dirasa menjadi lebih penting untuk dipenuhi ketimbang pemenuhan keamanan pasca kondisi bipolaritas perpolitikan internasional. Hal ini menyangkut pada pemenuhan kebutuhan primer (sandang, pangan, papan) maupun sekunder (pendidikan, hiburan, wisata, dll) bagi negara-negara. Dan mulailah bermunculan kerja sama ekonomi regional sebagai wadah bagi negara-negara untuk memenhuhi kebutuhan sektor perekonomian domestiknya. Peningkatan kerjasama di bidang pembangunan ekonomi ini juga diperkuat dengan kesadaran masing-masing negara angota kawasan akan adanya saling ketergantungan (interdependensi). Keadaan ini lahir dari kondisi domestik yang sadar bahwa ia tak dapat memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri, seingga ia membutukan kerja sama dengan pihak lain.

            Hal yang sama sedikit banyak pula terjadi di kawasan Asia Tenggara. Dilatar belakangi kondisi kawasan yang pada awalnya banyak diwarnai dengan beberapa konflik. Seperti konfrontasi Malaysia dan Indonesia, klaim teritorial antara Malaysia dan Filipina menenai wilayah Sabah, serta lepasnya federasi Singapura dari Malaysia. Dari berbagai konflik yang terjadi dikawasan tersebut, akhirnya muncul kesadaran dari para petinggi-petinggi negara di kawasan Asia Tenggara untuk bersama-sama membangun rasa saling percaya dan mengurangi kecurigaan, serta mendorong pembangunan kawasan dengan membentuk kerja sama regional[5].

            Sebelum terbentuknya ASEAN, sebenarnya telah ada beberapa terbentuk organisasi suprastruktur regional dalam kawasan Asia Tenggara. South East Asia Treaty Organization atau SEATO adalah organisasi regional yang ada sebelum ASEAN. Organisasi ini dibentuk dengan dalil stabilitas politik dan keamanan, untuk membendung pengaruh komunisme dari Uni Soviet yang dari dari China. Organisasi ini diprakarsai oleh Amerika Serikat sebagai upaya penyebaran pengaruh politiknya. Ada pula ASA (Association of Southeast Asia), yang bernaggotakan Thailand, Malaysia dan Filipina. Tetapi organisasi ini tidak bertahan lama sebab pecah konflik antara Malaysia dan Filipina mengenai klaim Sabah masuk teritori Malaysia atau Filipina. Dan kemudian Agustus 1967, lima menteri luar negeri dari lima negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan filipina memprakarsai terbentuknya ASEAN. Terbentuknya ASEAN ini masih membawa dan bercirikan kerjasama dibidang politik serta peningkatan keamanan, tetapi juga diperbaharui dengan mengikut sertakan tujuan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Budaya kooperatif ini diharapkan dalam ASEAN nantinya akan terbentuk integrasi kawasan. Yaitu kondisi atau suatu proses dimana dominasi sistem politik yang lebih besar menjadi meningkat atau bertambah dengan adanya penambahan unit-unit baru[6]. ASEAN ini lah yang diharapkan menjadi unit baru yang lebih besar dan mendorong terjadinya integrasi kawasan.

            Oleh sebab pada awal pembentukannya ASEAN telah merumuskan arah kerjasamanya, yaitu politik, ekonomi dan budaya. Maka untuk lebih memutakhirkan ASEAN tersebut, di tahun 2003 para petinggi ASEAN untuk menyepakati terbentuknya tiga pilar ASEAN untuk membentuk Komunitas ASEAN, yaitu (1) ASEAN Economic Community (2) ASEAN Political-Security Community; dan (3) ASEAN Socio-Cultural Community. Sesuai dengan tajuknya, tulisan ini banyak membahas mengenai AEC dan sedikit mengesampingkan dua pilar yang lain.

            Ide pokok daripada terbentuknya ASEAN dan bagaimana Regionalisme melihat ini yaitu pada meningkatkan rasa percaya antara negara se-kawasan, mengurangi konflik dan pada akhirnya berujung pasa terintegrasinya kawasan. Dalam kasus AEC ini, maka integrasi yang diharapkan yaitu integrasi ekonomi antara negara-negara anggota ASEAN. Ada empat pilar yang ingin dibangun dalam AEC ini, yaitu (a) Pasar tunggal dan basis produksi, (b) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (c) Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, (d) Kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global[7].

            Dengan adanya pasar tunggal dan ASEAN sebagai basis produksi ini diharapkan dalam kawasan ASEAN akan menjadi kawasan yang dimana ia mampu memproduksi barang serta kebutuhan sendiri yaitu sebagai kawasan sebagai basis produksi, dan juga memasarkannya didalam kawasan itu sendiri yang kemudian sebagai pasar tunggal. Sehingga pemenuhan kebutuhan akan barang dan jasa didalam kawasan dapat dipenuhi oleh kawasan sendiri. Ada pula beberapa hal yan patut dilakukan oleh anggota-anggota kawasan demi mewujudkan misi pasar tunggal dan basis produksi ini, yaitu (i) Aliran bebas barang, (ii) Aliran bebas jasa, (iii) Aliran bebas investasi, (iv) Aliran modal yang lebih bebas, serta (v) Aliran bebas tenaga kerja terampil[8].

            Aliran bebas barang dan jasa dimaksudkan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang diakibatkan dari border atau batas-batas negara. Hambatan ini bisa merupakan hambatan tarif maupun non tarif. Hambatan ini harus dihapuskan untuk mempermudah proses distribusi barang dari satu negara ke negara lain. Akan tetapi penghapusan hambatan ini dilaksanakan secara bertahap hingga selambat-lambatnya tahun 2015. Selain penghapusan hambatan, pemutakhiran kepabeanan di kawasan juga diharapkan dilakukan untuk meningkatkan kualitas

pelayanan dalam distribusi barang. Yang pada akhirnya membawa pada pengembangan jaringan produksi di kawasan dan meninkatkan kapasitas ASEAN sebaai pasar dan basis produksi yang sangat berpengaruh pada rantai pasokan global.

            Kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi dimaksudkan untuk mewujudkan budaya persaingan usaha didalam kawasan yang lebih sehat. Maka dari itu di harapkan adanya harmonisasi regulasi yang mengatur persaingan usaha diantara negara-negara anggota ASEAN. Hal ini patut dilakukan secepatnya sebab belum ada sebuah badan resmi ASEAN untuk kerja sama CPL (Competition Policy Law) yang berfungsi sebagai jaringan untuk badan-badan persaingan usaha[9].

            Pembangunan ekonomi yang setara dikawasan diharapkan agar bukan hanya aktor ekonomi besar dan raksasa yang dapat ikut andil dalam persainggan ekonomi, tetapi pula bagi usaha-usaha kecil dan menengah. Hal ini ditujukan jelas agar kesejahteraan bukan hanya menjadi milik pemilik modal-modal besar. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang setara ini, antara aktor ekonomi besar dan raksasa dengan aktor ekonomi yang kecil dan menengah, maka AEC kemudian akan berkontribusi besar pada pengembangan UKM.

            Dengan mewujudkan keseluhan tujuan besarr diatas, maka akhirnya akan mengasilkan integrasi kawasan, yang menjadi cita-cita besar AEC sepeti yang disebutkan diatas. Dan juga melihat kondisi eksternal (global) pada persainggan ekonominya yang semakin kesini semakin terasa yang merupakan akibat dari globalisasi itu sendiri. Sehingga integrasi yang kuat didalam kawasan pada akhirnya juga menyiapkan kawasan untuk dapat kembali bersaing dalam skala global.

BAB II

 Sejarah Panjang Neoliberalisme

Francis fukuyama dalam bukunya “the end of history and the last man” mengatakan bahwa runtuhnya Uni Sovyet adalah akhir sejarah evolusi ideologi umat manusia. Dimana yang bertahan dan berdiri sebagai the last man adalah “demokrasi liberal” a la Amerika Serikat. Tesis ini meskipun sangat bisa diperdebatkan, menjadi legitimasi ilmiah bagi AS untuk semakin leluasa menancapkan pengaruhnya di berbagai belahan dunia.

Demokrasi liberal yang katanya sudah dianut berbagai macam negara di seluruh dunia, serta merta juga membawa kapitalisme yang menghajatkan liberalisasi ekonomi sebagai corak ekonominya. Agenda liberalisasi ekonomi dengan cepat menjadi common sense dan diterima begitu saja sebagai pedoman ekonomi negara-negara terutama negara-negara berkembang. Lakunya liberalisme yang kemudian bermetaformosa menjadi neoliberalisme di kalangan negara berkembang dikarenakan oleh janji-janji kesejahteraan dan kesetaraan pembangunan dunia. Kemajuan dan pencapaian negara-negara “utara” akan mengalir menuju negara-negara “selatan” jika mereka bersedia mengikuti agenda tersebut.

Sebenarnya jika ditinjau kembali sejarahnya, liberalisme ekonomi yang kemudian menyaru menjadi neoliberalisme sudah ada sejak abad ke-18. Liberalisme ekonomi terutama lahir dari pemikiran seorang filsuf Skotlandia bernama Adam Smith. Smith lewat bukunya yang sangat terkenal yaitu “the wealth of nation” memaparkan pandangannya tentang sebuah sistem ekonomi yang sifatnya “let it be” tanpa campurtangan pemerintah sama sekali. Pemikiran ini muncul sebagai antitesa dari keadaan pada waktu itu di mana realisme ekonomi atau yang dikenal sebagai merkantilisme mengekang kaum-kaum borjuis kecil dengan aturan-aturan yang cukup ketat. Kebebasan menentukan nasib sendiri menjadi semangat untuk membebaskan diri dari kekangan pemerintah.

Pandangan Smith ini membawa perubahan yang sangat besar sehingga menimbulkan revolusi di bidang ekonomi dan industri. Dunia memasuki era industri yang massif dan mengutamakan produksi berskala besar dengan modal yang besar pula. Negara tidak lagi turut campurtangan dalam ekonomi dan ditandai dengan munculnya berbagai macam perusahaan milik swasta.

Keadaan ini kemudian bertahan hingga krisis yang menimpa dunia terjadi pada tahun 1929. Krisis tersebut membuktikan bahwa fundamentalisme pasar tidak dapat dibiarkan begitu saja mengatur perekonomian. Invisible hands yang merupakan jargon sakti mandraguna ekonom liberal terbukti hanya menyebabkan overproduction sehingga inflasi meningkat dengan cepat. Terjadinya overproduksi disebabkan oleh melimpahnya persediaan barang tanpa diiringi meningkatnya daya beli masyarakat. Hukum permintaan dan penawaran jean baptiste say akhirnya menemui kebuntuannya. Karena overproduksi yang parah, tingkat pengangguran di AS meningkat secara drastis bahkan menembus angka 6 juta jiwa pada tahun 1931.[10]

Kelalaian hukum say yang menolak overproduction ini dilihat oleh Keynes. Sebagai seorang ekonom, Keynes memberikan solusi terhadap krisis baik krisis yang terjadi sebelum dan pasca perang dunia. Keynes mengusulkan agar pemerintah turut ambil alih dalam perekonomian dengan melakukan belanja publik. Pada tahun 1932 Keynes dan beberapa ekonom menandatangani surat Round-Robbin dimana dia menyerukan perlunya belanja publik sebagai solusi akhir untuk masalah pengangguran karena pengalihan dari tabungan ke investasi telah dirintangi oleh “kurangnya kepercayaan”.[11]

Pemerintah juga diharapkan untuk mengontrol aggregate demand, yaitu hubungan jumlah hasil prosuksi (barang dan jasa) dengan tingkat harga (barang dan jasa tersebut). Dengan kata lain, aggregate demand menggambarkan jumlah barang dan jasa yang dibeli pada setiap tingkat harga tertentu. Kontrol terhadap elemen-elemen aggregate demand ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

 Bretton Woods

Barulah teori Keynes mendapat momentumnya pada konvensi Bretton Woods. Pada perang dunia ii tahun 1944, di tengah-tengah kecamuk perang, para ekonom dunia berkumpul di Bretton Woods. Pertemuan selama 21 hari ini diagagas oleh AS dan Inggris dan diikuti 44 negara untuk membicarakan sistem perekonomian dunia pasca perang. Pemerintah negara-negara yang mengikuti konvensi tersebut kemudian menyepakati bahwa kunci dari perdamaian internasional adalah kerjasama ekonomi internasional dimana kerjasama ekonomi internasional berlandaskan pada satu pasar.[12] Inilah titik awal pertemuan entitas negara dan pasar sebagai nahkoda ekonomi dunia.

Dialektika dua entitas tersebut tidak serta merta dimenangkan langsung oleh entitas pasar. Trauma atas kegagalan tahun 1929, menyebabkan para ekonom berpikir dua kali untuk kembali menerapkan sistem ekonomi klasik sebagai langgam ekonomi dunia. Oleh karena itu, pada fase Bretton Woods ini dilahirkanlah tiga institusi regulatoris internasional yaitu The International Monetary Fund (IMF), The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Trade Organization (ITO) yang disebut-sebut oleh Richard Peet sebagai the unholy trinity.

Sistem Bretton Woods ini merupakan sintesis pemikiran ekonomi klasik a la Adam Smith dengan ekonomi neoklasik a la Keynes. Di satu sisi pemikiran klasik bahwa perdamaian akan tercipta jika perdagangan dibebaskan dari hambatan dan berlandaskan pada keterbukaan pasar diterima dalam sistem ini. Di sisi lain pemikiran Keynes akan campurtangan pemerintah dalam ekonomi menemukan tempatnya juga pada sistem ini meskipun ruang cakupannya adalah ekonomi domestik. Kompromi dua pandangan ini kemudian menghasilkan tiga prinsip fundamental, yaitu pertama, nilai tukar yang dipatok namun dapat disesuaikan terkait dengan kondisi tertentu terutama ketika terjadi ketidakseimbangan (disequilibrium). Kedua, diperbolehkannya kontrol untuk membatasi arus kapital internasional. Ketiga, diciptakan suatu institusi baru, yaitu IMF, untuk mengawasi kebijakan ekonomi nasional dan menjadi penopang dana bagi negara-negara yang mengalami masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran.[13]

Suatu kritik bahwa dalam sistem ini, IMF memainkan peranan besar dalam perekonomian dunia. Sebagai lembaga khusus PBB, IMF memiliki kuasa besar untuk menetukan nilai tukar uang berdasarkan standar emas. Selain itu, IMF juga merupakan tempat “menabung” negara-negara dan dapat ditarik sewaktu-waktu jika negara tersebut mengalami krisis namun atas persetujuan IMF. Pembatasan kuota juga merupakan aturan yang berlaku dalam IMF sesuai dengan hak suara masing-masing negara anggota. AS dan Inggris memastikan diri memegang hak suara terbanyak dalam keanggotaan IMF. Iuran AS sendiri berjumlah US$ 2.750.000.000, dengan kuota suara sepertiga dan disusul Inggris dengan total iuran US$ 1.300.000.000.[14]

Superioritas IMF ini memainkan peranan penting dalam ekonomi internasional. IMF berhak mengklaim kesalahan negara yang tidak mengikuti sistem. Inilah wujud pengaturan ekonomi liberal yang baru. Negara-negara yang tidak memiliki cukup kuota suara dalam keanggotaan IMF otomatis mendapat diskriminasi. Kolaborasi IMF, IBRD, dan ITO merupakan kombinasi apik dari sebuah jerat. Apalagi ketiga lembaga ini kedepannya semakin menemukan sistem kemapanan akibat berbagai macam krisis yang terjadi dalam tubuh kapitalisme global.

Tidak dapat disangkal lagi bahwa the unholy trinity merupakan wujud kompromi kepentingan dua negara, AS dan Inggris. Penentuan satu mata uang yaitu dollar AS sebagai mata uang standar internasional (sistem Bretton Woods) menyebabkan hegemoni AS menyebar dengan cepat ke seluruh belahan dunia. Penyebaran hegemoni tersebut melalui perang-perang yang diselenggrakan AS dari pembiayaan negara-negara yang menggunakan mata uang dollar sebagai alat transaksinya.[15]

 Matinya Sistem Bretton Woods

Siapa dapat mengira sistem Bretton Woods yang dianggap mapan ini akhirnya akan runtuh. Runtuhnya sistem ini tidak terlepas dari peran AS dalam aksi polisi dunia-nya menyelenggarakan perang berbiaya besar di mana-mana. Untuk mendapatkan dana perang, AS melalui sistem Bretton Woods menginvestasikan dana pada perekonomian internasional demi menciptakan utang pada negara-negara berkembang dan menggunakan berbagai macam cara agar tidak terjadi payback.

Pembiayaan perang yang besar menyebabkan ekonomi as menjadi defisit diperparah lagi dengan utang-utang as yang menumpuk akibat investasinya yang membabibuta. Dollar yang memiliki fungsi ganda, sebagai mata uang nasional dan mata uang internasional, adalah kontradiksi utama dalam sistem Bretton Woods. Nilai tukar dollar terhadap mata uang negara lain tergantung stabilitas ekonomi AS. Untuk mendukung ofensifnya, pemerintah AS memberlakukan kebijakan ekonomi defisit. Kebijakan ini akhirnya mendatangkan malapetaka bagi perekonomian domestik AS yaitu menurunnya kekuatan produktif ekonomi.

Seiring dengan meningkatnya tensi perang Vietnam tahun 1971, akhirnya sistem Bretton Woods menemui ajalnya. Kepercayaan terhadap dollar menurun sehingga meruntuhkan fondasi sistem ini. Kekacauan ini memaksa Richard Nixon untuk mengeluarkan kebijakan mendevaluasi nilai dollar. Perubahan nilai dollar ini berimbas pada standar nilai tukar mata uang dunia dari standar tetap menjadi fleksibel. Usaha untuk menyelamatkan perekonomian dunia menemui jalan buntu diakibatkan tidak pernah tercapainya kata sepakat antara AS dan negara-negara Eropa Barat dalam menemukan sitem baru. Keadaan ini oleh Gilpin disebut keadaan tanpa sistem dimana tidak ada sistem baku yang digunakan pasca runtuhnya Bretton Woods.[16]

Musnahnya sistem Bretton Woods tidak diikuti oleh musnahnya prinsip-prinsip liberalisme ekonomi dalam perekonomian dunia. Dalam keadaan tanpa sistem tersebut, liberalisme ekonomi mendapat tempat dan momentumnya sendiri. Bangkitnya raksasa-raksasa finansial AS hingga merambah ke daratan Eropa merupakan penanda terbentuknya pasar finansial dunia. Selain itu integrasi kawasan dan integrasi ekonomi semakin memperkuat posisi liberalisme ekonomi. Terdapat hubungan-hubungan kebijakan makroekonomi antar negara yang semakin melemahkan otoritas negara dalam mengendalikan pasar.

IMF sebagai salah satu “darah daging” sistem Bretton Woods semakin mengembangkan sayapnya dengan diamandemennya piagam pembentukannya pada tahun 1978. Institusi ini diberikan kuasa yang lebih besar lagi dalam mengendalikan perekonomian dunia. Kuasa tersebut tidak hanya terbatas pada ranah ekonomi saja, melainkan juga pada ranah politik dan hukum (konstitusi). Institusi ini kemudian dikenal dengan Struktural Adjustment Programs (SAPs) yang kemudian menentukan arah pembangunan negara-negara berkembang.

 Washington Consensus

Sejarah selalu berulang dan adagium ini menjadi nyata ketika terjadi krisis moneter dunia pada tahun 1980an. Krisis ini disebabkan beberapa negara mengalami gagal bayar utang yang jatuh tempo. Gagal bayar ini terutama terjadi pada negara-negara berkembang yang menggunakan utang luar negri sebagai landasan pemacu pembangunan domestiknya. Pada dasawarsa 1970 hingga 1980, terjadi oil boom dikarenakan negara-negara penghasil minyak mengalami surplus produksinya dan menghasilkan keuntungan (petrodollar). Keuntungan tersebut disuntikkan kedalam pasar finansial internasional pada saat suku bunga berada pada tingkatan rendah sehingga memancing negara-negara berkembang melakukan pinjaman untuk mendukung pembangunan dalam negrinya.

Oleh karena stabilitas ekonomi internasional yang fluktuatif, negara-negara maju menaikkan harga minyak dunia. Kebijakan ini menjadi mata rantai awal krisis ekonomi dasawarsa itu. Dampak dari kebijakan itu adalah proteksi ekonomi yang dilakukan negara-negara pengimpor minyak guna menyelamatkan ekonomi domestiknya. Akibatnya, suplai komoditas negara-negara berkembang di pasar dunia menurun sehingga menyebabkan keuntungan-keuntungan dari sektor ekspor menurun. Selain itu, dampak dari kenaikan harga minyak dunia menyebabkan negara-negara pengekspor minyak mengalami inflasi dan akhirnya menaikkan tingkat suku bunga pinjaman.

Naiknya suku bunga pinjaman inilah yang kemudian menjadi jerat bagi negara-negara berkembang yang memiliki utang luar negri. Naiknya tingkat suku bunga menyebabkan bunga pinjaman luar negri meningkat dan ketika jatuh tempo, negara-negara berkembang tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya dikarenakan pemasukan negara dari sektor ekspor menurun. Ujung dari rantai ini adalah pengakuan kembali bahwa IMF dan bank dunia-lah dengan SAPs-nya yang dapat menyelamatkan negara-negara berkembang dari keterpurukan ekonomi.

Krisis ini terjadi pada dua region besar di dunia, yaitu Amerika Selatan dan Asia Tenggara. Tahun 1982 pemerintah Meksiko mengumumkan gagal bayar utang luar negrinya. Gagal bayar utang ini kemudian merebak dengan cepat di region itu hingga Argentina juga tidak dapat membayar kembali utangnya. Krisis ini kemudian melintas batas hingga mencapai negara-negara Eropa Timur. Total utang luar negri negara-negara berkembang pada waktu itu mencapai us$ 600 milyar.[17]

Keadaan ini dimanfaatkan oleh para pebisnis utang luar negri terutama IMF sebagai dalang krisis ini. Beberapa negara tentunya membutuhkan dana suntikan untuk dapat membayar utang luar negrinya dan melanjutkan pembangunannya. Namun perbankan swasta internasional tidak mempercayai lagi negara-negara debitur jika tanpa rekomendasi dari IMF. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh IMF untuk melaksanakan agenda liberalisasi ekonominya lewat saps. Negara-negara berkembang dipaksa untuk melaksanakan saps sebagai syarat paket pinjamannya. Jika keluar dari jalur saps, maka IMF akan menjatuhkan sanksi. Skema liberalisasi ini berjalan pada ranah politik dan hukum sehingga dengan cepat diterima oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran.

Jejak-jejak neoliberalisme pada dasawarsa ini mulai terlacak ketika pemerintahan Margareth Thatcher dari Inggris dan Ronald Reagan dari as berkuasa yang sangat terpengaruh oleh pemikiran ekonomi friedrich von hayek.             Dua tokoh ini merupakan kunci diskursus neoliberalisme dalam perekonomian internasional. Thatcher yang sangat terkenal dengan semboyan there is no alternative, tidak ada jalan lain selain menerapkan prinsip liberalisasi ekonomi. Mereka tidak hanya meyakini kebenaran neoliberalisme tapi juga berusaha menerapkannya melalui kebijakan-kebijakannya.

Perekonomian dunia memasuki babak baru ketika washington consensus ditandatangani. Washington consensus merupakan istilah yang merujuk pada pertemuan beberapa kepala negara industri maju dengan the unholy trinity (IMF, world bank, dan GATT) untuk menetapkan sistem perekonomian dunia. Pertemuan ini sekali lagi semakin mempertegas agenda pasar bebas, liberalisasi perdagangan dan pengurangan secara signifikan peran negara dalam perekonomian. IMF sebagai lembaga regulatoris finansial merumuskan syarat dan kondisionalitas sebagai paket pinjaman luar negri di washington consensus ini.

Menurut Stiglitz, terdapat tiga pilar neoliberalisme yang menjadi dasar perumusan saps IMF, yaitu pilar pertama terletak pada kebijakan fiskal ketat (fiscal austerity) yang diterjemahkan ke dalam bentuk pengurangan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik. Sementara itu kebijakan privatisasi dengan menjual perusahaan-perusahaan negara kepada pihak swasta berada pada pilar yang kedua. Pilar yang ketiga diejawantahkan ke dalam kebijakan liberalisasi, khususnya di bidang perdagangan yang pada intinya meminimalkan peranan negara di dalam perekonomian.[18]

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa washington consensus merupakan lompatan besar penerapan agenda neoliberalisme. Lompatan besar tersebut ditandai dengan semakin kuatnya the unholy trinity sebagai agen penyebar agenda neoliberalisme ke seluruh dunia. Ratusan program penyesuaian struktural yang disetujui oleh IMF dan tersebar di berbagai kawasan di dunia.

Dampak dari penerapam prinsip-prinsip neoliberalisme tersebut adalah tenggelamnya dua kawasan dalam krisis yang parah. Tahun 1995, setelah sebelumnya mengalami pertumbuhan ekonomi yang bagus pasca bantuan IMF, meksiko kembali mengalami krisis finansial bahkan yang terparah dalam sejarah negara tersebut. Krisis ini menyebabkan meksiko semakin dalam terjerumus kedalam jurang buatan IMF. Mendekati akhir dekade 1990, pemerintah thailand tidak mampu mempertahankan nilai tukar baht sehingga melakukan devaluasi mata uangnya. Tepat dua minggu setelah thailand bangkrut, filipina juga jatuh dalam jurang krisis moneter, diikuti kemudian oleh malaysia. Berselang tiga minggu akhirnya negara terakhir yang jatuh adalah indonesia yang hingga sekarang masih sulit melepaskan diri dari jerat neoliberalisme.

 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)

Gagasan untuk membentuk institusi regulatoris perdagangan tingkat dunia sudah ada sejak tahun 1944, di mana pada Bretton Woods consensus dibentuk the unholy trinity, salah satunya yaitu international trade organization (ITO). AS sebagai dalang pembentukan ITO berusaha menanamkan nilai-nilai dan praktek liberalisasi ekonomi dalam perdagangan internasional. Ekonomi AS pasca perang memang meningkat drastis sehingga membutuhkan pembukaan pasar yang lebih luas lagi demi keuntungan yang lebih besar. Namun, hegemoni AS di bidang ekonomi belum maksimal sebab ITO yang dibentuk kemudian tidak berpihak sepenuhnya pada kepentingan ekonomi as melainkan berlandaskan piagam pembentukan PBB. Tugas ITO adalah untuk mengatur perdagangan dunia berdasarkan prinsip keadilan yang merupakan prinsip pembentukan PBB.

Proposal pembentukan ITO pada konferensi havana, cuba tahun 1947-1948 yang dirancang oleh as, diamandemen oleh PBB yang kemudian memicu penentangan di kongres AS sebab tidak mencirikan nilai-nilai kebebasan dan keadilan swasta.[19] GATT yang ditandatangani pada konferensi havana tahun 1947 akhirnya diterima oleh as karena sifat GATT yang agak moderat. Pembentukan GATT berlandaskan pada prinsip liberalisasi, akses pasar yang setara, asas timbal balik, non-diskriminasi dan transparansi yang mendukung kepentingan ekonomi AS. Dalam sistem inilah kemudian perdagangan internasional berjalan selama ini.

Jika diilik lebih jauh lagi, fenomena perdagangan bebas tanpa campurtangan pemerintah merupakan hal yang baru. Sebelum munculnya the wealth of nation karya Adam Sith, sistem perdagangan dunia dikuasai oleh paham merkantilisme. Paham ini menekankan pada akumulasi emas, pengutamaan keseimbangan perdagangan, memajukan industri domestik yang masih lemah, keyakinan terhadap kondisi zero-sum game di tingkat internasional dan penjagaan stabilitas domestik menjadi landasan bagi interaksi perdagangan internasional.[20]

Baru pada tahun 1800an, seiring dengan perluasan pemikiran adam smith, prinsip liberalisasi dalam perdagangan termanifestasikan. Dimulai pada revolusi industri, liberalisasi perdagangan digunakan untuk mendapatkan pasokan makanan murah untuk buruh industri dan demi meningkatkan pendapatan kelas borjuis. Pada tahun 1860 penandatanganan cobden-chevalier antara inggris dan prancis mengenai perdagangan bebas menandai babak baru perdagangan bebas antar-negara.

Perekonomian dunia di antara dua perang dunia kembali kepada mazhab merkantilisme. Great depression memaksa negara-negara untuk memproteksi perekonomiannya meskipun usaha-usaha dari beberapa perusahaan besar untuk tetap menjalankan perdagangan yang bebas hambatan. Munculnya reciprocal trade agreement act (RTAA) pada tahun 1934 merupakan upaya pemerintah Franklin Delano Roosevelt untuk tetap mempertahankan mekanisme perdagangan bebas. RTAA memungkinkan presiden tanpa persetujuan kongres untuk menjalin kerjasama bilateral dalam bidang perdagangan dan menurunkan tarif serta hambatan lainnya tidak lebih dari 50 persen.

Munculnya GATT yang sifatnya multilateral merupakan wujud mutakhir dari rtaa yang sifatnya bilateral. GATT mengambil skop yang lebih luas lagi hingga mencakup penghapusan hambatan dan penerapan prinsip non-diskriminasi. Putaran-putaran di bawah GATT menghasilkan begitu banyak konsesi perdagangan bebas. Pada putaran pertama GATT di jenewa, konsesi tarif menembus angka 45.000 dari 23 negara yang hadir putaran tersebut.

Seiring dengan bertambahnya anggota, GATT lebih banyak lagi menghasilkan konsesi tarif perdagangan. Namun negara-negara berkembang yang menjadi anggota GATT selalu memperjuangkan perlakuan khusus terhadap mereka dalam perdagangan internasional. Penerapan pasar bebas yang berlandaskan pada prinsip keuntungan komparatif lebih banyak merugikan negara-negara maju sehingga mereka terjebak pada ilusi terms of trade. Standar ganda yang diterapkan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang merupakan penyebab ilusi ini. Di satu sisi, negara maju menekan negara berkembang untuk membuka pasarnya, mencabut subsidi dan menurunkan hambatan, di sisi lain mereka menerapkan hambatan dan subsidi dalam perekonomiannya.

Putaran Uruguay yang melahirkan world trade organization pada tahun 1995 merupakan kemajuan besar bagi upaya realisasi agenda neoliberalisme. Putaran uruguay berusaha untuk menghapus hambatan perdagangan terutama pada komoditi pertanian dan prosuk tekstil. Negosiasi juga membicarakan mengenai hambatan-hambatan non-tarif dan teknis-teknis perdagangan dan langkah-langkah investasi terkait dengan perdagangan (trade-related investment measures/trims).

Kemunculan putaran uruguay tidak terlepas dari kepentingan as sendiri. Krisis ekonomi tahun 1980 menyebabkan defisit anggaran bagi as. Defisit ini mendorong diselenggarakannya putaran baru sebagai forum vis a vis as dan negara-negara yang dituduh as berbuat curang seperti Jepang. Putaran uruguay ini juga semakin mendorong GATT (wto) untuk menjamah sektor-sektor yang sebelumnya belum pernah terjamah. Sektor-sektor tersebut merupakan sektor yang menjadi keuntungan komparatif as sendiri seperti sektor investasi, jasa, dan kekayaan intelektual.

Perjuangan negara-negara berkembang pada putaran uruguay melahirkan sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai “great bargain”. Negara-negara maju bersedia menyepakati multi fibre-agreement dan memasukkan sektor pertanian dan tekstil kedalam GATT sedangkan negara berkembang menyetujui perjanjian di bidang jasa, investasi, dan kekayaan intelektual (TRIPS) dan bidang perdagangan terkait dengan investasi (TRIMS). Kesepakatan ini sangat tidak berimbang bagi negara-negara berkembang. Ketidak seimbangan ini dapat terlihat dari mahalnya penerapan-penerapan TRIPS dan TRIMS yang menghasilkan transfer langsung dari negara-negara berkembang untuk AS sendiri sebesar US$ 5,8 milyar.[21]

Great bargain ini membuat negara-negara berkembang berpikir untuk keluar dari jerat ini. Perjuangan negara-negara berkembang untuk melawan hegemoni ekonomi negara-negara maju mulai muncul pada negara-negara seperti India, Brazil, dan Tiongkok yang lebih menunjukkan ketegasan dalam forum WTO. Putaran Doha tahun 2001 (doha development round), yang diselenggarakan di Qatar menjadi ajang tarik-menarik kepentingan negara berkembang dan negara maju sebab putaran Doha diselenggarakan atas maksud untuk memanfaatkan perdagangan guna mencapai tujuan pembangunan negara-negara berkembang. Pembahasan pada putaran ini berkutat pada pertanian, akses pasar nonpertanian, jasa, isu Singapura (transparansi pemerintah, fasilitasi perdagangan, investasi dan kebijakan persaingan), aturan, trips dan isu-isu yang terkait dengan pembangunan.

ASEAN Economic Community: Wujud Nyata Neoliberalisme di Asia Tenggara

Perjalanan sejarah regionalisme di Asia Tenggara sangat panjang, melintasi dua gelombang regionalisme. Gelombang kedua sering disebut sebagai gelombang kedua regionalisme atau neo-regionalism (regionalisme baru) mengeliminasi faktor-faktor pembentukan regionalime klasik kawasan. Asia Tenggara meninggalkan regionalisme klasik dan membangun dirinya berdasarkan hukum-hukum regionalisme baru.

Gelombang pertama regionalisme dipenuhi dialektika di bawah perdebatan dua paradigma besar dalam hubungan internasional, yaitu realisme dan liberalisme. Liberalisme memandang kecendrungan regionalisme pasca dua perang dunia lewat tiga aras pemikiran yaitu federalisme, fungsionalisme, dan neo-fungsionalisme. Dorongan regionalisme pada masa ini lebih kepada upaya pemenuhan kebutuhan manusia dan penyelesaian masalah bersama. Berhasilnya kerjasama regional di bidang teknis akan menimbulkan pengaruh yang lebih luas lagi ke bidang-bidang yang lain (spillover) menurut kaum fungsionalis. Ini terlihat dari pemikiran david mitrany yang meneliti tiga badan yang merupakan cikal bakal uni Eropa yaitu, European Coal and Steel Community (ECSC), European Atomic Energy
Community (EURATOM) dan European Economic Community (ECC). Sementara kaum neo-fungsionalis melihat kelemahan para pemikir kaum fungsionalisme yang hanya melihat fenomena spillover hanya terjadi pada bidang ekonomi. Kaum neofungsionalis juga melihat fenomena spillover ini terjadi juga pada bidang politik. Keberhasilan kerjasama regional bidang teknis akan merambat juga ke kerjasama-kerjasama regional bidang politik serta keamanan. Pemikiran-pemikiran liberal ini memenuhi teori-teori regionalisme saat itu.

Tahun 1970an merupakan tahun di mana terjadi penurunan popularitas kaum neofungsionalis. Hal tersebut terjadi karena lancarnya kritik atas prediksi kaum neofungsionalis yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris. Anggapan bahwa proses integrasi akan dimulai dari isu-isu low politics menuju isu-isu high politics tidak terbukti secara nyata. Para teoritikus kemudian memodifikasi beberapa teorinya dan melahirkan spillback atau kebalikan proses integrasi.

Kemunduran kaum liberal dalam menganalisis perkembangan regionalisme ini, dimanfaatkan oleh para teoritikus neorealisme. Pendekatan kaum neorealis dianggap sangat mendekati realitas integrasi. Paradigma ini beranggapan bahwa negara-negara dapat bekerjasama untuk membentuk aliansi dan meningkatkan kemanan relatif mereka bersama. Munculnya aliansi sebagai upaya peningkatan keamanan dan pemenuhan kebutuhan hidup bersama. Paradigma ini lebih melihat bahwa aliansi merupakan upaya institusionaliasi kekuatan bersama untuk melawan hegemoni atau kekuatan besar.

Namun, dominasi kaum neorealis ini tidak berlangsung lama dikarenankan pluralisasi aktor-aktor dalam hubungan internasional. Pluralisasi aktor dalam hubungan internasional ini membangkitkan kembali arus pemikiran liberalisme dalam teori-teori integrasi. Dua fenomena besar yang mengiringi dinamisnya politik internasional juga turut andil dalam kemunduran pemikiran neorealisme. Eropa pada tahun 1980an mulai memusatkan perhatiannya pada as dan Jepang dalam bidang perdagangan. Kemudian perjanjian maastricht yang berjalan seiring dengan reunifikasi Jerman semakin menguatkan regionalisme di Eropa. Penguatan pengaruh neoliberalisme institusional terjadi akibat fenomena ini dan merupakan indikator munculnya gelombang neoliberalisme kedua.

Regionalisme di Asia Tenggara pada awalnya terbentuk karena adanya dorongan fenomena high politics. Kuatnya pengaruh ekstra kawasan khususnya Amerika Serikat untuk membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara membuat kepala-kepala negara Asia Tenggara untuk berembuk membicarakan aliansi keamanan dibandingkan berembuk membicarakan ekonomi. Wujud nyata pembicaraan tersebut adalah ditandatanganinya Perjanjian Pertahanan Kolektif Asia Tenggara (South East Asia Defense Collective Treaty) pada tahun 1954 yang kemudian melahirkan South East Asia Treaty Organization (SEATO) yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Pakistan, Perancis, Australia, Filiphina dan Thailand.

Faktor berikutnya yang mendorong regionalisme gelombang pertama di Asia Tenggara adalah beragamnya corak dan figur politik dalam kawasan Asia Tenggara. Beragamnya corak politik ini menyebabkan timbulnya berbagai gejolak dalam kawasan sendiri sehingga menimbulkan keinginan untuk membentuk aliansi pertahanan. Tidak heran pasca pergantian rezim di Indonesia dan Filipina tahun 1960an barulah ASEAN terbentuk.

Fenomena terakhir yaitu kuatnya semangat nasionalisme dalam kawasan Asia Tenggara. Kebalikan dari Eropa yang semangat nasionalismenya justru memudar pasca perang, kawasan Asia Tenggara justru menggunakan semangat nasionalisme untuk merebut kemerdekaan. Hal ini jugalah yang membuat prinsip menghormati kedaulatan dan non-intervensi menadi prinsip ASEAN di kemudian hari.

Seiring dengan semakin meluasnya pengaruh neoliberalisme dalam dunia internasional pada dasawarsa 1970an, barulah regionalisme di Asia Tenggara memperhatikan isu-isu ekonomi. Pertumbuhan regionalisme di Asia Tenggara sejalan dengan persebaran pengaruh neoliberalisme. Tahun 1976, negara-negara Anggota ASEAN menandatangani Bali Concord dan sepakat untuk melakukan perdagangan demi kemajuan kawasan. Tahun 1977, sekali lagi negara-negara ASEAN menyepakati perjanjian yang mengadaptasi prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan.

Berakhirnya perang dingin menandai proses integrasi kawasan ASEAN semakin liberal. Pada tahun 1992 pada KTT Singapura, enam negara anggota ASEAN sepakat untuk menandatangani skema tarif efektif preferensial bersama (Common Effective Preferential Tariff/CEPT) dalam agenda pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). Skema ini mewajibkan negara untuk menghapus segala hambatan tarif dan non-tarif tidak lebih dari lima persen termasuk hambatan dalam AFTA.

Pada tahun 1997, pada KTT Bali ditandatanganilah Bali Concord yang melahirkan visi ASEAN 2020. Visi ASEAN ini kemudian semakin kuat setelah ditandatanganinya ASEAN Concord II di Bali tahun 2003 sebagai landasan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC). Sangat kuatnya komitmen regionalisme yang berbasis liberalisasi, pada tahun 2007 disepakati untuk memajukan terwujudnya AEC dari tahun 2020 menjadi tahun 2015.

Oleh Paul Bowles, kecendrungan regionalisme gelombang kedua ini digambarkan sebagai upaya pengejawantahan strategi regionalisme yang berlandaskan oleh neoliberalisme. Hal ini dilihat sebagai upaya integrasi kawasan lewat camputangan IMF, WTO, dan Bank Dunia pada negara-negara berkembang. Liberalisasi pasar di kawasan tertentu merupakan tahap awal negara-negara berkembang sebelum menghadapi liberalisasi pasar global.

Skema CEPT-AFTA dipandang berhasil oleh Bank Dunia karena mempercepat liberalisasi pasar di ASEAN. Tahapan dan lingkup liberalisasi di bawah skema CEPT ini dijalankan melalui empat kelompok daftar produk dalam bentuk Daftar Inklusi (Inclusion List/IL), Daftar Ekslusi Sementara (Temporary Exclusion List/TEL), Daftar Sensitif (Sensitive List/SL) dan Daftar Eksepsi Umum (General Exception List/GEL), yang dijadikan sebagai instrumen. IL terdiri dari produk yang menjadi subjek pengurangan tarif dengan segera sampai pada batas 0-5 persen di tahun 2003. Sementara itu, TEL merupakan daftar yang berisikan produk yang tidak termasuk dalam pengurangan tarif, akan tetapi akan dialihkan menjadi IL di tahun 2000 dan dilakukan penurunan tarif menjadi 0-5 persen di tahun 2002. SL merupakan produk-produk pertanian yang belum diolah yang akan dimasukkan ke dalam IL pada tahun 2001 dan 2003, serta dilakukan penurunan tarif 0-5 persen di tahun 2010. Kelompok yang terakhir, GEL, merupakan daftar yang berisikan kelompok produk yang diatur dalam Pasal XX GATT, yang terdiri dari barang-barang yang secara permanen tidak dimasukkan dalam skema penurunan tarif, dikarenakan terkait dengan keamanan nasional, perlindungan moral publik, manusia, hewan, tumbuhan dan kesehatan atau perlindungan nilai-nilai seni, historis atau arkeologis.[22]

 Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan protokol bagi terlaksananya agenda regionalisme ASEAN. Poin-poin kesepakatan yang tertuang dalam cetak biru sangat mendukung liberasasi pasar. Hal tersebut dapat dilihat dari ASEAN Economic Ministers’ High Level Task Force (HLTF) on Economic Integration yang berisi:

  1. Integrasi jalur cepat dari 11 sektor prioritas, meliputi elektronik, e-ASEAN,layanan kesehatan, produk berbasis kayu, otomotif, produk berbasis karet, tekstil dan produk tekstil, produk berbasis pertanian, perikanan, penerbangan dan pariwisata;
  2. Faster customs clearance and simplified customs procedures melalui implementasi penuh Green Lane System untuk semua produk CEPT di semua entry-points negara-negara ASEAN;
  3. Eliminasi rintangan perdagangan, antara lain dengan pemberlakuan pendekatan Single Window termasuk pemprosesan dokumen perdagangan secara elektronik pada tingkat nasional dan regional;
  4. Accelerated implementation of the Mutual Recognition Arrangement (MRAs) for key sectors (seperti peralatan listrik dan elektronik, kosmetik, farmasi dan peralatan komunikasi); dan
  5. Harmonisasi standar dan peraturan teknis.

Dalam upaya untuk menghapus hambatan perdagangan antar-negara, maka disepakatilah poin-poin berikut:

  1. Menghapuskan pajak impor atas seluruh produk, kecuali untuk produk-produk yang masuk ke dalam Sensitive dan Highly Sensitive Lists, baru akan dihapuskan pada tahun 2010 dan 2015 untuk negaranegara ASEAN-6, dengan kelonggaran untuk beberapa produk sensitif di tahun 2018, bagi Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (Kamboja, Laos, Myanmar and Vietnam/CLMV).
  2. Menghapuskan pajak impor dalam sektor integrasi prioritas (Priority Integration Sectors) di tahun 2007 bagi negara ASEAN-6 dan 2012 bagi CLMV.
  3. Menyelesaikan tahapan memasukkan produk yang tersisa dalam Sensitive List (SL) ke dalam skema CEPT dan melakukan penurunan tarif atas produk-produk tersebut hingga 0-5 persen pada 1 Januari 2010 untuk negara ASEAN-6, 1 Januari 2013 bagi Vietnam, 1 Januari 2015 untuk Laos dan Myanmar, dan 1 Januari 2017 untuk Kamboja.
  4. Memasukkan produk yang berada dalam General Exception List, sesuai dengan Kesepakatan CEPT.

Mengenai penghapusan hambatan non-tarif, cetak biru menegaskan beberapa poin:

  1. Meningkatkan transparansi berlandaskan pada Protocol on Notification Procedure dan membentuk suatu mekanisme pengawasan yang efektif;
  2. Mematuhi komitmen penghapusan hambatan non-tarif;
  3. Menghapuskan seluruh hambatan non-tarif pada tahun 2010 bagi negara ASEAN-5, 2012 bagi Filipina dan tahun 2015 dengan kelonggaran sampai 2018 bagi negara CLMV;
  4. Meningkatkan transparansi atas langkah-langkah Non-Tarif (NonTariff Measures/NTMs); dan
  5. Bekerja menuju kemungkinan terwujudnya aturan di tingkat kawasan yang konsisten dengan aturan main di tingkat internasional.

Sangat nampak dari poin-poin di atas bahwa regionalisme ASEAN tersebut didasari oleh agenda neoliberalisme. Meskipun ada juga terdapat agenda pembangunan di dalamnya, namun tetap saja regionalisme ASEAN ini adalah hasil dari dorongan globalisasi. Menurut Stiglitz, neoliberalisme adalah sistem yang tidak adil dan merupakan aturan main dari globalisasi. Kentalnya pengaruh neoliberalisme berimplikasi pada kecendrungan integrasi kawasan yang berbasis ekonomi liberal. Tidak heran jika negara-negara berkembang yang mengimplementasikan sistem ini justru akan semakin tenggelam dalam kemiskinan.

 

Neoliberal dalam ruang lingkup Asean Economic Community

Sebagai sebuah perjanjian atau kesepakatan perdagangan bebas, free trade area di bagi kedalam tiga jenis, perjanjian multilateral, bilateral, dan regional. Mengenai regional, regional adalah rezim free trade area yang dijalankan di tingkat kawasan seperti UNI EROPA, NAFTA dan ASEAN (AFTA). Berbicara mengenai ASEAN, seperti yang kita ketahui tujuan utama berdirinya ASEAN adalah untuk menghindari konflik di antara negara-negara sewilayah asia tenggara dengan menggunakan kekuatan militer (fokus isu politik-keamanan). Namun, pasca perang dingin, visi ASEAN semakin mengarah isu low-politics (kesejahteraan). Berbagai perjanjian yang dibuat ASEAN didominasi oleh kesepakatan- kesepakatan ekonomi yang mengarah pada liberalisasi serta integrasi ekonomi dalam kawasan ASEAN. Salah satu kesepakatan yang dibuat yakni Common Effective Prefential Tariff-ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) pada tahun 1992. Dimana pada KTT ASEAN 1997 disepakati Visi ASEAN 2020 yang membahas mengenai system perdagangan arus lalu lintas barang, jasa, dan investasi yang bebas, liberalisasi perdangan di bidang jassssa serta pergerakan tenaga kerja profesional secara bebas di kawasan. Setelah krisis ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara, pada KTT ke-9 tahun 2003, dibentuklah komunitas ASEAN (ASEAN Community) dengan tiga pilar:

1.ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY

2.ASEAN ECONOMIC COMMUNITY

3.ASEAN SOCIO-CULTURE COMMUNITY.

Semangat dibentuknya ASEAN Community ini mendorong pula tercapainya visi ASEAN 2020 yang kemudian dimajukan ke tahun 2015. Dewasa ini kawasan negara ASEAN tengah digemborkan oleh masyarakat ekonomi asean, Karena aturan ini akan dilaksanakan pada tahun ini dimana proses kegiatan ekonomi (barang & jasa) bebas untuk dijangkau. AEC (Asean Economic Community) ditujukan untuk mengintegrasikan ekonomi kawasan Asia tenggara secara penuh sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Melalui pembebeasan aliran barang dan jasa,investasi dan lalu lintas modal serta tenaga kerja terampil. Terdapat empat pilar yaitu: 1. Single market and produvtion base 2. High competitivnss 3. Equitable growth 4. Economic integration to the global economy.

Sebenarnya jika ingin dianalisis, belum bisa dilakukan sebab AEC baru akan berjalan di tahun 2015 ini. Maka dari itu penulis mencoba merefleksi kebijakan-kebijakan AFTA yang berlaku jauh sebelum dideklarasikannya AFTA dengan berupa peraturan barunya yang terkungkung, dan jika diperhatikan dalam AEC 2015 tidak jauh dari hambatan perdagangan bebas. Tujuan AFTA yakni : 1. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global 2. Menarik Foreign Direct Investment 3. Meningkatkan perdagangan antar Negara anggota ASEAN.

Inti dari AFTA adalah hilangnya hambatan-hambatan dalam melakukan proses perdagangan melalui penurunan hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tariff. Dalam hal ini bisa dlihat kompetisi para produsen local maupun produsen luar untuk tetap main dalam pasar ASEAN. Tentu saja, setiap Negara sangat berbeda kapasitasnya. Garis start dan keunggulan produk semakin gencar dicapai, yang dimana bisa dikatakan bahwa akhirnya, produsen yang masih kurang dalam kecakapan produknya akan kalah bersaing,. Untuk Negara Indonesia sendiri, begitu banyak subsidi yang mulai dihilangkan (salah satu inti dari gagasan neoliberalis) seperti di bidang pertanian, pendidikan, dan BBM. BUMN yang telah diprivatisasi bukan lagi milik pemerintah. Ketika kita mengamati produk-produk di pasar, bukan hal yang tabu ketika kita bisa mendapatkan produk dari luar. Mulai dari sayur, buah-buahan, hingga bahan mentah. Padahal kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah datu penghasil produk-produk diatas. Tidak dapat dielakkan lagi Indonesia harus membuka pasarnya seluas mungkin karena telah terikat dengan AFTA. Berangkat dari hal ini, mau tidak mau, siap atau tidak siap Indonesia harus meningkatkan kualitas produksinya. Bukan hanya dari segi SDA, sumber daya manusia juga harus meningkat kualitasnya.

Berdasarkan cetak biru yang telah diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN, kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan ditransformasikan menjadi sebuah pasar tunggal dan basis produksi; sebuah kawasan yang sangat kompetitif; sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan sebuah kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekonomian global. Sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, terdapat lima elemen inti yang mendasari Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu (1) pergerakan bebas barang; (2) pergerakan bebas jasa; (3) pergerakan bebas investasi; (4) pergerakan bebas modal; dan (5) pergerakan bebas pekerja terampil. Kelima elemen inti dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi ini dilengkapi lagi dengan dua komponen penting lainnya, yaitu sektor integrasi prioritas yang terdiri dari dua belas sektor (produk berbasis pertanian; transportasi udara; otomotif; e-ASEAN; elektronik; perikanan; pelayanan kesehatan; logistik; produk berbasis logam; tekstil; pariwisata; dan produk berbasis kayu) dan sektor pangan, pertanian dan kehutanan. Dalam konteks penciptaan perekonomian kawasan yang kompetitif, beragam langkah strategis telah ditetapkan dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, seperti pengembangan kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, kerjasama regional dalam Hak Kekayaan Intelektual, dan langkah-langkah lainnya seperti kerjasama regional dalam pembangunan infrastruktur. Begitu juga halnya dalam upaya transformasi ASEAN menuju sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, kesepakatan negara-negara di kawasan ini mengupayakan percepatan pengembangan usaha kecil dan menengah serta perluasan Inisiatif Integrasi ASEAN (Initiative for ASEAN Integration) dalam rangka menjembatani jurang kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggotanya. Sementara itu, langkah-langkah menuju integrasi ekonomi Asia Tenggara ke dalam perekonomian global ditempuh melalui penerimaan suatu pendekatan yang koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal, termasuk negosiasi dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi strategis. Cetak biru inilah yang melandasi pembangunan Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui langkah-langkah spesifik dengan periode waktu yang terperinci, di mana terciptanya suatu perekonomian kawasan yang terintegrasi atas dasar prinsip perekonomian pasar bebas danterbuka menjadi cita-cita besar yang ingin dicapai. Tercermin dari beragam langkah-langkah strategis yang dicanangkan dalam cetak biru dan hakikat dari Masyarakat Ekonomi ASEAN itu sendiri.[23]

neoliberalisme sebagai metamorfosa paradigma liberal merupakan ruh yang mendasari gerak semangat dari terbentuknya komunitas ekonomi kawasan ini. Sebagai sebuah paradigma pembangunan ekonomi, neoliberalisme berasumsi bahwa entitas pasar merupakan aktor yang paling relevan dan efektif dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di dalam suatu negara. sebaliknya, mereka memandang bahwa intervensi negara dalam hal ini pemerintah terhadap perekonomian, melalui subsidi misalnya, merupakan hambatan yang mendistorsi berjalannya mekanisme pasar. Nafas neoliberalisme terasa sangat kental sekali dalam proses integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara, di mana entitas pasar diagung-agungkan sebagai landasan gerak perekonomian. Beragam hambatan yang membatasi pergerakan pasar perlahan-lahan dihilangkan dalam upaya menuju terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kebebasan bergerak dari beragam faktor ekonomi menjadi inti dari integrasi ekonomi ASEAN. Peranan pemerintah dalam perekonomian melalui proteksi yang menjelma dalam berbagai bentuk hambatan perdagangan, subsidi dan intervensi secara bertahap dihilangkan dalam proses integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara ini.

Realitas dan jejak historis percobaan neoliberalisme di berbagai negara selalu berujung pada keterpurukan ekonomi. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, bahkan kematian industri adalah persoalan yang melekat seiring dengan implementasi neoliberalisme. Pada dasarnya arah perkembangan perekonomian dunia ke arah prinsip pasar bebas neoliberalisme bukanlah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Kegagalan mekanisme pasar yang berujung pada kehancuran ekonomi dan kemiskinan seharusnya menjadi landasan bagi lahirnya pilihan-pilihan kebijakan ekonomi baru yang lepas dari peranan pasar bebas. Terdapat  alternatif sistem ekonomi yang dapat dipilih dan diterapkan oleh suatu negara. Pasar bebas bukanlah satu-satunya pilihan yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi komitmen kuat pemerintah Indonesia akan neoliberalisme yang menjelma ke dalam agenda integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara tampaknya memperlihatkan suatu wujud pandangan mengenai “ketidakterhindaran” dari neoliberalisme. Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba untuk mengkaji kritik Neoliberalisme dalam AEC menggunakan perspektif strukturalisme.

Berangkat dari asumsi dasar strukturalis yang beranggapan bahwa sebuah sistem kapitalis tercipta dari rangkaian berbagai hubungan sosial, ekonomi, politik yang saling berhubungan secara bersama-sama membentuk struktur. Dalam hal ini struktur ekonomi sangat berpengaruh besar terhadap distribusi kekayaan dan kekuasaan. Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kapitalisme global (neoliberalisme) akan mengistimewakan posisi negara-negara yang dominan sehingga menciptakan sistem dependensi berdasarkan pembagian negara-negara yang terjabarkan dalam teori sestem dunia yang secara penerapannya berusaha membagi wilayah negara secara fungsional ataupun unit sosial ekonominya.

Terlihat masih adanya kesenjangan ekonomi dan daya saing yang berbeda anatr negara anggota, pembangunan serta sumber daya manusia di antara anggota ASEAN. Apalagi diketahui negara anggota ASEAN memiliki doktrin ekonomi dan politik yang berbeda, seperti Singapura dan Filipina yang menganut pasar bebas, dengan Vietnam dan Myanmar masih berbau sosialis dan komunis. Berdasarkan data yang diperoleh dari peringkat daya saing global 10 negara ASEAN versi Forum Ekonomi Dunia (WEF) menempatkan singapura di peringkat ke 2 dalam pemeringkatan daya saing global, kemudian disusul Malaysia pada urutan ke 20, Brunei Darussalam ke 26, Thailand peringkat ke 31, Indonesia ke 34, Philipina peringkat ke 52, Vietnam peringkat ke 68, Laos peringkat ke 80, Cambodja peringkat ke 94, serta Myanmar peringkat ke 133. Hal tersebut menunjukkan adanya perbedaan kesenjangan indeks perekonomian yang mencolok dalam persaingan global.[24] Dan, semakin tinggi indeks yang diperoleh semakin baik tingkat kompetitif negeri tersebut. Indeks kompetisi global ini merefleksikan produktivitas dan kesejahteraan sebuah bangsa secara umum khususnya dari kacamata ekonomi. Dari sini kita dapat mengkategorikan negara-negara anggota ASEAN dalam negara yang dapat digolongkan sebagai negara yang memiliki level yang berbeda-beda. Misalnya dalam kategori pembangunan Industri, fase pembangunan pertama diduduki oleh industry yang masih mengandalkan keuntungan-keuntungan komparatif dan keuntungan alami seperti sumber daya alam, banyaknya tenaga kerja (buruh yang tidak terdidik dan murah), kondisi geografis, dan faktor-faktor alami lainnya. Fase ini menggolongkan Indonesia, Filipina, Vietnam, Laos, cambodja, dan Myanmar masuk dalam kategori ini. Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Brunei kemudiian berada pada fase kedua, dimana pengembangan SDMnya menjadi hal yang menjadi fokusnya disamping mulai menerapkan efesiensi sistem produksi indutrinya mislanya saja peningkatan dan penerapan pendidikan dan teknologi dalam mengolah sumberdaya alamnya dan fase ketiga adalah fase dimana industry dipenuhi oleh inovasi yang lebih mengandalkan faktor-faktor keuntungan kompetitif seperti teknologi, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, iklim usaha yang kondusif, ketersediaan infrastruktur dan faktor lainnya. Negara yang masuk dalam kategori ini adalah Singapura lebih mengandalkan efisiensi sisitem produksi dan mengutamakan keunggulan kapasitas dan kemampuan daya saing SDMnya. Dalam hal ketenagakerjaan, berdasarkan kategorisasi Human Development Cuntries, yang memiliki kualitas kerja yang tinggi diduduki oleh Singapura, Brunei Darusaalam, Malaysia dan Thailand. Sedangkan indonesia dan beberapa anggota linnya masuk dalam katergoti medium.

Survei daya saing global yang dilakukan oleh WEF memiliki patokan pada 12 instrument yang menjadi dasar penentuan indeks saya saing. Ke-12 pilar tersebut yaitu, infrastruktur, kondisi dan situasi ekonomi makro, kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tingkat atas dan riset, efisiensi pasar, efisiensi tenaga kerja, pengembangan pasar finansial, kesiapan teknologi maju, lingkungan bisnis, inovasi, ukuran pasar, dan pengelolaan institusi yang baik.[25] Satu hal yang harus dipahami terkait dengan hasil survey WEF adalah posisi daya saing dalam versi WEF. Daya saing dalam pengertian WEF adalah daya saing suatu negara, bukan daya saing produk. Sementara kinerja pasar bebas, baik dalam skala global dan kawasan seperti AFTA, CAFTA dan yang akan segera kita hadapi yakni Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah kinerja daya saing produk. Artinya, daya saing produk akan lebih kongkrit dan berkolerasi secara langsung dengan tingkat kesejahteraan, daya beli, pengangguran serta cakupan pasar. [26]

Sangat terlihat jelas jurang-jurang kesenjangan perekonomian antar negara ketika kita berbapacu pada 12 pilar yang ditentukan oleh WEF dalam standarisasi penilaiannya. Negara yang paling mendominasi sitem pasar adalah singapura, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan negara-negara seperti Indonesia, Philipina, Vietam dan negara anngota lain berada pada posisi negara yang akan mengutakan keuntungan comparative advantage atau bahkan menerima bantuan dari ketiga negara tersebut. Hal ini sejalan dengan cita-cita ASEAN yang mendorong perkembangan ekonomi negara lain untuk mengurangi kesenjangan perkenomian yang begitu tajam. Namun ketika kita membahas tentang bagaimana persaingan pasar di antara negara anggota ASEAN, kembali lagi bahwa hal ini akan berdampak pada pasar yang didominasi oleh negara-negara yang secara pekeonomian telah mapan dan menciptkan kodisi ketergantungan negara yang masih dalam fase pertama kepada negara telah masuk dalam kategori fase kedua dan fase ketiga.

Perdagangan bebas adalah salah satu instrumen negara-negara adidaya untuk menjajah negara-negara lemah melalui sitem perekonomian. Dengan tujuan untuk melanggengkan kapitalisme, para borjuasi global akan selalu meningkatkan hegemoninya dalam ekonomi-politik Internasional. Pada dasarnya, perdagangan bebas adalah ekses dari neo-liberalisme yang wataknya ingin menjajah negara-negara yang ada di dunia terutama negara-negara berkembang. Bukankah salah satu motif paling penting penjajahan tersebut adalah penguasaan perdagangan wilayah-wilayah perdagangan dan ekonomi yang kemudian memunculkan penindasan di negara-negara berkembang. Perluasan pasar melahirkan kompetisi antara yang kuat dan yang lemah sehingga tidaklah benar ketika tujuan dari perdagangan bebas untuk kesejahteraan semua masyarakat dunia. Perluasan pasar dalam bentuk perdagangan bebas juaga menimbulkan ekspolitasi yang masif pada alam yang kemudian menciptakan kerusakan lingkungan yang hebat dan mengancam bagi dunia. Hal ini yang kemudian dilihat sebagai upaya perluasan pasar oleh negara-negara industry untuk melanggengkan kekuasaannya terhadap sektor perkenomiannya melalui kebijakan-kebijakan AEC. Dengan adanya kondisi dimana modal, barang, jasa dan investasi dapat bergerak bebas, sangat besar peluang terciptanya kondisi seperti yang dijabarkan diatas. Kondisi tersebut menyebabkan adanya dependensi yang terjadi diantara negara-negara anggota ASEAN berdasarkan kategorisasi dalam kekuatan ekonomi politiknya.

Sisi lain yang dapat kita lihat dalam kebijakan AEC ini adalah setelah selesainya berbagai aturan dan keepakatan peragangan bebas ditataran internal ASEAN, tentu saja menjadi sorotan mengenai bagaimana rantai pasokan bisa trintegrasi secara penuh serta beroperasi secara luas dan mnyebar di seluruh negara anggota ASEAN maupuan untuk perdagangan global.[27] Sebuah pasar tunggal bagi barang-barang dan jasa-jasa juga akan memfasilitasi pengembangan jaringan produksi di dalam kawasan serta meningkatkan kapasitas ASEAN untuk melayani, baik sebagai pusat prosuksi global maupun bagian dari rantai pasokan Global. Hal ini dicantumkan dalam integrasi kepabeanan ASEAN yaitu dengan arah untuk memfasilitasi terintegrasinya produksi dan rantai pasokan. Dalam hal kaitannya dengan integrasi global, ceak biru ASEAN dijelaskan bahwa dengan tujuan meningkatkan kompetisi antar kelompok bisnis ASEAN secara internasional, dapat menempatkan ASEAN sebagai suatu segemen yang kuat dan dinamis dalam rantai pasokan global, dan meningkatkan partisipasinya dalam jaringan pasokan global. Dengan demikian, integrasi ASEAN ke dalam rantai pasokan global adalah sebuah hal yan harus dijalani ASEAN. ASEAN akan menjai salah satu pemasok dalam sistem rantai kapitalisme global dan akan melanggengkan sistem itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa ASEAN menjadi bagian dari rantai pasokan global dengan mereorganisasikan struktur, norma, dan aturan-aturan mereka dan juga meningkatkan partisipasi dan integrasi mereka kedalam perekonomian global melalui FTA dan para mitra dagang mereka yang menganut sistem kapitalis. Dengan kata lainsecara internal dan perbedaan kekuatan perekonomian yang mencolok dalam internal ASEAN sebenarnya sudah menampakkan persaingan pasar yang akan merugikan negara semi industry. Kemampuan negara dalam sistem perekonomian justru hanya akan menimbulkan kondisi keterganungan ke ngara-negara yang mapan, misalnya singapura, Malaysia, Thailand. Sedangkan negara-negara semi seperti indonesia dan anggota lainnya hanya akan menjadi bagian dari aktor yang didominasi ataupun dijadikan pasar dari negara industry ASEAN.

  BAB III

Amat Victoria Curam: Menilik Persiapan Indonesia Menghadapi ASEAN Economic Community

Judul di atas menggambarkan kondisi Indonesia sekarang dalam menghadapi pasar tunggal ASEAN. Amat Victoria Curam berarti “Victory loves preparation”, kemenangan menanti orang yang sudah siap untuk menang. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah siap menghadapi pasar tunggal yang berlandaskan prinsip neoliberalisme ini?

Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, nyatalah bahwa pembentukan integrasi ekonomi ASEAN dilandasi oleh prinsip neoliberalisme yang nyatanya sudah menunujukkan gejala kegagalan sejak pertama kali diterapkan dalam perekonomian internasional. Namun, kuatnya pengaruh beberapa negara karena kepentingan mereka, maka neoliberalisme ini tetap bertahan dan terus diperbarui. Tanpa perhitungan yang matang, negara-negara berkembang yang langsung mengadopsi sistem ini akan semakin terjerumus kedalam lubang kebangkrutan yang parah.

ASEAN Economic Community merupakan salah satu pilar pembentuk Masyarakat ASEAN. AEC ini sendiri memiliki prinsip yang sangat kental dengan neoliberalisme. Prinsip-prinsip tersebut adalah: ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, sebuah kawasan dengan daya saing tinggi, sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan sebuah kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekonomian global. Dari prinsip tersebut kemudian muncul elemen-elemen penting pendukung untuk mewujudkan cetak biru masyarakat ASEAN yaitu: pergerakan bebas arus barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil, ditambah dengan integrasi 12 sektor prioritas (produk berbasis pertanian; transportasi udara; otomotif; e-ASEAN; elektronik; perikanan; pelayanan kesehatan; logistik; produk berbasis logam; tekstil; pariwisata; dan produk berbasis kayu) dan sektor pangan, pertanian serta kehutanan.

Semua itu bukan hanya berarti penghapusan segala bentuk hambatan terhadap proses ekspor dan impor barang, tetapi juga penghapusan segala bentuk hambatan terhadap investasi dalam dan luar negri. Bebasnya arus lalu-lintas perekonomian antar negara ASEAN harus dibarengi dengan peningkatan ekonomi serta stabilitas dalam negri. Stabilitas politik dan ekonomi penting untuk menjaga daya saing terhadap produk-produk luar negri.

Dalam kenyataannya, industri-industri dalam negri Indonesia belum mampu bersaing dengan industri luar negri. Beragam kebijakan pemerintah Indonesia yang bercirikan neoliberalisme seperti pengikisan subsidi dan liberalisasi pasar mendatangkan dampak buruk bagi iklim usaha Indonesia. Perusahaan-perusahaan nasional terkena dampak tarif listrik dan bahan bakar yang mahal sehingga menekan ongkos produksi menjadi lebih tinggi. Ini membuat harga produk domestik Indonesia kalah dari harga produk luar negri yang tidak dikenai pajak sebab liberalisasi pasar.

World Economic Forum (WEF) menilai kinerja industri jasa Indonesia berada pada fase pertama. Fase pembangunan pertama berarti industri Indonesia masih mengandalkan keuntungan-keuntungan komparatif dan keuntungan alami seperti, sumberdaya alam yang melimpah, banyaknya tenaga kerja (buruh yang tidak terdidik dan murah), iklim/cuaca yang bagus, lokasi yang strategis, dan faktor-faktor alami yang lain. Sedangkan Malaysia dan Thailand berada pada posisi fase pembangunan kedua industri, yaitu fase dimana industri menjadi lebih efisien karena pengefektifan pemanfaatan faktor-faktor alam tadi. Dengan kata lain, Malaysia dan Thailand sudah menerapkan pendidikan dan teknologi dalam mengolah sumberdaya alamnya. Misalnya, tenaga buruh yang tidak terdidik kemudian ditingkatkan pendidikannya. Fase terakhir atau fase ketiga adalah fase dimana industri dipenuhi oleh inovasi yang lebih mengandalkan faktor-faktor keuntungan kompetitif seperti teknologi, sumberdaya manusia yang berkualitas tinggi, iklim usaha yang kondusif, ketersediaan infrastruktur, dan faktor lainnya.

Bahkan menurut laporan WEF, peringkat Indonesia dalam industri masih tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Salah satu elemen lagi yang berpengaruh terhadap kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC adalah iklim investasi. Menurut laporan Bank Dunia dalam Doing Business, Indonesia jauh tertinggal dibanding negara-negara lain dalam hal iklim investasi. Sangat ironis memang jika kita melihat kembali komitmen Indonesia untuk tetap bergabung dalam AEC. Indonesia jauh tertinggal pada urutan 114, sangat jauh dari Singapura (1), Thailand (18), Malaysia (18), Brunei (101), dan Vietnam (92). Sementara itu Vietnam telah melakukan deregulasi sebanyak 23 kali untuk meningkatkan iklim bsinis diikuti oleh Indonesia yang melakukan 22 kali upaya deregulasi.[28] Daftar peringkat tersebut memungkinkan bahkan bagi investor domestik untuk menanamkan investasinya di negara-negara tersebut.

Pada sisi sumber daya manusia dan angkatan kerja, Indonesia lagi-lagi terpuruk dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Masih banyaknya tenaga kerja yang tidak terdidik di Indonesia menyebabkan sulitnya Indonesia bersaing nantinya dalam pasar tenaga kerja ASEAN sebab tenaga kerja yang diminati adalah tenaga kerja yang berkualitas tinggi. Tenaga kerja berkualitas tinggi dinilai dari tingkat pendidikan dan kesehatannya. Laporan UNDP menunjukkan bahwa Indonesia masih kalah bersaing terkait kualitas manusianya. UNDP menempatkan Indonesia pada level Medium Human Development Countries dan berada pada posisi 108, dibanding dengan Singapura (9), Brunei Darussalam (30), Malaysia (62), dan Thailand (89).[29]

Tidak heran jika tenaga kerja asing di Indonesia masih menjadi pilihan. Kualitas dan profesionalisme tenaga kerja asing sangat diminati oleh perusahaan-perusahaan nasional demi efisiensi kerja. Tercatat oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi lewat Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) jumlah TKA di Indonesia sebanyak 68.957 orang.[30] Jumlah ini meningkat dari tahun 2007 yang berjumlah 40.204 jiwa. TKA ini didominasi pekerja-pekerja dari negara Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Mereka bekerja paling banyak pada sektor jasa dan konstruksi. Sangat ironis memang mengingat Indonesia juga mengirimkan tenaga kerjanya ke luar negri, namun tenaga kerja yang tidak berpendidikan sehingga diupah murah. Data di atas sudah menjadi contoh bahwa daya serap pasar tenaga kerja Indonesia hanya terbuka bagi pekerja asing yang ahli dibanding dengan pekerja Indonesia sehingga jangan heran tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi yaitu sekitar 6,2%.[31]

Selain itu, sektor industri hilir juga perlu mendapatkan perhatian. Misalnya industri pengolahan kelapa sawit yang belum banyak mendapat perhatian pemerintah. Ekspor CPO (Crude Palm Oil) Indonesia memang tinggi, namun apalah gunanya jika impor terhadap produk derivasinya juga tinggi. Tidak adanya industri hilir menjadi titik lemah Indonesia. Produk-produk derivasi yang nota bene bahan mentahnya berasal dari Indonesia bernilai jual lebih tinggi daripada bahan mentahnya. Jika tidak ingin tergantung pada produk-produk luar negri, pemerintah sudah harus mulai menyusun rencana untuk meningkatkan industri hilir di Indonesia.

Sektor pariwisata Indonesia masih terbilang kalah dari negara-negara lain di ASEAN. Sektor pariwisata di Indonesia masih mengandalkan keuntungan komparatif seperti keindahan alam dan perjalanan-perjalanan wisata konvensional tanpa didukung oleh fasilitas yang memadai. Sementara negara-negara lain sudah mengandalkan bisnis makanan, belanja, olahraga, dan jasa hiburan.

Dalam cetak biru AEC juga terdapat kerjasama di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). HaKI merupakan salah satu elemen keuntungan kompetitif yang penting. Dari kecendrungan permohonan paten, Indonesia masih tertinggal jauh. Selama kurun waktu 13 tahun saja (1993-2006) hanya tercatat 212 hak paten yang dikabulkan oleh pemerintah. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan jumlah hak paten dari luar negri yang mencapai 18.331. Indonesia masih kalah jumlah dengan Thailand, Singapura dan Malaysia dalam paten-mematenkan sehingga kemungkinan besar kerjasama di bidang HaKI nantinya tidak akan membawa dampak besar bagi Indonesia dan hanya menguntungkan negara-negara tersebut.

Bergabungnya Indonesia dalam AEC seakan dipaksakan jika melihat gambaran sekilas mengenai kelemahan sektor-sektor penting di Indonesia tersebut. Hal ini menjadi penting karena sektor-sektor yang diuraikan dengan singkat di atas merupakan sektor-sektor yang diliberalisasi pada AEC nantinya. Kita belum berbicara banyak mengenai sektor pertanian dam kesehatan yang juga menurut hemat penulis masih butuh perhatian secara serius dari pemerintah. Sinkronitas antara idealitas dan realitas yang diperlukan untuk berani menyambut jerat neoliberalisme ini. Jika tidak, pemerintah betul-betul ingin membuat bangkrut negara ini.

Namun, yang paling penting dari semua itu adalah, mengapa Indonesia dengan segala ketidaksiapannya tersebut masih bersikeras menerapkan neoliberalisme sebagai prinsip ekonomi domestik dan kawasan. Apakah ada suatu hegemoni dalam pewacanaan neoliberalisme sebagai satu-satunya jalan menuju kesejahteraan. Sikap tegar-tengkuk pemerintah ini pasti memiliki latar belakang hingga mengapa neoliberalisme tetap awet meskipun pemimpin negara telah berkali-kali berganti.

           

Ilusi: Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme di Indonesia

Sikap optimis pemerintah untuk tetap bergabung dalam AEC mempengaruhi peran pemerintah dalam persiapan perekonomian Indonesia. Paham neoliberalisme telah berhasil meyakinkan pemerintah untuk menurut pada hukum-hukum liberalisme pasar. Pemerintah kemudian melahirkan praktik-praktik kebijakan yang sangat liberal untuk mendorong majunya perekonomian dengan menyerahkan sepenuhnya perekonomian pada entitas pasar, dengan anggapan bahwa kemajuan akan dicapai jika pasar dibiarkan bekerja sendiri.

Neoliberalisme telah menunjukkan kegagalan-kegagalannya serta upaya-upayanya yang ambisius untuk mengeruk kekayaan negara-negara berkembang. Sejarah telah membuktikan betapa neoliberalisme dengan rumus-rumusnya semakin menciptakan ketimpangan antara Utara-Selatan, pencemaran lingkungan, berbagai macam ketidakstabilan politik serta masalah-masalah kemanusiaan lainnya. Anehnya, formasi-formasi neoliberalisme tetap awet dan bertahan meskipun harus dengan susah payah juga menciptakan ilusi untuk mengalihkan perhatian masyarakat.

Pada bagian ini kita akan membahas mengenai bagaimana paham neoliberalisme itu bisa mengakar kuat dalam pemerintahan sihingga pemerintah menelurkan banyak program-program yang berlandaskan prinsip fundamentalisme pasar. Tema tersebut akan kita kupas dengan pendekatan Kritis dalam studi Hubungan Internasional.

 Pendekatan kritis merupakan pendekatan baru dalam studi Hubungan Internasional. Pendekatan ini berkembang pada dasawarsa 1980-an dan berpengaruh dalam analisis-analisis fenomena sosial. Pendekatan ini berwal dari tradisi kritik Karl Marx yang menagatakan bahwa tugas seorang filsuf tidak hanya untuk menggambarkan dunia, melainkan juga merubahnya. Memang pendekatan kritis dalam studi Hubungan Internasional mencoba mengulik keterkaitan teori dan praksisnya dalam kehidupan tanpa harus memisahkan keduanya.

Anggapan tersebut menjadi fokus utama pendekatan kritis sebab terjadi ketimpangan antara teori atau gagasan terhadap dunia nyata atau materi. Ketimpangan tersebut dapat secara nyata terlihat pada interaksi kelompok dominan dan kelompok minoritas. Bagi kaum kapitalis, liberalisme adalah gagasan yang benar-benar dapat menggambarkan realitas mereka. Sedangkan bagi kaum tertindas, terhisap dan termiskinkan, gagasan tersebut tidak dapat menggambarkan realitas mereka yang terkekang dan tidak memiliki banyak pilihan. Nyatalah bahwa liberalisme tidak dapat menggambarkan realitas sejadi-jadinya, melainkan hanya merupakan penggambaran realitas kelompok dominan.

Menurut Jill Steans, pendekatan kritis dapat dirangkum dalam enam asumsi yaitu; Pertama, dunia seharusnya dipahami terutama dalam konteks kekuatan sosial dan ekonomi utama yang dihasilkan oleh kapitalisme, yang saat ini memiliki ruang lingkup internasional, bahkan global. Kedua, negara dan institusi juga harus dipahami dalam konteks fungsi yang dimainkannya dalam mendukung kapitalisme global. Ketiga, sementara dunia “nyata” itu ada, pemahaman kita tentang dunia selalu dimediasi melalui gagasan, konsep dan

teori yang merupakan produk dari pemikiran dan refleksi kritis. Keempat, semua pengetahuan bersifat ideologis, yaitu merupakan sebuah refleksi nilai-nilai, gagasan, dan terutama kepentingan dari kelompok sosial tertentu. Kelima, budaya dan ideologi merupakan suatu kekuatan yang penting yang bekerja untuk mendukung atau menentang tatanan ekonomi dan sosial yang berlaku. Keenam, hubungan internasional atau politik internasional, terdiri dari suatu pertentang di antara beragam kelompok dan pergerakan sosial, atau kekuatan sosial, yang di satu sisi memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo, sementara di sisi lain berupaya melakukan perlawanan untuk mengubahnya.[32]

Jadi menurut pendekatan kritis, proses integrasi ekonomi di ASEAN merupakan agenda kelompok sosial yang dominan yang memiliki modal. Sedangkan pemerintah memiliki peran tertentu dalam agenda ini. Pemerintah berkali-kali menderegulasi aturan-aturan demi lancarnya pasar bebas dan terbentuknya integrasi kawasan. Sementara yang berperan dalam pewacanaan neoliberalisme menjadi common sense akan kita bahas berikutnya.

Untuk membahas tema tersebut kita menggunakan konsep Gramscian-Foucauldian yang dikembangkan oleh Richard Peet dalam bukunya The Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO. Richard Peet menggunakan konsep civil society dan hegemoni Gramsci serta konsep diskursus Foucault. Konsep ini tepat digunakan untuk mombongkar proses merekatnya paham neoliberalisme menjadi common sense dalam masyarakat.

Civil society (masyarakat sipil) menurut Gramsci adalah suatu sistem sosial dan institusi budaya (keluarga, sekolah, institusi agama) yang berada di luar paralel terhadap negara di dalam sebuah konsepsi luas mengenai ‘superstruktur politik dan sipil’.[33] Dalam konteks ini hegemoni diartikan sebagai konsepsi tentang realitas yang disebarluaskan oleh institusi sipil. Konsepsi tersebut berisi informasi-informasi, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan yang membentuk konsensus bersama tentang realitas. Hegemoni merupakan konsepsi tentang dunia yang jika diinternalisasikan menjadi common sense.

Institusi-institusi sipil yang dimaksud adalah institusi yang terkait erat dengan kebijakan berupa orang-orang yang memiliki kemampuan keilmuan, lembaga-lembaga think tanks, dan lembaga-lembaga riset yang dibiayai pendanaannya. Wujud-wujud itulah yang berada pada wilayah produksi pengetahuan yang menularkan “apa yang baik” kepada khlayak umum sehingga menjadi konsensus bersama. Lembaga-lembaga inilah yang harus juga bertanggungjawab terhadap melekat eratnya neoliberalisme di Indonesia.

Bersama dengan konsep hegemoni Gramsci tersebut, Richard Peet juga menggunakan konsep diskursus Foucault. Diskursus bagi Foucault merupakan sistem pernyataan yang rasional dan terorganisasi, ditopang oleh prosedur validasi, dan diikat ke dalam formasi oleh komunitas para ahli.[34] Dengan demikian diskursus merupakan sebuah pernyataan di kalangan para ahli yang sifatnya terbatas dan merupakan hasil konsensus saja tanpa melihat kenyataan. Diskursus merupakan ranah praktek dari hegemoni. Hegemoni di dalam arena kebijakan didukung secara teoritis, politik dan ekonomi yang baik yang dihasilkan oleh pemikiran para ahli atau pakar di dalam suatu suatu bentuk wacana atau diskursus simbolik.

Hegemoni neoliberalisme di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran IMF. Demi melancarkan kepentingan-kepentingan korporasi besar di belakangnya, IMF sebagai lembaga regulatoris keuangan dunia memaksakan perannya kepada negara-negara berkembang tidak terkecuali Indonesia. Namun, karena warisan sistem ekonomi sentralistis orde lama, IMF menemui kesulitan untuk menjebak Indonesia. Oleh karena itu IMF kemudian melancarkan tekanan-tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk merubah kebijakan perekonomiannya.

Setelah krisis tahun 1997, IMF mendapatkan momentumnya. IMF melancarkan tekananannya yang kedua kepada pemerintah Indonesia untuk menerima kondisionalitas yang ditawarkan. Kondisionalitas tersebut terdapat dalam SAPs dengan dalih untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia yang terpuruk saat itu. Program-program IMF yang diteken oleh Indonesia berlangsung pada kurun waktu 1997-2004. Dalam kurun waktu tersebut, pemerintah Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip neoliberalisme sebagai landasan perekonomiannya.

Untuk tetap menjaga iklim neoliberalisme di Indonesia, IMF menggunakan cara-cara yang licik. Pertama, IMF sebagai lembaga regulatoris keuangan internasional berdasarkan piagam pembentukannya berhak untuk menilai kinerja pemerintahan dalam pengimplementasian kebijakan sebagai syarat untuk pencairan dana. Kedua, IMF sering menggunakan ancaman penundaan pencairan dana dan bahkan ancaman akan meninggalkan Indonesia di tengah keterpurukan ekonominya jika Indonesia tidak menjalankan dengan baik perjanjiannya dengan IMF. Ketiga, IMF melakukan pewacanaan bahwa kondisi perekonomian Indonesia memang sangat parah dan satu-satunya yang bisa membantu Indonesia adalah IMF.

Dua fase tersebut tidak akan berjalan lancar jika tanpa dukungan para ahli ekonomi liberal yang melakukan diskursus neoliberalisme dalam negara Indonesia sendiri. Itulah yang disebut sebagai institusi sipil oleh Gramsci. Penyebaran nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan akan baiknya neoliberalisme mewarnai perumusan-perumusan kebijakan pemerintah Indonesia. Kelompok-kelompok ini kemudian oleh Rizal Malarangngeng disebut sebagai kelompok epistemis liberal.

Peran gagasan yang dimainkan oleh kelompok ini sangat besar dalam kebijakan perekonomian Indonesia pada tahun 1980an. Muhammad Chatib Basri, salah satu tokoh dalam epistemis liberal ini membenarkan bahwa perjuangan hegemoni neoliberalisme tidak berjalan dengan sendirinya, tetapi melalui pewacanaan yang sistematis melalui berbagai bidang seperti pendidikan dan media massa. Bahkan, di tahun 1980an saja kapitalisme sudah diterima sebagai prinsip tanpa ada penentangan yang berarti lagi pada ranah konseptual. Bagi Thomas Kuhn, pengatahuan normal (normal science) didapat ketika tidak ada lagi perdebatan substantif mengenai asumsi dasar dan telah terjadi kesepakatan bersama terhdap asumsi tersebut dalam memandang realitas. Kelompok epistemis liberal telah berhasil membuat liberalisme sebagai pengetahuan normal untuk memandang realitas ekonomi Indonesia.

Kelompok epistemis liberal ini bekerjasama dengan para ahli yang bersemayam dalam tubuh pemerintahan yang biasa disebut sebagai teknokrat. Teknokrat pendukung neoliberalisme ini terdiri dari Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana, Radius Prawira dan Sumarlin yang merupakan lulusan Universitas Berkeley, California. Kelompok ini sering disebut sebagai mafia Berkeley, kelompok yang berhasil meyakinkan pemerintah untuk menjalankan kebijakan neoliberal. Karena para teknokrat ini berada dalam tubuh pemerintahan yang memiliki ruang gerak terbatas, maka di sinilah peran kelompok epistemis liberal dalam penyebarluasan gagasan neoliberal. Dalam penyebarluasan tersebut, mereka menghakimi kebijakan ekonomi sentralistis yang dinilai gagal.

Karena banyaknya anggota epistemis liberal dan para teknokrat pendukung liberalisasi pasar, maka terbentuklah jaring-jaring epistemis liberal. Jaring-jaring tersebut semakin membuat kampanye terhadap pentingnya keterbukaan pasar semakin masif. Kampanye tersebut tidak terorganisir tetapi berjalan begitu saja berdasarkan “konsensus pengatahuan” yang dimiliki masing-masing ahli. Selain individu-individu, terdapat juga lembaga-lembaga yang sangat propasar dan membantu penyebaran hegemoni neoliberalisme di Indonesia seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Center for Strategic and International Studies (CSIS),            Lembaga Penelitian Ekonomi Masyarakat (LPEM), Center for Policy and Implementation Study (CPIS), dan Center for Policy Study (CPS). Lembaga-lembaga ini turut memberikan sumbangan terhdap diskursus neoliberalisme di Indonesia melalui kajian-kajian serta perhitungan-perhitungan mutakhirnya.

Selain lembaga-lembaga tersebut, media massa juga turut andil dalam masalah ini. Sebut saja Kompas dan Tempo pasca peristiwa Malari kemudian mengubah haluan menjadi media massa yang mengabarkan dukungan-dukungan terhadap ekonomi propasar. Padahal sebelumnya, kedua media ini sangat aktif mengkritik neoliberalisme. Banyak wawancara terkait dukungan terhadap neoliberalisme yang dimuat di kompas. Pernyataan-pernyataan Mari Elka Pangestu sebagai mentri perdagangan pada periode 2004-2009 yang mendukung terbentuknya Masyarakat ASEAN dimuat di Kompas.

Ada tiga tokoh kunci yang menjadi dedengkot optimisme Indonesia menghadapi AEC. Tokoh-tokoh tersebut adalah para teknokrat yang telah lama bersemayam dalam tubuh pemerintahan. Mereka adalah Sri Mulyani, Mari Elka Pangestu dan Boediono. Ketiga tokoh ini pernah menjabat sebagai mentri bahkan salah satunya adalah mantan wakil presiden RI. Mereka memiliki kepakaran yang sama dan spesifik pada bidang ekonomi dan ketiganya merupakan orang-orang yang menempuh pendidikannya di Universitas-universitas terkenal di Amerika Serikat, kiblat neoliberalisme dunia.

Praktek-praktek diskursif yang mereka lakukan banyak terjadi ketika mereka memegang jabatan pada pemerintahan. Praktek-praktek tersebut sangat mendukung keterbukaan ekonomi serta mengarahkan pandangang masyarakat pada solusi “integrasi ekonomi”. Mari Elka Pangestu sewaktu menjabat sebagai mentri perdagangan pernah menjadi utusan Indonesia dalam ASEAN Economic Ministers Meeting (AEMM), ASEAN Sectoral Ministerial Bodies dalam pilar ASEAN Economic Community, membawahi High Level Task Force on ASEAN Economic Integration (HLTF-EI) dan Senior Economic Officials Meeting (SEOM). Sebagai wakil Indonesia di dalam AEM, dengan demikian, Mari Elka Pangestu merupakan person in charge yang secara intensif memainkan peranan penting dalam implementasi cetak biru di Indonesia menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Praktek-praktek diskursif yang pernah dilakukan oleh Mari salah satu contohnya dapat dilihat pada analisisnya dalam makalah debat ISEI 2004. Pernyataan propasar Mari adalah “kebijakan proteksi sebaiknya dihindari, karena jika tidak diperhitungkan dampak keseluruhannya, hanya akan menguntungkan sektor dan pihak tertentu saja dan merugikan rakyat banyak, terutama yang tergolong dalam masyarakat berpendapatan rendah.” Dan masih banyak lagi pernyataan-pernyataan Mari yang mengandung nada optimis terkait kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC.

Sedangkan Boediono, seorang Profesor Ekonomi dan Guru Besar Ekonomi UGM, sewaktu menjabat sebagai menko perekonomian tahun 2007, menyatakan kalimat yang mengandung kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC bahwa tahun 2015 masih lama, langkah-langkah bertahap pasti akan dilakukan pemerintah untuk mewujudkannya. Tidak jarang juga Boediono melakukan pernyataan-pernyataan diskursif mengenai manfaat AEC dalam buku-buku dan wawancara. Misalnya dalam sambutan sebuah buku yang disusun oleh tim Bank Indonesia, Boediono menyatakan bahwa AEC sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Di lain kesempatan Boediono juga mendukung penerapan ASEAN Single Window sebagai instrumen pelancar arus ekspor-impor barang antarnegara ASEAN, meskipun dalam penerapan ASEAN Single Window ini Sri Mulyani sebagai mentri keuangan waktu itu sangat berperan besar. Sri Mulyani menerapkan lima tahap mulai dari tahap nasional hingga tahap internasional dalam kurun waktu 2007-2010.

Oleh karena hegemoni dan diskursus telah terjadi dari berbagai lini, kebijakan pemerintah yang mendukung integrasi ekonomi ASEAN yang berlandaskan neoliberalisme bukan merupakan kebijakan yang kontroversial. Tidak terjadi penentangan yang berarti dari kelompok-kelompok yang tidak setuju sebab neoliberalisme sudah menjadi normal science di kalangan masyarakat. Canggihnya presentasi tentang manfaat yang akan didapat oleh bangsa Indonesia dalam AEC nanti mengaburkan segala kegagalan neoliberlisme yang sudah-sudah.

Hegemoni dan praktik diskursif ini membuat ilusi terhadap keberhasilan neoliberalisme dalam mencapai kesejahteraan. Di balik mutakhirnya perhitungan dan analisis mengenai manfaat AEC, terdapat wilayah yang belum sama sekali disentuh oleh para ahli ekonomi. Wilayah tersebut adalah wilayah substantif terkait kesiapan Indonesia dalam menghadapi pasar bebas. Wilayah yang langsung menjadi incaran para ahli adalah wilayah teknis, bagaimana dapat mewujudkan masyarakat pasar bebas karena mereka telah dibutakan oleh iming-iming neoliberalisme.

Fundamentalisme pasar sebagai prinsip liberalisme ekonomi telah menunjukkan kegagalannya. Namun, usaha untuk membangkitkan entitas pasar dari krisis-krisis yang menggerogotinya terus menerus dilakukan. Pasar bebas kemudian dibangkitkan oleh paham neoliberalisme yang menggunakan pemerintah sebagai tumpuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan korporasi besar. Neoliberalisme kemudian mewujud dalam berbagai macam formasi dan bentuk.

IMF, World Bank dan WTO merupakan darah daging sistem neoliberalisme. Ketiga institusi ini bekerjasama dalam penyebaran praktek-praktek pasar bebas di berbagai belahan dunia. Melalui jeratnya, negara-negara berkembang dipaksa untuk menerima “kondisionalitasnya” dan menjalankan praktek-praktek propasar dalam kebijakan perekonomiannya.

Salah satu kebijakan propasar hasil skenario tiga lembaga tersebut adalah integrasi ekonomi kawasan. Integrasi ekonomi kawasan dimaksudkan untuk membuka dan menurunkan hambatan perdagangan antarnegara dalam satu kawasan sebagai persiapan menuju integrasi ekonomi global. ASEAN sebagai sebuah kawasan menerapkan AEC sebagai skema integrasi ekonominya. AEC yang berlandaskan neoliberalisme dipercaya akan membawa pemerataan kesejahteraan negara-negara di ASEAN. Namun, sejarah telah menunjukkan krisis terhadap sistem yang berlandaskan neoliberalisme.

Kepercayaan terhadap neoliberalisme tersebut tidak akan terbentuk jika tidak dibarengi oleh hegemoni dan praktek diskursif. Hegemoni dan praktek diskursif betanggungjawab terhadap lemahnya daya kritis masyarakat terhadap agenda propasar yang akan semakin membuat negara terjun dalam lubang liberalisme ekonomi. Munculnya kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang propasar tidak bisa dilepaskan dari peran para anggota kelompok epistemis liberal dan teknokrat dalam tubuh pemerintah yang secara masif lewat berbagai macam cara melakukan praktek diskursif neoliberalisme.

Seharusnya, Indonesia tidak boleh terlena dengan ilusi yang ditimbulkan hegemoni dan praktek diskursif tersebut. Pemerintah harus memperhatikan bukan semata-mata faktor teknis untuk menghadapi AEC, melainkan juga faktor substantif terkait kesiapan Indonesia dalam menghadapi AEC. Jadi, pertanyaannya bukan bagaimana cara Indonesia mewujudkan AEC, tetapi apakah Indonesia siap menghadapi AEC yang berlandaskan prinsip neoliberalisme?

 Stand Position

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh HIMAHI, sistem penerapan prinsip neoliberalisme di ASEAN Economic Community dianggap akan:

  • Kapitalisme yang diinstitusionalkan tidak membawa manfaat bagi kaum tertindas, malah semakin membuat jurang pemisah antara si miskin dan si kaya melalui pemusatan modal (akumulasi kapital) di beberapa perusahaan-perusahaan multinasional.
  • ASEAN Economic Community adalah sistem yang menerapkan prinsip neoliberalisme dan menciptakan ketimpangan ekonomi, pengistimewaan dan dominasi negara-negara yang mapan secara ekonomi.
  • Integrasi kawasan yang di bangun dalam AEC lebih mengarah pada sistem-sistem neolib yang di terapkan lebih dini dan secara prematur di tingkat kawasan Asia Tenggara. Mekanisme kerjanya sama dengan persaingan global (globalisasi) tetapi dengan scope lebih kecil di tingkat kawasan.
  • Mempertajam kesenjangan perekonomian antar anggota ASEAN, dimana negara-negara yang mapan secara perekonomian akan bersaing negara berkembang. Meskipun disatu sisi akan meningkatkan perekonomian negara berkembang, namun tidak sesignifikan negara yang menopang negara berkembang berdasarkan prinsip pemerataan pembangunan ekonomi dalam AEC. Hal ini disebabkan oleh faktor dasar dimana setiap negara berbeda kualitasnya.
  • Indonesia tidak siap menjalani AEC, sebab kesiapan Indonesia tidak berdasarkan keadaan nyata masyarakat Indonesia, melainkan berdasarkan data-data statistic yang sebenarnya bias terhadap kondisi real masyarakat, perhitungan-perhitungan mutakhir yang membingungkan, kesepakatan para kelompok epistemis liberal, kaum teknokrat pemerintah, dan dominasi lembaga-lembaga financial internasional melalui LoI dan SAPs.
  • Adanya ketidaksamaan posisi start awal pada daya saing anggota-anggota ASEAN. Yang pada akhirnya akan makin membenamkan negara-negara dengan daya saing rendah, khususnya empat negara dengan daya saing terendah di kawasan Asia Tenggara yakni Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam (CMLV).
  • ASEAN Community dipersiapkan untuk menghadapi arus globalisasi pasar kapitalis. Dala hal ini kawasan Asia Tenggara dipersiapkan untuk menjadi bagian dari rantai pasokan global.

HIMAHI FISIP UNHAS sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki nilai – nilai serta menjunjung tinggi penegakan sikap atas realitas sosial, dengan ini menyatakan bahwa kami menganggap AEC adalah bentuk penindasan baru dalam kerjasama regional diterapkannya ASEAN Economic Community yang didirikan berlandaskan pada prinsip neoliberal berdasarkan hasil kajian yang telah dipaparkan.


[1] Tunggal Aprilia Restuning, Ilmu Hubungan Internasional “Politik, Ekonomi, Keamanan dan Isu Global Kontemporer”, Graha Ilmu, Hlm.24

[2] Ibid

[3] Nuraeni S, Deasy Silvya dan Arif Sudirman dalam bukunya Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional, 2010, Pustaka Pelajar, Hlm.16

[4] Nuraeni S, Deasy Silvya dan Arif Sudirman dalam bukunya Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional, 2010, Pustaka Pelajar, Hlm.20

[5] Buku Menuju ASEAN Economic Community, Departemen Perdagangan Indonesia, pdf.

[6] Nuraeni S, Deasy Silvya dan Arif Sudirman dalam bukunya Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional, 2010, Pustaka Pelajar, Hlm.102

[7] Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN, pdf

[8] Ibid,

[9] Ibid,

[10] http://www.history.com/topics/great-depression, diakses pada tanggal 17 Maret 2015, pukul 01.04 WITA.

[11] Tim Pengelola Short Course Ekonomi Politik, 2011, “Pengantar Ekonomi Politik”, Resist Institute, Jogjakarta.

[12] Mantra, Dodi, 2011, Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme: Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Mantra Press, Bekasi.

[13] Ibid. Hlm. 24

[14] Hudson, Michael., 1972, Super Imperialism: The Origins and Fundamentals of U.S. World Dominance, Pluto Press, London.

[15] Ibid, hlm. 291

[16] Robert Gilpin, 2001, Global Political Economy: Understanding the International Economic Order, Princeton University Press, Princeton.

[17] S. Corbridge, 1993, Debt and Development, Blackwell, Oxford. Dikutip dari Dodi Mantra, 2011, Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme: Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Mantra Press, Bekasi.

[18] Ibid. Dodi Mantra, hlm. 37

[19] Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, hlm. 181

[20] Dodi Mantra, hlm. 39

[21] James Scott, “How the poor pay for the US trade deficit: And why it matters for the Doha Development Agenda,” dalam Donna Lee & Rorden Wilkinson, eds., 2007, The WTO after Hong Kong: Progress in, and prospect for, the Doha Development Agenda, Routledge, London & New York.

[22] Emiko Fukase & Will Martin, “Free Trade Area Membership as Stepping Stone to Development: The Case of ASEAN,” dalam World Bank Discussion Paper No. 421

[23] Burmansyah, Edy. 2014. Rezim Baru Asean. Yogyakarta; Insist Press.

[24] http://www.weforum.org.

[25] http://www.weforum.org.

[26] WEF­_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

[27] Setiawan, Bonnie. 2012. Rantai Kapitalisme Global. Yogyakarta: Resist Book.

[28] http://m.cnnindonesia.com/ekonomi/2014030013025-92-8798/peringkat-kemudahan-bisnis-di-indonesia-naik/ diakses pada tanggal 25 Maret 2015, pukul 01.30 WITA.

[29] UNDP, 2014, Human Development Report: Sustaining Human Progress Reducing Vulnerabilities and Building Resilience.

[30] http://www.sindotrijaya.com/news/detail/7226/kemnakertrans-jumlah-tenaga-kerja-asing-di-indonesia-turun#.VRGh_p9m7qa diakses pada tanggal 25 Maret 2015, pukul 01.50 WITA.

[31] Ibid. UNDP. hlm. 201

[32] Jill Steans & Lloyd Pettiford, 2001, International Relations: Perspectives and Themes, Pearson Education, London.

[33] Ibid, Dodi Mantra. Hlm. 18

[34] Ibid. Dodi Mantra. Hlm. 19

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar