Pandang Raya; Tanah yang dirampas

pandang raya

oleh : Departemen Advokasi dan Kajian Strategis HIMAHI FISIP UH

Ekonomi bisa dikatakan menjadi pembahasan yang menarik dan penting untuk diperbincangkan yang tidak hanya ditingkatan daerah dan nasional saja, bahkan dalam dunia internasional sekalipun ekonomi juga merupakan kajian yang laris-manis untuk dipelajari baik oleh kaum akademisi maupun orang biasa, maupun interaksi yang terjadi antar aktor hubungan internasional, pemenuhan kebutuhan akan ekonomi menjadi landasan terciptanya interaksi antar aktor itu. Hal ini merupakan salah satu dampak dimana fokus kajian HI yang dulunya membahas tentang high politics, tetapi berubah menjadi low politics sejak awal tahun 1990-an ketika runtuhnya Blok Timur pasca Perang Dingin. Minimnya pembahasan tentang militer, konflik, dan sebagainya, dikarenakan beralihnya pandangan beberapa kalangan yang menganggap bahwa dalam mencapai kepentingan nasional adalah dengan melakukan kerjasama ekonomi, bukan lagi dengan konflik yang bersifat high politics. Hal ini juga berangkat akan berkaitannya dengan hak dasar manusia, kesejahteraan hidup.

Didunia modern seperti sekarang ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung juga berperan penting dalam meningkatkan perekonomian. Indikator yang sangat rill yang bisa dbandingkan dengan beberapa tahun silam adalah berdirinya gedung-gedung mewah, fasilitas-fasilitas yang bersifat private ditengah masyarakat, munculnya kawasan-kawasan bisnis, dan lain sebagainya.
Tidak ada yang menyangkal bahwa ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dalam menjadi hidup. Bagi Negara itu merupakan salah satu kepentingan nasional yang wajib terpenuhi untuk tetap menjaga eksistensinya sebagai sebuah institusi tertinggi. Untuk individu sendiri, ekonomi menjadi tolak ukur seseorang dalam hal kesejahteraannya, dan tentu saja setiap manusia menginginkan hidupnya yang sejahtera, memiliki perekonomian yang sangat mapan.

Faktanya adalah banyaknya fenomena yang terjadi hari ini, kebutuhan setiap manusia berbeda-berbeda dan hampir selalu mengalami peningkatan setiap harinya. Sehingga mengembangkan tempat usaha yang dimiliki merupakan salah satu metode untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan perekonomian. Tetapi tidak sedikit juga yang ternyata memiliki harta yang berlimpah dari usahanya. Tidak jarang juga ditemui fenomena bahwa untuk meningkatkan perekonomiannya, manusia yang memiliki modal besar dan pada akhirnya mampu berkuasa, rela menindas manusia yang untuk hidup sehari-hari saja susah, apalagi berpikir untuk ikut menindas juga.

Di Indonesia sudah tidak asing lagi dengan yang namanya sengketa lahan, baik didesa-desa, maupun di perkotaan, dan kebanyakan yang terjadi aktornya adalah “Orang Besar a.k.a Para Pemodal” Versus “Orang Kecil a.k.a Rakyat Miskin”. Tidak jarang rakyat miskin harus kehilangan tempat tinggalnya, apalagi bagi mereka yang tinggal dalam hirup pikuknya kota Metropolitan. Mereka diharuskan berjuang melawan pemodal-pemodal yang mengincar tanah tempat tinggal mereka, apalagi kalau tempatnya strategis, para pemodal semakin bernafsu untuk menguasai daerah tersebut.

Penggusuran yang menimpa Warga Pandang Raya, Makassar, menjadi salah satu bukti nyata yang diakibatkan keserakahan segelintir pihak yang hanya memikirkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Tanggal 12 September 2014 sekitar pukul 08.00 WITA, telah terjadi penggusuran terhadap warga Pandang Raya yang kurang lebih terdiri dari sekitar 46 KK. Ini merupakan upaya eksekusi yang keempat dan memang berhasil meratakan rumah-rumah warga dengan tanah. Karena tiga eksekusi sebelumnya, yaitu pada 12 November 2009, 30 November 2009, dan 23 Februari 2010 dapat digagalkan oleh warga Pandang Raya yang melakukan perlawanan.

Perlawanan yang dilakukan oleh warga Pandang Raya bersama partisipan solidaritas yang menolak penggusuran bukannya tanpa alasan atau dasar hukum yang jelas. Lokasi yang diklaim oleh Pihak penggugat atas nama Goman Wisan bertempat dijalan Hertasning kelurahan Panaikang kecamatan Panakukang, berbeda dengan lokasi yang dihuni oleh warga yang menjadi pihak tergugat yaitu Kelurahan Pandang Kecamatan Panakukang. Dan diperkuat oleh surat keterangan kantor Kelurahan Pandang yang ditandatangani oleh lurah terkait (Dakhyal, S.Sos) tertanggal 5 Agustus 2009 dengan menyatakan bahwa lokasi yang dimaksudkan penggugat (a.n. Goman Wisan) berada diantara Jalan Adiyaksa dan Jalan Mirah Seruni (Panakukang Square). Pernyataan itu juga didukung keterangan Camat Panakukang tertanggal 16 Desember 2009 yang ditandatangani oleh camat terkait, A. Bukti Djufri, SP. M.Si, kemudian surat pernyataan kepala BPN a.n H.M Natzir Hamzah, MM tertanggal 28 Desember 2009, yang dengan jelas mengatakan “Lokasi yang diajukan oleh penggugat (a.n Goman Wisan) yang telah dieksekusi sekarang BERBEDA dengan lokasi tempat tinggal Warga Pandang raya”.

Pasca penggusuran juga menimbulkan tanda tanya besar bagi warga Pandang Raya sendiri berdasarkan pengakuan mereka. Ada beberapa rumah yang sebenarnya tidak termasuk kedalam daftar justru ikut digusur. Sedangkan ada dua rumah yang termasuk didaftar tetapi malah tidak dihancurkan. Kemudian selain rumah-rumah warga, ada juga semacam sekolah(rumah yang dijadikan tempat belajar) bagi anak-anak Pandang Raya yang turut dihancurkan. Padahal sekolah yang sudah berdiri selama dua tahun tersebut menjadi tempat diperolehnya pendidikan sekitar 42 orang anak Pandang Raya yang usianya kisaran 3-7 tahun. Akibatnya, pendidikan yang sudah menjadi haknya tidak dapat mereka dapatkan karena keterbatasan fasilitas akibat penggusuran (pengakuan dari ibu Ayu, salah satu pengajar).

Fenomena diatas menggambarkan bahwa ternyata saat ini mereka yang memiliki modal yang besar dapat melakukan apapun sesuka hati mereka. Mereka bebas merampas tanah-tanah rakyat miskin kota, bahkan tidak tanggung-tanggung berbagai cara mereka lakukan agar dapat memuluskan niat mereka untuk menjadikan kawasan yang telah mereka rampas tersebut menjadi tempat bisnis mereka. Sehingga wajar saja jika kita kembali mempertanyakan “kebersihan hati” para aparatur Negara kita?

Padahal, jauh-jauh hari sebelum eksekusi 12 September 2014, telah keluar keputusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Makassar diharuskan untuk menguji kebenaran dari gugatan atas wilayah Pandang Raya. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan sampai sekarang. Pihak Pengadilan Negeri Makassar justru mengeluarkan keputusan eksekusi lahan yang luasnya kurang lebih 4000m2 tersebut dan mengabaikan permasalahan lokasi yang berbeda antara yang dimaksud penggugat terhadap lokasi tempat tinggal tergugat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi kecacatan dalam proses hukum yang berlangsung.

Para penegak hukum yang seharusnya mampu bertindak seadil-adilnya justru lebih memilih untuk berpihak kepada para pemodal yang “berkantong dalam”. Sedangkan mereka yang harus berjuang dengan susah payah setiap harinya demi sesuap nasi, perlahan-perlahan dirampas hak hidupnya, hak atas tempat tinggal, hak atas pendidikan, dan lain sebagainya. Tidak jarang mereka juga diperlakukan layaknya “parasit” yang harus segera disingkirkan, meskipun itu di tanah mereka sendiri, meskipun itu di Negara mereka sendiri.

Apa yang menimpa warga Pandang Raya merupakan dampak nyata dari meningkatnya perekonomian kota Makassar, meskipun tidak dipungkiri sedikit banyak ada juga dampak positif yang dirasakan oleh masyarakatnya. Tetapi bukan berarti hal itu menjadi acuan untuk mewajarkan kondisi warga Pandang Raya yang menjadi korban dari praktek mafia hukum. Karena kejahatan perampasan tanah bisa terjadi kapanpun, dimanapun dan siapapun bisa menjadi korbannya, yang mana kebanyakan menimpa mereka yang perekonomiannya menengah ke bawah

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Skip to toolbar